Kupang,Savanaparadise.com-Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena tengah dihujat oleh Netizen hampir disemua Platform Media sosial seperti Facebook, YouTube dan lain sebagainya.
Adapun hujatan yang dilayangkan kepada Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena Saat mendampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dalam kunjungan kerja di NTT Tepatnya di Kecamatan Amfoang kabupaten Kupang dan Rote Ndao Pada Jum’at 22/05/2025
Dalam Hujatan itu Netizen menyebut bahwa Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menunjukkan sikap Kurang santun saat mendampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.Dalam rekaman video yang beredar dengan durasi waktu yang sangat singkat dan hasil Screenshot pada layar Ponsel Netizen .Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena terlihat sedang asyik bermain Handphone saat mendampingi Wakil Presiden.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Atas Kejadian itu , Akademisi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Eusabius Separera Niron,S.IP,.M.IP Saat dimintai pendapatnya Pada Senin,25 /05/2026 mengatakan bahwa Video yang lagi viral di Platform Media sosial tentang Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena yang terlihat memegang HP saat mendampingi Gibran Rakabuming Raka, menurutNya perlu diletakkan secara objektif, rasional, dan kontekstual agar publik tidak terjebak dalam penghakiman visual yang dangkal.
Pertama, potongan video viral tersebut sesungguhnya tidak memperlihatkan keseluruhan konteks kegiatan. Video yang beredar tersebut hanya menunjukkan beberapa detik gestur gubernur melihat telepon genggam ketika dialog berlangsung bersama masyarakat di Amfoang. Dari potongan visual yang sangat terbatas itu, muncul framing bahwa Gubernur NTT “bermain HP” dan dianggap tidak menghargai warga. Padahal, klarifikasi dari pihak dekat gubernur menjelaskan bahwa perangkat digital tersebut digunakan untuk mencatat aspirasi masyarakat dan arahan wakil presiden secara langsung.
” Kedua, dalam birokrasi modern, Menurut Kepala Program studi Ilmu pemerintahan ini mengungkapkan bahwa penggunaan perangkat digital saat rapat, dialog publik, maupun kunjungan kerja bukanlah sesuatu yang abnormal. Banyak pejabat publik, akademisi, profesional, bahkan kepala negara menggunakan: telepon genggam; tablet; atau laptop untuk mencatat poin penting, melakukan koordinasi cepat, dan menyimpan data secara digital. Oleh karena itu, menurut saya, penggunaan HP tidak otomatis dapat dimaknai sebagai tindakan tidak sopan atau tidak fokus. Justru dalam konteks pemerintahan digital (digital governance), penggunaan perangkat digital menunjukkan pola kerja yang lebih cepat, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi”.
” Ketiga, kritik publik memang sah dalam demokrasi, tetapi kritik juga harus berbasis verifikasi dan proporsionalitas. Dalam konteks demokrasi digital hari ini sering terjebak pada budaya: viral politics; potongan video tanpa konteks; framing media sosial; dan penghakiman emosional berbasis persepsi visual. Akibatnya, substansi kerja pemerintahan sering kalah oleh sensasi simbolik. Padahal yang lebih penting untuk diuji adalah: apakah aspirasi masyarakat benar-benar ditindaklanjuti; apakah kunjungan kerja menghasilkan kebijakan konkret; dan apakah pemerintah hadir menyelesaikan persoalan publik”.
” Keempat, dalam persepektif komunikasi politik, menurut saya, public memang memiliki ekspektasi simbolik tinggi terhadap kepala daerah. Dalam budaya politik Indonesia yang paternalistik, gestur kecil pejabat publik mudah ditafsirkan sebagai representasi sikap politik. Karena itu, kritik terhadap sensitivitas komunikasi publik tetap relevan. Namun, kritik tersebut tidak boleh berubah menjadi pembunuhan karakter berbasis asumsi sepihak ”
” Kelima, klarifikasi dari sejumlah pihak menunjukkan bahwa kebiasaan mencatat menggunakan HP memang telah lama dilakukan oleh gubernur bahkan sejak masih menjadi anggota DPR RI. Ini berarti tindakan tersebut bukan perilaku spontan karena mengabaikan masyarakat, tetapi bagian dari pola kerja personal berbasis catatan digital “.
