Kupang, Savanaparadise.com,- Pernyataan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani pada tanggal 27 September 2016 yang menegaskan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditunda penyalurannya selama empat bulan terhitung September sampai dengan Desember akan disalurkan kembali pada 2017.
“Terhadap pernyataan menteri keuangan, Fraksi Partai Golkar DPRD NTT menegaskan perlu diantisipasi dalam pembahasan APBD tahun 2017,” kata Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD NTT, Ansgerius Takalapeta dalam sidang paripurna di Kantor DPRD NTT, Jumat (30/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fraksi Partai Golkar mengusulkan agar pemerintah daerah Provinsi NTT perlu segera menyurati menteri keuangan RI untuk mendapat penegasan tertulis mengenai kepastian penyaluran kembali DAU yang tertunda sebesar Rp 240 miliar. Hal itu harus dilakukan sebelum pembahasan dan penetapan APBD tahun anggaran 2017.
Ansgerius mengatakan, Fraksi Partai Golkar juga meminta pemerintah daerah Provinsi NTT agar segera melakukan revisi Kebijakan Umum Anggaran–Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA-PPAS) tahun anggaran 2017, selain untuk mengakomodir DAU yang tertunda penyalurannya juga untuk menyesuaikan dengan susunan perangkat daerah yang perdanya baru ditetapkan.
Dia mengemukakan, sambil mengharapkan agar program-program yang tidak terakomodir dalam perubahan APBD agar menjadi prioritas penganggaran pada tahun 2017, Fraksi Partai Golkar menekankan pentingnya capaian daya serap dalam masa tiga bulan terakhir ini dan tekad peningkatan daya serap dalam tahun anggaran 2017 yang akan datang. Sebab, jika tidak maka bisa terjadi lagi penundaan penyaluran DAU tahun anggaran 2017.
“Untuk menjamin keteraturan pelaksanaan kegiatan, diharapkan agar setiap kegiatan fisik yang akan dilakukan agar anggaran perencanaannya harus disediakan dalam tahun anggaran berjalan,” jelasnya.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan memberi sanksi berupa penundaan penyaluran DAU kepada pemerintah Provinsi NTT Tahun 2016 selama empat bulan terhitung mulai September hingga Desember dengan total Rp 240 miliar.(SP)
