KPU Diminta Segera Susun Aturan Kampanye Parpol di Media

- Penulis

Selasa, 15 Januari 2013 - 15:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Savanaparadise.com,- Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta segera menyusun aturan terkait kampanye partai politik di media massa. Hal itu dilakukan untuk menghindari kampanye terselubung yang dilakukan sejumlah partai politik.

“KPU harus memprioritaskan dan segera merampungkan peraturannya (Peraturan KPU) tentang kampanye di media. Ketentuan yang rinci tentang pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye baik di cetak, lebih-lebih di elektronik. Karena partai politik mempunyai banyak cara jitu untuk menghindar dari upaya (tuduhan) pelanggaran,”ujar Manajer Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz, di Jakarta, Selatan (15/01/2013).

Masykurudin dimintai pendapat terkait bertebarnya iklan berbau kampanye oleh partai politik di media massa. Partai Gerindra misalnya, menampilkan iklan dengan tulisan, “Gerindra Menang Prabowo Presiden”. Tidak ada nomor urut partai, hanya ada lambang partai dalam iklan tersebut. Masykurudin mengatakan, iklan itu tidak masuk kategori kampanye partai politik. “Kelihatannya iklan Prabowo itu lebih menonjolkan aspek pribadi daripada kepartaiannya,”ujarnya.

Ia menyayangkan belum adanya aturan yang dikeluarkan KPU terutama terkait kampanye di media massa. Padahal, masa kampanye sudah jalan. “Kayaknya pihak Gerindra tahu benar ‘lowongan’ itu sehingga menampilkan iklan seperti itu. Tentu KPU belum bisa melakukan tindakan yang kuat karena peraturannya belum jalan,”ujarnya.

Baca Juga :  Mindriyati Astiningsih Laka Lena Ajak Orang Tua Perkuat Perlindungan Anak Lewat Parenting dan Literasi Digital

Undang-undang menyatakan bahwa partai politik hanya diberi waktu selama 21 hari untuk melakukan kampanye lewat media. “Tetapi memang perlu penjelasan teknis dari KPU tentang batasan iklan di media, misalnya jika dilakukan di luar 21 hari tersebut. Dan ini memang belum ada,”ujar Masykurudin .

Seperti diketahui, sejak 11 Januari lalu, KPU menyatakan seluruh peserta pemilu sudah bisa melakukan kampanye tertutup. Kampanye tertutup antara lain seperti tatap muka, pemasangan baliho, poster, stiker, dan spanduk. Namun, beberapa partai politik sudah mulai menggunakan media massa yang dinilai sudah masuk kategori kampanye terbuka. (Very Herdiman)

Berita Terkait

Mindriyati Astiningsih Laka Lena Ajak Orang Tua Perkuat Perlindungan Anak Lewat Parenting dan Literasi Digital
Media Penyiaran Berperan Penting dalam Penyebarluasan Informasi Pemilu
Universitas Dhyana Pura Bali Tradisi Ora et Labora Lewat Ibadah Rabuan
Jangan Gaduh, Ahli Hukum Administrasi Negara Sarankan Gubernur Gugat PTUN Bupati Ngada
Akademisi Koreksi Pernyataan Fraksi Golkar DPRD Ngada Terkait Pelantikan Sekda
Panas! Bupati Ngada Abaikan Penunjukan Gubernur, Watu Ngebu Tetap Dilantik Jadi Sekda
Akan Berubah Jadi PT Perseroda, Bank NTT Pertegas Peran sebagai Motor Ekonomi Daerah
VBL Sebut Energi Hidrogen adalah Masa Depan NTT, Saatnya Kita Bangkit
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 24 Juli 2026 - 20:14 WIB

Mindriyati Astiningsih Laka Lena Ajak Orang Tua Perkuat Perlindungan Anak Lewat Parenting dan Literasi Digital

Kamis, 23 Juli 2026 - 15:58 WIB

Media Penyiaran Berperan Penting dalam Penyebarluasan Informasi Pemilu

Selasa, 23 Juni 2026 - 18:08 WIB

Universitas Dhyana Pura Bali Tradisi Ora et Labora Lewat Ibadah Rabuan

Senin, 9 Maret 2026 - 14:29 WIB

Jangan Gaduh, Ahli Hukum Administrasi Negara Sarankan Gubernur Gugat PTUN Bupati Ngada

Minggu, 8 Maret 2026 - 08:59 WIB

Akademisi Koreksi Pernyataan Fraksi Golkar DPRD Ngada Terkait Pelantikan Sekda

Berita Terbaru