Kupang, Savanaparadise.com,- Perubahan arah pembangunan di Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai tidak lagi bisa bertumpu pada pola lama yang mengandalkan bantuan semata. Daerah didorong untuk mulai bertransformasi menjadi basis produksi yang mampu menciptakan nilai tambah bagi ekonomi lokal.
Tenaga Ahli Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI, Simon Petrus Kamlasi (SPK) menegaskan tantangan utama NTT saat ini bukan hanya soal keterbatasan anggaran tetapi lebih pada cara pandang dalam mengelola pembangunan.
” Selama ini kita terlalu lama berada pada posisi sebagai penerima. Bantuan datang, program masuk, tetapi nilai tambahnya tidak tinggal di daerah. Ini yang harus diubah,” ujar SPK dalam keterangannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut dia, pendekatan pembangunan ke depan harus mulai diarahkan pada penciptaan produksi lokal. NTT tidak cukup hanya menjadi lokasi distribusi berbagai program pemerintah, tetapi harus mengambil peran dalam proses produksi agar perputaran ekonomi terjadi di dalam daerah.
“Perubahan ini bukan sekadar teknis, tapi menyangkut mindset. Dari yang sebelumnya menunggu, menjadi menciptakan. Dari yang hanya menerima, menjadi memproduksi,” katanya.
Ia menjelaskan, selama ini sebagian besar belanja pemerintah, khususnya di sektor pertanian dan pangan, masih didominasi oleh produk dari luar daerah. Akibatnya, meskipun anggaran negara masuk ke NTT, dampak ekonominya tidak maksimal karena sebagian besar kembali keluar dalam bentuk pembelian barang jadi.
“Kalau kita bisa ambil sebagian saja dari proses produksi itu, maka uang yang sama bisa bekerja di NTT. Di situ ada tenaga kerja, ada usaha lokal, dan ada pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
SPK menilai, peluang tersebut sangat terbuka terutama melalui pengembangan industri terapan sederhana yang berbasis kebutuhan masyarakat, seperti perakitan alat pertanian, mesin pengolahan hasil, hingga teknologi tepat guna untuk sektor pangan.
“Ini bukan industri besar yang rumit. Ini industri yang bisa langsung dikerjakan, bisa dilatih, dan bisa dikembangkan secara bertahap. Kuncinya ada pada kemauan untuk memulai,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa perubahan posisi dari penerima menjadi produsen juga akan berdampak pada cara pemerintah pusat melihat daerah. Dalam kondisi anggaran yang semakin selektif, daerah yang menunjukkan kesiapan dan hasil nyata akan lebih mudah mendapatkan dukungan program.
“Sekarang pusat tidak hanya melihat siapa yang butuh, tapi siapa yang siap. Kalau NTT bisa menunjukkan produksi itu berjalan, maka akan ada efek tarik kebijakan ke sini,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem yang mendukung, mulai dari kemudahan perizinan, pendampingan usaha, hingga kebijakan yang mendorong tumbuhnya industri lokal.
“Transformasi ini harus dikerjakan bersama. Pemerintah menyiapkan sistemnya, masyarakat menjalankan produksinya. Kalau ini berjalan, maka NTT tidak hanya bertahan, tetapi bisa melompat,” katanya.
Dengan perubahan tersebut, NTT diharapkan tidak lagi sekadar menjadi penerima manfaat program, tetapi menjadi bagian dari rantai produksi nasional yang mampu menciptakan nilai ekonomi secara berkelanjutan.
“Ini bukan soal besar atau kecil. Ini soal mulai. Ketika produksi mulai hidup, di situlah ekonomi akan bergerak,” pungkas SPK.
Penulis : Tim Redaksi
