Proyek Garam Nasional Terancam, Anggota DPR RI Usman Husin Dituding Jadi Penghalang

- Penulis

Senin, 21 Juli 2025 - 12:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KUPANG,Savanaparadise.com– Ketua Umum Perkumpulan Gelombang Transformasi Rote Ndao, Soudi Lian, melontarkan tudingan keras kepada anggota DPR RI dari PKB, Usman Husin, yang dianggap menghalangi pembangunan Sentra Produksi Garam Nasional di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut Soudi, pertanyaan anggota dewan seperti Arif Rahman di Komisi IV DPR adalah hal yang wajar dalam upaya mendapatkan kejelasan teknis dan administratif dari pemerintah. Namun, yang disesalkan adalah manuver politis dari Usman Husin, anggota DPR RI asal Dapil II NTT dari Fraksi PKB, yang justru meminta agar program tersebut dipindahkan dari Rote Ndao ke wilayah lain tanpa alasan yang jelas.

“Yang kita sesalkan, perilaku oknum anggota dewan asal Dapil II (termasuk Rote Ndao) bernama Usman Husin yang malah berusaha menghalau program besar garam itu,” tegas Soudi.

Ia mengungkapkan bahwa informasi tersebut diperoleh langsung dari Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) saat berdiskusi dengan Bupati Rote Ndao, yang segera melapor kepada Gubernur NTT. Kedua kepala daerah tersebut kemudian langsung berangkat ke Jakarta dan menggelar pertemuan dengan KKP untuk memastikan Rote tetap menjadi lokasi pembangunan.

Soudi yang tengah mendampingi investor garam ke Rote, turut serta dalam penerbangan ke Jakarta dan mengikuti pertemuan tersebut. Hasilnya, KKP tetap berkomitmen membangun Sentra Produksi Garam Nasional di Kabupaten Rote Ndao.

“Kita bersyukur dan bersukacita karena Gubernur NTT menegaskan komitmennya mendukung penuh program ini sebelum berangkat ke Jakarta,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Soudi Lian menyampaikan pernyataan tambahan yang penuh keprihatinan. “Sebagai orang Rote, saya merasa sedih dan kecewa karena mendapat informasi bahwa anggota DPR RI dari PKB menolak investasi garam di Rote. Nilai investasi yang besar itu sangat berarti untuk masyarakat, kenapa justru harus ditolak oleh politisi yang seharusnya mendukung?” kata Soudi.

Baca Juga :  Tidak ada  Dasar Hukum Gubenur NTT Berhentikan Bupati Ngada

“Disaat semua kepala daerah berjuang keras mendapatkan investasi untuk memajukan daerahnya, mengapa justru ada upaya untuk menggagalkannya?” tambahnya dengan nada kecewa.

Soudi pun mengajak semua pihak menjaga iklim yang kondusif agar proyek strategis nasional ini membuka jalan bagi investasi lanjutan seperti listrik skala industri, budidaya kelautan, pertanian terpadu, hilirisasi hasil panen, hingga pariwisata.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden RI, Menteri KKP, Gubernur NTT, dan Bupati Rote Ndao atas komitmen dan keputusan strategis yang berpihak pada masa depan Rote Ndao.

“Kami juga menyatakan menentang keras sikap oknum anggota dewan yang tutur katanya menjadi batu sandungan. Kami menyerukan kepada masyarakat Rote untuk lebih berhati-hati dalam memilih wakilnya di Pemilu legislatif mendatang,” tegasnya.

Sementara Usman Husin belum berhasil dikonfirmasi hingga berita ini ditayangkan. (*)

Berita Terkait

Pasca Diancam Diberhentikan Gubernur, Bupati Ngada Bungkam
Tidak ada  Dasar Hukum Gubenur NTT Berhentikan Bupati Ngada
Bupati Ngada Berwenang Pilih Sekda, Gubernur Hanya Koordinasi
Laporan Penipuan 97 Juta Mandek, Polres Kupang Kota Diduga Lindungi Jessica 
Politisi PDIP Sebut NTT Mart Lebih Mirip Kios Biasa
Politisi PDIP Minta Gubernur NTT Telepon Presiden Untuk Selesaikan 9.000 P3K Seperti Klaim Waktu Pilgub
Satu tahun kepemimpinan Gubernur dan wakil Gubernur NTT “Melky-Jhoni”,Akademisi Unwira: Belum memberi klaim,Namun dorong akses transparansi
Akademisi Apresiasi Laporan Kinerja Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT, Dorong Standar Baru Akuntabilitas Politik
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 8 Maret 2026 - 12:20 WIB

Pasca Diancam Diberhentikan Gubernur, Bupati Ngada Bungkam

Sabtu, 7 Maret 2026 - 21:08 WIB

Tidak ada  Dasar Hukum Gubenur NTT Berhentikan Bupati Ngada

Sabtu, 7 Maret 2026 - 16:27 WIB

Bupati Ngada Berwenang Pilih Sekda, Gubernur Hanya Koordinasi

Rabu, 4 Maret 2026 - 17:33 WIB

Laporan Penipuan 97 Juta Mandek, Polres Kupang Kota Diduga Lindungi Jessica 

Selasa, 3 Maret 2026 - 08:45 WIB

Politisi PDIP Sebut NTT Mart Lebih Mirip Kios Biasa

Berita Terbaru

Kupang

Pasca Diancam Diberhentikan Gubernur, Bupati Ngada Bungkam

Minggu, 8 Mar 2026 - 12:20 WIB