Gerindra: Perjanjian Batu Tulis Berpeluang Digugat Secara Hukum

- Penulis

Selasa, 18 Maret 2014 - 22:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kupang, Savanaparadise.com,- Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebenarnya Berpeluang Untuk menggugat perjanjian Batu Tulis secara Hukum. Hal ini dikarenakan tidak ada itikad baik dari PDI-P untuk mentaati perjanjian pada tahun 2009 silam.

“ kalau mau tuntut secara hukum dan sebagainya sebenarnya terlalu banyak hukum. Dan kita tahu bagaimana praktek hukum dinegeri ini. Tapi sebuah komitmen karena sebuah integritas dalam diri,” kata Ketua DPP Hubungan Luar Negeri Partai Gerindra, Alfons LoeMau, Kepada Wartawan, Selasa. 18/03, dikupang.

Menurut Alfons seorang pemimpin harus memegang komitmen bukan ingkar janji. Karena pemimpin yang diharapkan adalah pemmpin yang mempunyai komitmen.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“ kalau pemimpin disebuah partai hari omong dan besok beganti, apa yang kita harapkan kedepan dari negara ini,” ujarnya.

Baca Juga :  VBL Sebut Energi Hidrogen adalah Masa Depan NTT, Saatnya Kita Bangkit

Terkait perjanjian Batu Tulis, Alfons mengaku bahwa dirinya mempunyai bukti yang bermaterai dan ditanda tangani. Sehingga dikatakan bahwa tidak pernah ada perjanjian batu tulis, pihaknya perlu bertanya kembali sebab, bukti terkait batu tulis tersebut benar-benar ada.

“Jadi kalau dikatakan bahwa tidak pernah ada perjanjian batu tulis, kami perlu bertanya mungkin orang yang melontarkan pernyataan tersebut sudah mulai pikun sehingga kemampuan membaca sudah mulai kurang. Saya punya bukti otentik tapi kita tidak mau angkat jadi besar karena, itu bukan apa-apa untuk Gerindra,” Tandasnya.

Menurutnya perjuangan Partai Gerindra bukan untuk mencari kekuasaan namun akan menjamin kesejahteraan rakyat. Sebab, jika rakyat mengerti akan perjuangan itu maka rakyat akan mendukung secara optimal.

Saat disinggung soal perseteruan antara Gerindra dan PDIP soal pencapresan
Jokowi, Alfons mengatakan , hal itu merupakan kecenderungan atau arogansi individual yang tidak memegang akan komitmennya serta mengingkari semua perjanjian sehingga, Ia menilai tidak dipahami secara komprehensif dan memadai.

Baca Juga :  Akan Berubah Jadi PT Perseroda, Bank NTT Pertegas Peran sebagai Motor Ekonomi Daerah

“Saya tidak melihat itu sebagai perseteruan, tapi itu merupakan kecenderungan-kecenderungan atau arogansi individual, dimana orang tidak pegang komitmen. Sebuah perjanjian yang ada, tetap dianggap sebagai sebuah perjanjian yang terpisah atau terpecah justru kesepakatan tersebut ada yang tidak dipahami secara komprehensif,” Katanya.

Dikatakannya Pencapresan Jokowi tidak membuat partai Gerindra goyah atau terganggu sebab, pimpinan partai Gerindra yang juga calon pemimpin nasional merupakan individual yang telah teruji sehingga, statement seperti itu dianggap kerikil-kerikil kecil didalam perjalanan politiknya.

“Siapah Sih Jokowi? Siapa pun yang mencalonkan diri, boleh-boleh saja” Katanya.(JN/SP)

Berita Terkait

Akan Berubah Jadi PT Perseroda, Bank NTT Pertegas Peran sebagai Motor Ekonomi Daerah
VBL Sebut Energi Hidrogen adalah Masa Depan NTT, Saatnya Kita Bangkit
Perdes Masih Draf Uji Coba, Warga Suku Boti Mengaku Merugi Ratusan Juta
Akademisi Apresiasi Laporan Kinerja Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT, Dorong Standar Baru Akuntabilitas Politik
Drama Pergub 33: Kadis Sulastri Balik Arah, Minta Maaf ke DPRD dan Nelayan
Rapat Dinas DKP Gagal Total,Nelayan dan Pelapak PPI Oeba Ogah Hadir
DPRD NTT Bantah Intervensi Kenaikan Tarif, Komisi II “Sidang” Kadis DKP Soal Polemik Pergub
Miris, Kadis Perikanan Undang Rapat Nelayan dan Pelapak PPI Oeba Hanya Lewat WhatsApp
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 4 Maret 2026 - 13:04 WIB

Akan Berubah Jadi PT Perseroda, Bank NTT Pertegas Peran sebagai Motor Ekonomi Daerah

Sabtu, 21 Februari 2026 - 15:08 WIB

VBL Sebut Energi Hidrogen adalah Masa Depan NTT, Saatnya Kita Bangkit

Rabu, 18 Februari 2026 - 20:57 WIB

Perdes Masih Draf Uji Coba, Warga Suku Boti Mengaku Merugi Ratusan Juta

Selasa, 17 Februari 2026 - 09:48 WIB

Akademisi Apresiasi Laporan Kinerja Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT, Dorong Standar Baru Akuntabilitas Politik

Selasa, 30 September 2025 - 21:39 WIB

Drama Pergub 33: Kadis Sulastri Balik Arah, Minta Maaf ke DPRD dan Nelayan

Berita Terbaru