Laporan Penipuan 97 Juta Mandek, Polres Kupang Kota Diduga Lindungi Jessica 

- Penulis

Rabu, 4 Maret 2026 - 17:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kupang, Savanaparadise.com, – Laporan Korban penipuan dan penggelaoan uang senilai Rp97 juta, Fiesta Megasari di Polres Kupang hingga kini mandek. Riesta melaporkan sahabatnya sendiri, Jessica Sodakain sejak bulan Oktober tahun 2025 lalu, belum menemukan titik terang kemana kasus ini akan berakhir.

 

Kuasa hukum korban Riesta Ratna Megasari, Fransisco Benando Bessie, meminta dan mendesak untuk menuntaskan laporan tersebut. Penyidik Polres Kupang Kota dinilai tidak serius dalam memproses kasus terkait penipuan dan penggelapan untuk membangun SPPG MBG di SPN Polda NTT.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

” “Ada dua pesan penting saya sebagai kuasa hukum Ibu Megasari. Pertama, laporan ini sudah terlalu lama. Kedua, dengan adanya pergantian Kasat Reskrim di Polresta Kupang Kota, kami berharap ini menjadi harapan baru agar kasus ini segera diselesaikan,” kata Fransisco seperti dikutip dari Koranmedia, Rabu, 04/03/2026.

 

 

Dari kurun waktu tahun 2025 hingga kini kata Fransisco, belum ada kejelasan proses hukum bagi kliennya. Ia menilai penanganan perkara tersebut hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan.

 

Bahkan, Fransisco juga mempertanyakan keseriusan penyidik Polresta Kupang Kota dalam menangani kasus yang telah menjadi perhatian publik dan ramai diperbincangkan di media sosial.

Baca Juga :  Politisi PDIP Sebut NTT Mart Lebih Mirip Kios Biasa

 

Fransisco mengatakan proses penanganan perkara tersebut justru terkesan dibiarkan di meja penyidik.

 

Menurut Fransisco, pergantian pimpinan di tingkat Polresta Kupang Kota harus menjadi momentum untuk membuktikan komitmen penegakan hukum.

 

Ia menyayangkan jika kasus yang telah berjalan sejak hampir setengah tahun ini terkesan dibiarkan tanpa kepastian hukum bagi korban atau kliennya.

 

“Kenapa kasus ini sejak tahun lalu terkesan dibiarkan? Apakah harus viral luar biasa dulu baru mau diperiksa? Apakah harus ‘no viral no justice’? Ini jadi tanda tanya besar,” ujarnya.

 

Francisco bahkan secara terbuka menyebut adanya dugaan oknum yang diduga berusaha melindungi terlapor.

 

“Kami patut menduga ada oknum-oknum yang terkesan sengaja melindungi pelaku. Bukan pimpinan langsung, tetapi oknum-oknum tertentu, sehingga membuat kasus ini seperti tidak bergerak atau berjalan di tempat,” katanya.

 

Dia juga mempertanyakan alasan penyidik Polresta Kupang Kota terkesan tidak memanggil pihak terkait di lingkungan Polda NTT untuk memperjelas alur pekerjaan proyek dan aliran dana tersebut.

 

“Pembuktiannya menurut kami sederhana. Tinggal panggil pihak terkait untuk membuktikan siapa yang bekerja dan bagaimana alur uangnya. Apakah ada intervensi atau tekanan? Ini yang harus dijawab secara transparan,” tegasnya.

Baca Juga :  Politisi PDIP Minta Gubernur NTT Telepon Presiden Untuk Selesaikan 9.000 P3K Seperti Klaim Waktu Pilgub

 

Kapolresta Kupang Kota, Kombes Pol Djoko Lestari mengaku hingga kini penyidik masih melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan alat bukti sebagaimana laporan dari pelapor Riesta Ratna Megasari.

 

“Penyidik masih melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan alat bukti sebagaimana laporan dari pelapor” kata Djoko ketika dikonfirmasi, ujarnya.

 

 

Awal Mula Dugaan Penipuan

 

Kasus ini bermula dari pembangunan Dapur SPPG Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlokasi di lingkungan SPN Polda NTT. Menurut keterangan korban, sejak awal proyek tersebut sepenuhnya dikerjakan oleh Jesica Sonabella Sodakain dengan sumber dana gotong royong dari sejumlah pihak.

 

Reiesta Megasari disebut tidak terlibat dalam pembangunan fisik dapur tersebut. Ia hanya diminta oleh Jesica untuk memberikan dukungan dalam bentuk uang tunai dan pembelian bahan bangunan.

 

Jesica sebelumnya berjanji akan mencicil pengembalian dana sebesar Rp20 juta pada 2 Mei 2025. Namun realisasinya hanya Rp15 juta, dengan rincian Rp5 juta dibayarkan pada 12 Mei 2025 dan Rp10 juta pada 27 Mei 2025. Sisa kewajiban hingga kini disebut belum dilunasi.(SP)

 

 

 

 

 

Berita Terkait

Politisi PDIP Sebut NTT Mart Lebih Mirip Kios Biasa
Politisi PDIP Minta Gubernur NTT Telepon Presiden Untuk Selesaikan 9.000 P3K Seperti Klaim Waktu Pilgub
Satu tahun kepemimpinan Gubernur dan wakil Gubernur NTT “Melky-Jhoni”,Akademisi Unwira: Belum memberi klaim,Namun dorong akses transparansi
Perdes Masih Draf Uji Coba, Warga Suku Boti Mengaku Merugi Ratusan Juta
Akademisi Apresiasi Laporan Kinerja Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT, Dorong Standar Baru Akuntabilitas Politik
PT. Filosi Exider Inovasi Beri Bantuan Beasiswa & Satu Unit Laptop pada Mahasiswa Unwira Kupang, Rektor Unwira Ucapkan Terima kasih 
Muspas KAK 2025 Fokus pada Transformasi Pendidikan Menuju Indonesia Emas
Peringati hari tani nasional, DPD GMNI NTT kritisi kinerja Pemprov NTT
Berita ini 54 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 4 Maret 2026 - 17:33 WIB

Laporan Penipuan 97 Juta Mandek, Polres Kupang Kota Diduga Lindungi Jessica 

Selasa, 3 Maret 2026 - 08:45 WIB

Politisi PDIP Sebut NTT Mart Lebih Mirip Kios Biasa

Senin, 2 Maret 2026 - 22:10 WIB

Politisi PDIP Minta Gubernur NTT Telepon Presiden Untuk Selesaikan 9.000 P3K Seperti Klaim Waktu Pilgub

Jumat, 20 Februari 2026 - 13:03 WIB

Satu tahun kepemimpinan Gubernur dan wakil Gubernur NTT “Melky-Jhoni”,Akademisi Unwira: Belum memberi klaim,Namun dorong akses transparansi

Rabu, 18 Februari 2026 - 20:57 WIB

Perdes Masih Draf Uji Coba, Warga Suku Boti Mengaku Merugi Ratusan Juta

Berita Terbaru

Oplus_131072

Kupang

Politisi PDIP Sebut NTT Mart Lebih Mirip Kios Biasa

Selasa, 3 Mar 2026 - 08:45 WIB