Ende, Savanaparadise.com,- Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Ende sesalkan perekrutan tenaga honorer sarat dengan Kolusi dan nepotisme. Hal itu disampaikan kepada wartawan, Jumat, (15/01).
Menurut Vinsen, Fraksi PDI Perjuangan menilai kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Ende melalui sejumlah OPD melakukan perekrutan tenaga honorer secara besar-besaran adalah kebijakan yang tidak bijak dan membuka pintu bagi publik untuk melihat keburukan wajah pemerintah daerah yang lemah dalam mengelolah tata kelolah pemerintah yang baik, bersih dan profesionalisme.
Ditengah seluruh energi daerah ini sedang fokus menangani bencana global pandemi Covid 19, daerah ini keterbatasan fiskal untuk membiayai belanja publik seperti penanganan masalah kesehatan, pendidikan, tenaga medis, peralatan kesehatan, ketiadaan dokter spesialis, ketiadaan dokter ahli, kekurangan uang untuk penanganan sektor ekonomi warga, namun dirinya menyayangkan pemerintah daerah membuat kebijakan merekrut tenaga honorer secara tertutup, tidak transparan dan sangat kuat unsur kolusi dan nepotis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bagi Fraksi PDI perjuangan, kata Vinsen, kebijakan ini adalah tidak bijak, tidak populis. Hal ini diperparah, perekrutan tenaga honorer sangat tertutup, tanpa melalui tahapan dan mekanisme yang transparan dan akuntabel.
“Kuat dugaan Fraksi, perekrutan tenaga honorer besar-besaran adalah sebagai praktek politik pemanfaatan jabatan untuk keuntungan kelompok dan kroni-kroni kekuasaan yang sedang digenggam”, Ujarnya
Lebih lanjut, Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan praktek politik dalam seleksi tenaga honorer yang busuk ini, sungguh jauh dari nilai-nilai positif yang bisa diwarisi bagi generasi Kabupaten Ende ke depan yang lebih baik.
“Kami Fraksi PDI perjuangan, mendesak kepada Bupati Ende untuk segera memerintahkan OPD segera menghentikan dan membatalkan seluruh proses perekrutan tenaga honorer yang ada saat ini”, Vinsen.
Bupati diminta untuk tidak berpangku tangan, untuk segera memerintahkan kepada semua OPD agar menghentikan seluruh proses perekrutan tenaga honorer yang kental aroma kolusi dan nepotisme tersebut, kehadiran bupati penting agar tidak dituduh publik kalau Bupati juga bagian dari praktek kotor dimaksud”
Vinsen juga membeberkan data hasil investigasi Fraksi PDI Perjuangan, OPD yang melakukan perekrutan tenaga honorer dengan sarat kolusi dan nepotisme adalah Dinas Koperasi dan UKM, dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Transmigrasi dan tenaga kerja, Dinas Sosial dan P3A, Dinas kependudukan, Satpol PP.
Penulis: Chen Rasi
