Kupang,Savanaparadise.com- Pembentukan Program Koperasi Desa Merah Putih memiliki Kontroversi dan kegalauan tersendiri di tengah efisiensi anggaran di semua Sektor kehidupan masyarakat Indonesia.
Eksistensi koperasi merah putih tengah di perdebatkan di ruang publik.Kehadiran Koperasi Merah Putih Publik mempertanyakan antara solusi atau Ilusi.Menjawab pertanyaan diatas Program studi ilmu pemerintahan Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Menggelar Diskusi publik dengan bertajuk Thema ” Koperasi Merah Putih untuk NTT : Solusi atau Ilusi ”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan ini di selenggarakan di Aula St.Hendrikus Lt.4 UNWIRA Kupang pada Selasa,28 April 2026 yang di hadiri oleh Pimpinan Fakultas Fisip dan mahasiswa UNWIRA Kupang.
Kepala Program studi ilmu pemerintahan Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas Katolik Widya Mandira Kupang Eusabius Separera Niron,S.IP, M.IP Dalam Sambutannya saat membuka diskusi publik tersebut mengatakan bahwa Dalam perspektif Politik-Pemerintahan, koperasi bukan hanya entitas ekonomi, melainkan juga instrumen politik pembangunan yang sarat kepentingan, relasi kuasa, dan tata kelola. Oleh karena itu, kita tidak boleh terjebak dalam romantisme koperasi sebagai “soko guru ekonomi rakyat” tanpa menguji praktiknya di lapangan.
Kata Pria yang akrab di sapa Esthon ini Sebagai Akademisi dan Kaum intelektual kita perlu bertanya secara jujur dan kritis-progresif:
1) Apakah koperasi desa benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat, atau sekadar proyek top-down yang dipaksakan dari atas?
2) Apakah tata kelolanya mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, atau justru menjadi ruang baru bagi elite capture di tingkat lokal?
3) Apakah koperasi mampu menjawab persoalan struktural seperti akses pasar, permodalan, dan kapasitas sumber daya manusia, atau hanya menjadi simbol administratif tanpa dampak nyata?
Dari Hasil pengamatan empiris bahwa Realitas di NTT menunjukkan bahwa banyak koperasi mengalami stagnasi, bahkan mati suri. Masalah klasik seperti lemahnya manajemen, rendahnya literasi ekonomi, serta minimnya pengawasan menjadi tantangan serius. Dalam konteks ini, kita patut waspada bahwa program koperasi termasuk yang berlabel “Merah Putih berpotensi menjadi sekadar proyek simbolik jika tidak disertai dengan desain kebijakan yang kontekstual dan berkelanjutan.
Namun demikian, kita juga tidak boleh terjebak dalam pesimisme. Koperasi tetap memiliki potensi besar sebagai basis ekonomi kolektif masyarakat desa, terutama jika dikelola secara profesional, partisipatif, dan berbasis pada potensi lokal. Di sinilah letak pentingnya pendekatan progresif: mendorong reformasi tata kelola koperasi, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta memastikan adanya integrasi dengan ekosistem ekonomi yang lebih luas.
Mantan Aktivis Gerakan ini menegaskan bahwa Sebagai institusi akademik yang di pimpinnya Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Unwira Kupang memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga penggerak perubahan.
Ia mengharapkan Diskusi publik seperti ini harus menjadi ruang dialektika-tempat kita menguji gagasan, mengkritisi kebijakan, dan merumuskan alternatif solusi yang berbasis pada data dan realitas.
Hadir dalam kesempatan ini sekaligus sebagai pemateri Kepala dinas Koperasi,Usaha Kecil menengah Provinsi NTT Linus Lusi yang di dampingi para jajaran.
Kepala Dinas Koperasi,Usaha Kecil menengah Provinsi NTT Linus Lusi Mengapresiasi diskusi tersebut.
Dalam Pemaparannya Linus Lusi mengikutip Terori Diplomat Terkenal dalam ilmu politik Prof. Miriam Budiardjo yang menerangkan bahwa negara memiliki tiga sifat utama dalam urusan Negara yaitu Sifat Monopoli, Mencakup semua dan Sifat memaksa dengan kebijakan yang sangat strategis nasional.
Dikatakan Linus Lusi bahwa NTT sudah memiliki 3422 Koperasi Merah Putih yang sudah berbadan hukum.
Ia menerangkan bahwa kehadiran Koperasi Merah Putih mampu memutus mata rantai pinjaman koperasi harian masyarakat.
