Catut Nama Lembaga Negara, Jaksa Periksa Rekaman Diduga Oknum Politisi Golkar NTT

- Penulis

Sabtu, 23 November 2024 - 16:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KUPANG,Savanaparadise.Com- Rekaman suara diduga salah satu oknum Politisi Golkar NTT berinisial MA beredar luas di media sosial. Dalam rekaman suara itu menyebutkan sejumlah lembaga negara termasuk TNI, Polri dan Kejaksaan telah diarahkan untuk pemenangan pasangan Emanuel Melkiades Laka Lena- Johni Asadoma (Melki-Johni) di Pilgub NTT 2024.

Buntut beredarnya rekaman tersebut, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) pun bersikap. Saat ini, Kejati NTT sedang mempelajari isi rekaman suara yang mirip dengan oknum Politisi Golkar NTT, MA. Mantan anggota DPRD Provinsi NTT itu pun terancam dipanggil untuk memberikan klarifikasi, apabila benar rekaman tersebut adalah suaranya.

Baca Juga :  Kesbangpolda Ende Gelar Bimtek Pengelolaan Keuangan Bagi Partai Politik

“Sudah ada perintah tegas dari Kajati NTT, Zet Tadung Allo untuk periksa rekaman suara yang beredar luas yang menyatakan bahwa kejaksaan diarahkan untuk menangkan Paket Melki – Johni,” tegas Kepala Seksi Penerangan Umum (Kasi Penkum) Kejati NTT, Raka Putra Dharmana, Sabtu (23/11/2024) siang.

Raka Putra Dharmana menegaskan bahwa Kejaksaan netral dan tidak memihak, atau mendukung salah satu Pasangan Calon (Paslon) dalam Pilgub NTT 27 November 2024 mendatang. Sehingga dia membantah isi rekaman suara yang seolah-olah diarahkan untuk mendukung paslon tertentu.

“Saya tidak pernah dengar rekaman suaranya, tapi saya bisa pastikan Kejaksaaan itu netral tidak ada mendukung calon siapapun dan tidak ada perintah untuk mendukung pasangan calon siapapun,” tegas Raka Putra Dharmana. (*)

Berita Terkait

Kesbangpolda Ende Gelar Bimtek Pengelolaan Keuangan Bagi Partai Politik
Meski Dipolemikan, Anton Doni Dihen Libatkan Sekda Ngada Defenitif dalam Pansel Job Fit di Flores Timur
Jangan Gaduh, Ahli Hukum Administrasi Negara Sarankan Gubernur Gugat PTUN Bupati Ngada
Akademisi Koreksi Pernyataan Fraksi Golkar DPRD Ngada Terkait Pelantikan Sekda
Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT Laporkan Kinerja 2025 ke Publik, Dorong Transparansi dan Kontrol Rakyat
Akademisi Apresiasi Laporan Kinerja Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT, Dorong Standar Baru Akuntabilitas Politik
Anggota Dewan di Ende Desak Pemerintah Perhatikan Pelayanan di Dukcapil dan Sektor Kesehatan
Fraksi PDIP DPRD Ende Pertanyakan Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 9 Juni 2026 - 19:01 WIB

Kesbangpolda Ende Gelar Bimtek Pengelolaan Keuangan Bagi Partai Politik

Sabtu, 14 Maret 2026 - 15:15 WIB

Meski Dipolemikan, Anton Doni Dihen Libatkan Sekda Ngada Defenitif dalam Pansel Job Fit di Flores Timur

Senin, 9 Maret 2026 - 14:29 WIB

Jangan Gaduh, Ahli Hukum Administrasi Negara Sarankan Gubernur Gugat PTUN Bupati Ngada

Minggu, 8 Maret 2026 - 08:59 WIB

Akademisi Koreksi Pernyataan Fraksi Golkar DPRD Ngada Terkait Pelantikan Sekda

Selasa, 17 Februari 2026 - 10:47 WIB

Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT Laporkan Kinerja 2025 ke Publik, Dorong Transparansi dan Kontrol Rakyat

Berita Terbaru