Fraksi PDIP Tolak Usulan Banggar Minta Gaji ke 13

- Jurnalis

Kamis, 2 Juli 2015 - 16:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kupang, Savanaparadise.com,- Fraksi PDIP DPRD NTT secara tegas menolak Usulan Badan Anggaran DPRD NTT untuk mendorong Pemerintah Provinsi NTT mengusulkan pemberian gaji ke-13 bagi anggota DPRD ke Pemerintah pusat.

Baca Juga :  Jasa Raharja Mabar Serahkan Santunan Korban Kecelakaan Lalin di Desa Kolang

” Kami dari Fraksi PDIP menolak secara tegas usulan banggar yang meminta gaji ke 13. permintaan ini sangat berlebihan dan melukai perasaan masyarakat NTT yang masih membutuhkan perhatian dari Pemerintah,” kata Sekretaris Fraksi PDIP, Junus Takandewa, kepada Savanaparadise.com, di Kupang, Kamis (1/7/2015).

Menurutnya Lebih baik Anggaran tersebut diprioritaskan kepada PNS dan TNI POLRI karena regulasinya memang diperuntukkan untuk guna menunjang profesionalitas aparatur negara

Baca Juga :  Senator Medah Sosialisakian Empat Pilar Di Gereja dan Masyarakat Desa

” Sistim penganggaran kita harus sesuai dengan regulasi atau payung hukum yang kuat selama tidak ada payung hukum maka wacana itu gugur dengan sendirinya,” Jelasnya.

Junus mengatakan Lebih baik prioritaskan pada pembangunan pro rakyat, yg urgen saat ini adalah msh kekeringan, gagal panen dan penanganan gizi buruk.(SP)

Berita Terkait

Yusinta Nenobahan dan Kuasa Hukum Penuhi Undangan Sinode GMIT Untuk Jernihkan Persoalan Dengan Pendeta Nelson
Kuasa Hukum Yusinta Nenobahan Kecam Pihak Penyebar Data Pribadi Klien
Kasat Korwil Banser NTT Desak Polri Tangkap Pelaku Penganiayaan Banser di Tenggarang 
Difitnah di Kompasiana, Yusinta Bantah Semua Tuduhan Palsu dan Siapkan Langkah Hukum
Tak Hanya Nelayan PPI Oeba, Nelayan Tenau Juga Ikut Geruduk Kantor Gubernur NTT
Drama Pergub 33: Kadis Sulastri Balik Arah, Minta Maaf ke DPRD dan Nelayan
Rapat Dinas DKP Gagal Total,Nelayan dan Pelapak PPI Oeba Ogah Hadir
DPRD NTT Bantah Intervensi Kenaikan Tarif, Komisi II “Sidang” Kadis DKP Soal Polemik Pergub
Berita ini 5 kali dibaca