KUPANG,_ Savana Paradise.com,_ Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali memberi sorotan tajam terkait pelaksanaan perekrutan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), mulai dari proses seleksi hingga pengumuman hasil.
DPD GMNI menilai, pelaksanaan proses seleksi PTT di TTU yang dilakukan oleh Pemerintah daerah (Pemda) TTU sangat janggal dan sarat kepentingan karena tidak sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 71 tahun 2021.
Melalui keterangan pers yang diterima media ini, jumat (8/4/2022), Wakil ketua DPD GMNI NTT, Antonio P. Laka mengungkap beberapa fakta yang janggal dan kontroversial dari pengumuman hasil seleksi PTT yang baru saja diumumkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Awalnya pemerintah sampaikan ke publik bahwa seleksi PTT akan dilakukan dengan transparan dan menempatkan orang sesuai dengan basic ilmunya. Namun nyatanya yang terjadi justru sebaliknya. Seorang S1 PGSD dan S1 Pendidikan Bahasa Inggris bisa lolos menjadi penyuluh keluarga berencana sedangkan S1 Kesehatan Masyarakat justru tidak lolos. Ini sangat tidak masuk akal”, ujar Antonio, Kamis (7/04/2022).
Ia juga menilai, indikator yang digunakan dalam menentukan calon peserta PTT yang lolos seleksi cenderung tidak akuntabel.
“Satu yang aneh lagi, masa ada calon PTT yang nilainya 0 pada seleksi administrasi tapi masih bisa mengikuti seleksi akademik dan wawancara. Ini prosedurnya seperti apa? Saya minta tim seleksi harus jelaskan ini secara terbuka kepada publik sehingga menjadi jelas persoalan ini”, tegas Antonio.
Adanya kejanggalan sebagaimana yang diungkapkan tersebut, menurut Antonio berakibat pada proses seleksi PTT yang tidak transparan berdampak merugikan banyak pihak terutama para guru yang sudah lama mengabdi di sekolah.
“Khusus untuk guru, data mereka yang tercatat di Data Pokok Pendidik (Dapodik) dan sementara mengikuti seleksi Pendidikan Profesi Guru (PPG) bisa saja digugurkan dari proses tersebut karena jika tidak lolos seleksi PTT maka secara otomatis akan dikeluarkan dari Dapodik (tidak memiliki jam mengajar di sekolah). Ini sangat merugikan”, jelas Antonio.
“Selain itu sebagian Guru PTT yang bersertifikasi tetapi tidak lolos seleksi PTT berdampak pada tunjangan yang mereka terima karena tidak memenuhi jumlah jam mengajar”, tambahnya.
“Oleh karena itu kami mendesak pemerintah daerah kabupaten TTU untuk membatalkan hasil seleksi PTT ini karena tidak sesuai dengan peraturan Bupati nomor 71 tahun 2021 dan tidak dilakukan secara transparan dan profesional dan diduga sarat kepentingan” pungkas Antonio
Penulis : Yuven Abi
Editor : Chen Rasi