Dalam perspektif kritis-progresif, problem tersebut justru memperlihatkan problem lebih besar dalam demokrasi digital Indonesia, yaitu: rendahnya literasi media; dominasi politik persepsi; budaya penghakiman cepat; serta kecenderungan publik menilai kepemimpinan dari simbol visual ketimbang substansi kebijakan. Media sosial telah mengubah politik menjadi arena citra dan potongan momen. Satu video berdurasi beberapa detik dapat membentuk opini publik yang lebih kuat dibandingkan fakta utuh di lapangan. Fenomena ini berbahaya bagi demokrasi karena kebenaran akhirnya dikalahkan oleh algoritma viralitas.
Hemat saya, publik harus melihat persoalan tersebut secara utuh dengan membedakan antara persepsi visual dan fakta; memahami konteks kerja birokrasi digital; serta membangun budaya kritik yang lebih substantif dan dewasa. Demokrasi yang sehat membutuhkan kritik publik, tetapi juga membutuhkan tanggung jawab intelektual agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam manipulasi potongan informasi yang fragmentatif.
Sementara Bupati Rote Ndao Paulus Henuk meluruskan video viral yang memperlihatkan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena memegang handphone saat mendampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dalam kunjungan kerja di Kabupaten Rote Ndao dan Amfoang kepada Awak Media pada Jumat, (22/5/2026) Lalu.
Bupati Paulus menegaskan, Gubernur Melki bukan bermain handphone, melainkan sedang mencatat aspirasi warga yang disampaikan kepada pemerintah pusat.kata Paulus
Paulus Henuk menambahkan bahwa selama agenda kunjungan Wakil Presiden di Rote Ndao, dirinya bersama Gubernur Melki berada dekat dengan Wakil Presiden karena beberapa kali dimintai konfirmasi langsung terkait persoalan yang disampaikan masyarakat.
“Selamat malam basudara semua, tanpa bermaksud membela Pak Gub, saya ingin menjelaskan bahwa selama kunjungan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di Rote Ndao. Saya dan Pak Gub selalu berada dekat beliau karena Pak Wapres sering melakukan konfirmasi langsung kepada saya selaku bupati dan Pak Gubernur,” ujar Paulus dalam keterangannya
Menurut dia, aktivitas Gubernur Melki menggunakan handphone saat dialog berlangsung justru berkaitan dengan pencatatan berbagai permintaan dan poin penting yang disampaikan warga kepada Wakil Presiden.
“Pak Gubernur mencatat semua pertanyaan dan permintaan dari warga yang berdialog dengan Pak Wapres. Jadi harap Bapak/Ibu, basudara jangan membuat narasi-narasi seakan-akan Pak Gub tidak fokus mendampingi Pak Wapres,” katanya.
Paulus menegaskan bahwa kritik terhadap pejabat publik merupakan hal yang wajar, namun ia meminta agar kritik tetap disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan.
“Maaf, kami tidak anti kritik, tapi tolong kritik disampaikan sesuai fakta,” tegasnya.
Sementara Ferdi Boimau mantan Tenaga Ahli Anggota DPR RI, saat Melkiades Laka Lena masih menjadi DPR RI menjelaskan bahwa Gubernur Melkiades sejak lama terbiasa mencatat menggunakan HP saat menerima masukan masyarakat dalam berbagai kunjungan kerja
“Secara pribadi saya pernah mendampingi Pak Melki Laka Lena sebagai Tenaga Ahli Anggota DPR RI/Wakil Ketua Komisi IX sejak 2020-2024. Saya tidak pernah melihat beliau mencatat di buku atau kertas saat mendengarkan aspirasi masyarakat,” ujar Ferdi.
Menurut Ferdi, Melki sejak lama terbiasa mencatat menggunakan perangkat digital saat menerima masukan masyarakat dalam berbagai kunjungan kerja.
“Beliau selalu mencatat menggunakan HP, dan ketika ada pertanyaan beliau pasti merespons secara cermat dan rinci. Yang tidak percaya silakan uji pernyataan saya apabila ada kesempatan bertemu Pak Gub,” katanya.
Kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Rote Ndao dan Amfoang sendiri difokuskan pada peninjauan infrastruktur serta dialog langsung dengan masyarakat. Dalam agenda tersebut, Wakil Presiden menyerap berbagai aspirasi warga terkait kondisi infrastruktur, pelayanan dasar, dan kebutuhan pembangunan di wilayah perbatasan dan daerah terpencil di NTT.(DD )
Penulis : Tim Redaksi (DD)
