10 Sekolah MBS Percontohan di Nagekeo Dievaluasi

- Jurnalis

Senin, 3 Desember 2012 - 02:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mbay, Savanaparadise.com,- Tim Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Kabupaten Nagekeo bersama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) setempat dan Plan Indonesia Program Unit Nagekeo melakukan monitoring dan evaluasi bersama terhadap 10 sekolah MBS percontohan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana penerapan MBS di sekolah-sekolah tersebut selama setahun terakhir.

Menurut Manajer Plan Indonesia Program Unit Nagekeo, Yahya Ado, hasil evaluasi ini menjadi acuan untuk mengambil langkah-langkah pengembangan program di 10 sekolah tersebut.

“Kesepuluh sekolah itu akan menjadi model MBS di Nagekeo,” katanya.
Kesepuluh sekolah itu adalah Sekolah Dasar (SD) Inpres Marapokot, SD Katolik St. Stefanus, MIS Nanggadhero, SD Katolik Stela Maris, SD Inpres Towak, SD Inpres Waemburung, SD Katolik Nggolonio, SD Katolik Dhawe, SD Katolik Munde dan SD Inpres Malabai.

Monitoring dan evaluasi dilakukan menyeluruh terhadap sejauhmana penerapan tiga pilar MBS yang meliputi Manajemen Sekolah, Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAIKEM) serta Peran Serta Masyarakat (PSM).

Baca Juga :  Kekerasan Seksual Pada Anak Adalah Tindakan Biadab

Dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut, diperoleh gambaran bahwa belum semua sekolah percontohan itu menjalankan pilar-pilar MBS secara baik. Padahal, sebelumnya telah dilakukan sosialisasi beberapa tahap pelatihan bagi para kepala sekolah, guru dan pengurus komite sekolah tersebut.

“Mungkin ini karena masih terbatasnya sumber daya, sarana dan prasarana, baik di tingkat sekolah maupun di tingkat gugus,” kata Yahya.

Hasil monitoring dan evaluasi yang telah dibahas dalam sebuah workshop yang dibuka Sekretaris Dinas PPO Nagekeo, Melkior Meke, SE, mewakili Kepala Dinas PPO, Drs. Lukas Mere di Mbay, Jumat (24/11/2012) lalu. Workshop itu diikuti oleh Tim MBS Kabupaten Nagekeo, Dinas PPO, para kesepala sekolah, perwakilan guru dan ketua komite dari masing-masing sekolah.

Salah satu unsur dalam manajemen sekolah, adalah menyangkut pembuatan Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan pembuatan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Ternyata, kepala sekolah, guru dan masyarakat masih belum memiliki pemahaman yang memadai dalam pembuatan Rencana Kerja Sekolah (RKS) serta Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Bahkan ada sekolah yang tidak memenuhi standart minimal RKAS.
Begitupun dalam penyusunan kurikulum sekolah, umumnya belum lengkap. Kurikulum yang baik, minimal dilengkapi analisa daya serap dan ada pemisahan untuk Anak-anak yang Berkebutuhan Khusus (ABK). Namun kedua hal tersebut tidak terlihat dalam kurikulum sekolah-sekolah tersebut.

Baca Juga :  Tanggapan Dari Pihak Agen Soal Kelangkaan Minyak Tanah di Ende

Dari segi sarana dan prasarana perpustakaan, ternyata masih sangat terbatas. Bahkan ada sekolah yang tidak memiliki ruang perpustakaan. Sekretariat Komite juga tersedia di hamper semua sekolah tersebut.

Menyangkut PAIKEM, jelas Yahya, menunjukkan masih perlu pembenahan menyangkut metode pembelajaran, ketrampilan menyampaikan pertanyaan atau pendapat, pelayanan individual, pengelolaan kelas. Juga perlu pembenahan menyangkut sumber belajar dan alat bantu, komunikasi dan reflesi.

“Begitupun menyangkut Peran Serta Masyarakat (PMS), masih perlu peningkatan kapasitas dan kepedulian masyarakat. Terutama bagi komite sekolah mengenai tugas dan tanggungjawabnya di sekolah,” jelas Yahya sembari menambahkan, Plan Indonesia sebagai mitra pemerintah .

khususnya di Kabupaten Nagekeo yang selalu memfokuskan programnya bagi kepentingan terbaik anak-anak akan terus berusaha untuk mendukung peningkatan mutu sekolah-sekolah dasar di daerah ini.(SP)

Berita Terkait

DPRD Ende Tunda Rapat Paripurna Interpelasi, Ini Alasan dan Jadwalnya
Gubernur NTT, Melki Laka Lena Luncurkan Gerai NTT Mart di Ende
Fraksi PDIP DPRD Ende Buka Suara Atas Perbub Nomor 10 Tahun 2025, Jadi Objek Interpelasi
DPRD Ende Rencana Gunakan Hak Interpelasi, Bupati Bilang Jadwal Paripurna Sudah Melampui Waktu
Pemkab Gandeng BPS Lakukan Survey Dampak Ekonomi Atas Event ETMC di Ende
Gegara ADD Hendak Dipotong 6 Juta, Kades di Ende Akan Mogok Kerja di Desa
Wakil Bupati Ende Pesan Ke Anggota Satpol PP; Saat Bertugas Jauhi Minuman Keras
Bupati Ende Ingatkan Pimpinan OPD Agar Fokus Kerja; Akhiri Tahun Ini Dengan Baik
Berita ini 0 kali dibaca