Disisi Lain Linus Lusi menyadari bahwa ada kegelisahan,kegalauan dan keprihatinan oleh sejumlah masyarakat termasuk Kelompok Arisan
dan Koperasi yang selama ini sudah berdiri dengan berdasarkan Roh kekeluargaan namun tentu masih banyak yang Kita kerja secara Kolaboratif.tutup mantan PJ Walikota Kupang ini.
Sementara Dosen progam Studi ilmu pemerintahan Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Emanuel Kosat,S.IP, M.KP dalam Pemaparannya mengatakan KDKMP (Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih) lebih mirip gerakan pendemokrasian ekonomi terpimpin di mana negara sedang menancapkan sendi-sendi kapitalisme negara dengan topeng wajah sosialis.
Kapitalisme negara berlangusng secara sistematis sejak dibentuknya Danantara yang menguasai 99 persen saham perusahaan negara. Danantara ditempatkan langsung di bawah Presiden Prabowo dan digunakan untuk membiayai program strategis seperti MBG, militerisme, dan koperasi.
Menurut Eman Ambisi mengelola dana investasi terinspirasi dari Ayah dari Presiden Prabowo, Sumitro Djojohadikusumo yang terkonfirmasi dalam buku pamflet Prabowo tahun 2022, “Paradoks Indonesia dan Solusinya”.
Kapitalisme negara rentan didominasi oleh elite dan menciptakan patronase ekonomi nasional. Dominasi elit ditandai dengan sistem kebijakan ‘top-down’ serta dipaksakan ‘unifrom’ dan ambisisi ‘smack-down’ terhadap sekitar 75.260 desa di Indonesia, kendati per desa memiliki partikularitas kebudayaan dan karakter sosial an sich. Hal yang mana berbenturan dengan ‘Rochdale Principle’ sebagaimana gerakan koperasi adalah inisiatif arus bawah masyarakat. Sedangkan patronase ekonomi nasional adalah suatu ketergantungan untuk mengangsur utang dari APBN dengan alih-alih identitas organis nasionalisme Merah-Putih.
Melalui aneka macam campur tangan negara menandai corak ‘visible hand’, dimana negara aktif merencanakan, memaksakan, dan mongontrol pembentukan KDKMP. ALih-alih koperasi bertindak untuk mengatasi keterbatasan kapitalisme-liberalisme pasar bebas namun malah terjebak pada ‘kapitalisme negara’. Sebaimana Bung Hatta telah menyerukan sejak gerakan koperasi pra-kemerdekaan bahwasanya koperasi bangun dari bawah, pemerintah bangun dari atas.
Sebagai daerah kepulauan, Nusa Tenggara Timur cocok dan relevan menjadi ‘negeri 1001 koperasi’. Di mana setiap warganya harus bercita-cita hidup bergotong royong mengembangkan kapasitas ekonominya. Data persentase kemiskinan per-Maret 2026 mencapai 17,5 persen (1,03 juta jiwa) adalah sesuatu fenomena menyeluruh dari signigfikansi koperasi yang kemudian sebagai isntrumen perjuangan ekonomi rakyat. Kendati indikator perhitungan persentase kemiskinan menggunakan indikator Bank Indonesia dengan rerata konsumsi harian berkisar RP. 563.052 per-kapita, kita masih saja menyumbang statistik kemiskinan terdepan. Data statistik ini bukan saja angka tapi dasar dari moral kepemimpinan daerah Melky-Johny menerjemahkan koperasi yang kontekstual berkeadilan di daerah.
Sementara dari Lembaga Advokasi pemberdayaan dan pengembangan Kampung atau (Bengkel APPEK NTT) Vinsensius Bureni S.Sos. melihat ini sebagai sebuah imajinasi karena belum menjadi sebuah dukungan yang konkrit karena pengadaan barang dan jasa saja sudah mulai problem.
Sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat Direktur Bengkel APPEK NTT ini Memiliki kekuatiran tersendiri Selain kelompok elit ,Masyarakat tidak mampu mengembalikan pinjaman apalagi NTT ini dengan kategori miskin Ekstrim dan secara tata kelola belum ada transparansi kepada publik .
Ia mengambil kesimpulan bahwa anggaran yang di kelola melalui koperasi merah putih akan habis dimana mana tanpa Bukti.tutupnya.
Pada sesi tanya-jawab Andreas Benedicto Boko seorang mahasiswa Program studi ilmu pemerintahan menyampaikan Aspirasinya bahwa selama ini desa memiliki Otonomi sendiri serta di jamin oleh undang-undang.Ia menyesali dengan keberadaan koperasi merah putih ini seolah olah Negara memberikan bantuan Dana Desa lalu memerasnya kembali dan akibatnya semua proses pembangunan dari desa tidak ada kemajuan.
Penulis : Tim Redaksi (DD)
