Sekda Polo Maing Minta ASN Wajib Ikut Sensus Online

- Jurnalis

Rabu, 11 Maret 2020 - 15:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy


Kupang, Savanaparadise.com,- Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Ir. Benediktus Polo Maing mengatakan, data yang valid merupkan kunci utama kesuksesan dalam pembangunan. Dengan data yang berkualitas, perencanaan dan evaluasi pembangunan menjadi lebih tajam dan lebih tepat sasaran. Data kependudukan ini sangat penting bagi kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah melalui sensus penduduk.

Sekda Polo Maing menyampaikan hal tersebut saat membuka dengan resmi kegiatan rapat Evaluasi Sensus Penduduk online 2020 bagi instansi tingkat Provinsi NTT di Tablolong Room Swiss Belin Kristal Hotel, Rabu (11/03/2020).

Rapat tersebut dihadiri 64 peserta yang terdiri dari petugas perangkat daerah Provinsi NTT, instansi vertikal, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Kota Kupang, serta BUMN/BUMD. Ada enam tim yang telah dibentuk BPS Provinsi NTT, yang bertugas untuk memantau dan mengawasi seluruh ASN/Karyawan di lingkup instansi tingkat Provinsi NTT yang mengikuti SP Online 2020 yang dimulai sejak 15 Februari 2020 hingga 31 Maret 2020.

Baca Juga :  Gubernur Minta Paskibraka Jadi Kaum Muda Yang Berdisiplin

Mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTT ini lebih lanjut berharap kepada para petugas sensus, agar dapat melaporkan secara jujur berapa bayak ASN/karyawan, yang telah mengikuti SP ONLINE.

“Laporkan juga secara jujur siapa-siapa yang belum mengikuti SP online ini. Semua ASN di lingkungan Pemprov NTT wajib untuk aktif mengisi data secara online melalui moda ini,” tandas Polo Maing.

Polo Maing mengatakan, terkait SP 2020 ini Gubernur NTT telah mengeluarkan surat instruksi no. BU/470/01/BPS/2020 tanggl 17 Januari 2020 perihal mensukseskan Sensus Penduduk bagi seluruh masyarakat NTT.

“Karena ini merupakan agenda nasional maka seluruh ASN Pemprov NTT wajib mengambil bagian di SP Online dengan cara mengakses sensus. bps.go. id dan juga berkewajiban melakukan sosialisasi SP 2020 kepada masyarakat. Kita menuju ke Indonesia, satu data, data, yang obyektif sangat diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan pembangunan agar dicari solusi untuk mengatasinya. SP 2020 ini menjadi sumbangsih terbesar bagi data kependudukan di Indonesia. Data yg riil harus, bisa didapat dengan obyektif. Dengan data kita bisa menentukan kebijakan yang akurat untuk mengatasi kemiskinan dan sebagainya. Siapa yang menguasai data, pasti akan menjadi pemenang; karena peran data sangatlah dibutuhkan,” kata Polo Maing.

Baca Juga :  Tour de Flores Jadi Angel Brand Pengembangan Pariwisata

Di tempat yang sama, Kepala BPS Provinsi NTT, Darwis Sitorus melaporkan bahwa kegiatan rapat hari ini merupakan kelanjutan dari kegiatan sosialisasi SP 2020 yang telah dilakukan. Rapat evaluasi ini kata Darwis, dapat megidentifikasi dengan jelas tingkat partisipasi terhadap SP Online; memantau sejauh mana tingkat partispasi terhadap SP Online dan mendiskusikan berbagai kendala atau hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan SP Online.

“Saya berharap melaui kegiatan ini, akan ada peningkatan partisipasi dalam SP Online melalui sensus.bps.go.id hingga berakhir 31 Maret 2020 nanti. Sampai saat baru 16 % dari capaian 23 % tingkat partisipasi pada SP Online. Untuk itu, dibutuhkan kerja keras semua kita untuk menyukseskan SP Online ini,” pinta Darwis.

Pada bagian lain, Darwis Sitorus menambahkan, pihaknya juga telah melaksanakan rapat bersama pihak Undana Kupang dengan merekrut 100 mahasiswa undana dan 20 dosen untuk menjadi sahabat sensus atau agen sosialisasi SP online. (France Tiran, SS/Kasubag Pelmas dan Hubungan Kelembagaan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT)

Berita Terkait

Kuasa Hukum Yusinta Nenobahan Kecam Pihak Penyebar Data Pribadi Klien
Kasat Korwil Banser NTT Desak Polri Tangkap Pelaku Penganiayaan Banser di Tenggarang 
Difitnah di Kompasiana, Yusinta Bantah Semua Tuduhan Palsu dan Siapkan Langkah Hukum
Tak Hanya Nelayan PPI Oeba, Nelayan Tenau Juga Ikut Geruduk Kantor Gubernur NTT
Drama Pergub 33: Kadis Sulastri Balik Arah, Minta Maaf ke DPRD dan Nelayan
Rapat Dinas DKP Gagal Total,Nelayan dan Pelapak PPI Oeba Ogah Hadir
DPRD NTT Bantah Intervensi Kenaikan Tarif, Komisi II “Sidang” Kadis DKP Soal Polemik Pergub
Miris, Kadis Perikanan Undang Rapat Nelayan dan Pelapak PPI Oeba Hanya Lewat WhatsApp
Berita ini 1 kali dibaca
Tag :