Kupang, Savanaparadise.com, Berita utama yang disajikan berbagai media massa bisa mempengaruhi kebijakan publik yang diimplementasikan dalam program dan anggaran. Tentunya, apa yang disajikan dan kebijakan yang diambil menyangkut kepentingan masyarakat di daerah ini.
Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Rondo sampaikan ini ketika tampil sebagai narasumber pada kegiatan workshop Adaptasi Perubahan Iklim bagi Media di NTT berlangsung di Kupang, Kamis (15/9).
Menurut Winston, persoalan perubahan iklim belum mendapat perhatian yang cukup serius dari pemerintah dan lembaga dewan. Bahkan sensivitas dewan terhadap isu perubahan iklim sangat kecil. Karena itu, peran pers dan
media massa sangat dibutuhkan untuk mempublikasikan berbagai aspek yang berkaitan dengan perubahan iklim dan langkah- langkah adaptasi yang harus diambil.
“Kita harapkan para jurnalis bertanya dan terus bertanya serta terus mempublikasikan berbagai aspek berkaitan dengan perubahan iklim sehingga bisa mempengaruhi kebijakan publik, baik di pemerintah maupun lembaga dewan,” kata Winston.
Wakil rakyat asal Fraksi Partai Demokrat ini mengakui, pekerjaan sektoral seperti perubahan iklim belum mendapat perhatian dan mempengaruhi kebijakan publik. Publik tidak perlu terbuai dengan pidato para pengambil kebijakan, baik eksekutif maupun legislatif soal keberpihakan mereka terhadap isu perubahan iklim.
Harus diketahui, apakah pernyataan itu sudah diatur secara tegas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), peraturan yang mengaturnya seperti Perda dan tertuang dalam program. Selain itu, harus juga diketahui berapa anggaran yang disiapkan untuk menjalankan program adaptasi perubahan iklim.
“Kita akan dorong pembentukan kaukus Perubahan Iklim di DPRD NTT untuk menjadikan isu ini sebagai perjuangan bersama yang akan diatur secara tegas dalam program dan anggaran,” tandas Winston.
Kepala Bappeda NTT, Wayan Darmawa menyampaikan, RPJMD Provinsi NTT di dalamnya sudah mencantumkan tentang perubahan iklim. Bahkan Program Desa Mandiri Anggur Merah yang dijalankan sejak beberapa tahun lalu tersebut, dimaknai sebagai jawaban atas perubahan iklim. Karena usaha ekonomi produktif yang dijalankan masyarakat penerima program, memiliki tingkat adaptasi yang tinggi terhadap perubahan iklim.
Wayan menambahkan, perubahan iklim merupakan isu global yang juga mendapat perhatian dari pemerintah dan semua pihak terkait lainnya. Bahkan hampr semua progra kemitraan yang dijalankan lembaga internasional di daerah ini, bersentuhan langsung dengan tema perubahan iklim. Tentunya, kerangka pembangunan ke depan membutuhkan keterpaduan lintas sektor dalam menjawabi isu global perubahan iklim.(SP)
