Jakarta, Savanaparadise.com,- Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta segera menyusun aturan terkait kampanye partai politik di media massa. Hal itu dilakukan untuk menghindari kampanye terselubung yang dilakukan sejumlah partai politik.
“KPU harus memprioritaskan dan segera merampungkan peraturannya (Peraturan KPU) tentang kampanye di media. Ketentuan yang rinci tentang pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye baik di cetak, lebih-lebih di elektronik. Karena partai politik mempunyai banyak cara jitu untuk menghindar dari upaya (tuduhan) pelanggaran,”ujar Manajer Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz, di Jakarta, Selatan (15/01/2013).
Masykurudin dimintai pendapat terkait bertebarnya iklan berbau kampanye oleh partai politik di media massa. Partai Gerindra misalnya, menampilkan iklan dengan tulisan, “Gerindra Menang Prabowo Presiden”. Tidak ada nomor urut partai, hanya ada lambang partai dalam iklan tersebut. Masykurudin mengatakan, iklan itu tidak masuk kategori kampanye partai politik. “Kelihatannya iklan Prabowo itu lebih menonjolkan aspek pribadi daripada kepartaiannya,”ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyayangkan belum adanya aturan yang dikeluarkan KPU terutama terkait kampanye di media massa. Padahal, masa kampanye sudah jalan. “Kayaknya pihak Gerindra tahu benar ‘lowongan’ itu sehingga menampilkan iklan seperti itu. Tentu KPU belum bisa melakukan tindakan yang kuat karena peraturannya belum jalan,”ujarnya.
Undang-undang menyatakan bahwa partai politik hanya diberi waktu selama 21 hari untuk melakukan kampanye lewat media. “Tetapi memang perlu penjelasan teknis dari KPU tentang batasan iklan di media, misalnya jika dilakukan di luar 21 hari tersebut. Dan ini memang belum ada,”ujar Masykurudin .
Seperti diketahui, sejak 11 Januari lalu, KPU menyatakan seluruh peserta pemilu sudah bisa melakukan kampanye tertutup. Kampanye tertutup antara lain seperti tatap muka, pemasangan baliho, poster, stiker, dan spanduk. Namun, beberapa partai politik sudah mulai menggunakan media massa yang dinilai sudah masuk kategori kampanye terbuka. (Very Herdiman)
