Dewan di Ende Sesalkan Perilaku Pegawai Camat Jarang Masuk Kantor, BKPSDM Akan Berikan Sanksi Tegas

- Penulis

Jumat, 21 Januari 2022 - 09:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Ende, Sipri Pendi (Kiri) dan Kepala BKPSDM Ende, Fransisco Versailes Siga (Kanan) (Foto: Chen Rasi/Savanaparadise.com)

Anggota DPRD Ende, Sipri Pendi (Kiri) dan Kepala BKPSDM Ende, Fransisco Versailes Siga (Kanan) (Foto: Chen Rasi/Savanaparadise.com)

Ende, Savanaparadise.com,- Anggota DPRD Kabupaten Ende dari Partai Gerindra, Sipri Pendi, sesalkan perilaku oknum Pegawai Camat di Kecamatan Maukaro yang jarang masuk kantor.

Pernyataan ini disampaikannya di ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ende kepada Savanaparadise.com, pada Kamis (20/01/22), usai dirinya mengikuti Rapat Paripurna.

Sipri, panggilan akrabnya mengakui kejadian ini sebenarnya sudah dikelukan masyarakat sudah lama kepada dirinya. Bahkan kata dia, berdasarkan laporan dari masyarakat yang dia terima, di Kecamatan Maukaro ketika mengurus surat, terkadang bukan jam normal.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Persoalan ini sebenarnya sudah saya sampaikan lewat forum Musrenbangcam tahun 2020 lalu. Dihadapan peserta forum saya tegaskan Maukaro ini bukan tempat pelarian, Pemerintah harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat”, ungkap Sipri.

Menurut Sipri, yang ia sampaikan pada forum Musrenbangcam waktu itu, ingin menyoroti soal kehadiran pegawai camat yang tidak sesuai jam kerja ASN.

“Tidak hanya di forum Musrenbangcam, saat kita berjumpa dengan Pak Camat ataupun staf lainnya secara personal, kita juga sampaikan hal yang sama soal kehadiran”, kata Sipri.

Sipri juga menyentil soal penempatan ASN di Kecamatan Maukaro. Menurut dia, ada pegawai tertentu yang memang jarang masuk kantor. Dan menurut laporan dari masyarakat, sebut Sipri, Sekcam Maukaro jarang masuk kantor.

Baca Juga :  Dampak Gempa Flores; 43 Unit Rumah Warga di Mukusaki Ende Alami Rusak Berat, Hingga Kini Tim Verifikasi Belum Turun

“Sebagai perwakilan dari Maukaro saya merasa kecewa dengan kejadian ini”, ucap Sipri.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ende, Fransisco Versailes Siga, saat ditemui SP di ruang kerjanya mengatakan dirinya sudah diperintahkan oleh Pak Bupati agar segera berkoordinasi dan memanggil Camat untuk mengkroscek kondisi dilapangan seperti apa.

Ia menegaskan kalau memang ada pelanggaran displin, tentu Pemerintah akan mengambil tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku.

“Tindakan tegas yang akan kita lakukan berupa teguran lisan, tertulis dan sanksi administrasi lainnya. Kalaupun memang semua tahapan itu sudah dilakukan, namun yang bersangkutan tidak mengindahkan, maka akan diberi sanksi tegas”, urai eks Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Keuangan ini.

Fransisco mengatakan kedepannya seluruh Camat melalui Pak Bupati, akan difasilitasi rapat khusus dan dalam rapat khusus itu akan diberi penegasan mengenai komitmen terkait kedisiplinan masuk kantor.

Apalagi, jelas Fransisco, sudah ditegaskan Bupati bahwa semua ASN diwajibkan apel lagi dan apel siang dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Baca Juga :  Kader Partai Diduga Dipukul Ketua DPRD: Begini Respons DPC Hanura Ende

“Nanti setelah rapat khusus dengan para camat, kita akan bikin satu penegasan lagi melalui Surat Edaran (SE) soal kinerja, barulah akan kita pantau”, pungkasnya

Ketika ditanya wartawan soal ada sebagian pegawai Camat Maukaro yang tinggal di Ende, tanggap Fransisco, ini menjadi masalah serius dan sangat tidak efektif dalam tugas pelayanan kepada masyarakat.

“Kita bisa membayangkan efektifnya dia kerja. Berapa hari dia masuk kerja kalau Ia tinggal di Ende, kerjanya di Maukaro. Dan kita bisa pastikan bahwa tidak akan optimal”, ujarnya

Fransisco menyebutkan persoalan ini menjadi satu materi yang akan dibahas secara komprehensif dengan Camat.

Kalau misalnya di dalam pembahasan nanti, kata dia, ditemukan alasan tak ada penginapan ataupun mes tidak ada, saya pikir ini menjadi perhatian Pemerintah kedepannya. Karena ini menjadi kesulitan bagi ASN itu sendiri.

“ini harus segera di atasi, karena akan terjadi secara berkelanjutan dan sangat mengganggu tugas-tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan di tingkat kecamatan secara keseluruhan”, tutupnya.

Penulis: Chen Rasi

Editor: Yuven Abi

Berita Terkait

VBL Bawa Pesan Persatuan dan Solidaritas dalam Sosialisasi 4 Pilar di Sumba Tengah
Sambut Harlantas Bhayangkara Ke-71, Satlantas Polres Ende Bagikan Sembako Kepada Pengemudi Ojek dan Warga Kurang Mampu
Putri Pariwisata Indonesia 2026 Bersama Levico Butik Bagikan Paket Sembako Untuk Warga Terdampak Gempa di Ende
Terima 7 M Dari Dana Banpres, Dinas PK Ende Gunakan Untuk Pengadaan Tenda Darurat di 227 Sekolah 
Polres Ende Serahkan Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pembuatan 25 Unit Kapal Tangkap Ikan ke Jaksa
GPSP Dorong BPBD Ende Lakukan Studi Kelayakan Sebelum Pulangkan Pengungsi
Bunda Julie Laiskodat Salurkan 350 Paket Sembako untuk Warga Terdampak Gempa di Ende
Diaspora Ende Lio Sare Kutai Timur Kaltim Bagikan Susu Kotak dan Makanan Ringan Untuk Anak TK Serta SD
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 19 September 2026 - 13:08 WIB

VBL Bawa Pesan Persatuan dan Solidaritas dalam Sosialisasi 4 Pilar di Sumba Tengah

Kamis, 17 September 2026 - 21:33 WIB

Sambut Harlantas Bhayangkara Ke-71, Satlantas Polres Ende Bagikan Sembako Kepada Pengemudi Ojek dan Warga Kurang Mampu

Kamis, 17 September 2026 - 20:56 WIB

Putri Pariwisata Indonesia 2026 Bersama Levico Butik Bagikan Paket Sembako Untuk Warga Terdampak Gempa di Ende

Rabu, 16 September 2026 - 07:14 WIB

Terima 7 M Dari Dana Banpres, Dinas PK Ende Gunakan Untuk Pengadaan Tenda Darurat di 227 Sekolah 

Selasa, 15 September 2026 - 16:05 WIB

Polres Ende Serahkan Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pembuatan 25 Unit Kapal Tangkap Ikan ke Jaksa

Berita Terbaru