AKBP Fajar Dituntut 20 Tahun Penjara dan Denda Rp5 Miliar oleh JPU

- Penulis

Senin, 22 September 2025 - 15:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kupang, Savanaparadise.com – Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja dituntut 20 tahun penjara, dalam sidang tuntunan JPU yang digelar di Pengadilan Negeri Kupang, Senin (22/9/2025).

Dalam pembacaan tuntutan, AKBP Fajar dijatuhi pidana penjara selama 20 tahun, serta pidana denda sebesar Rp5.000.000.000 (Lima miliar rupiah), subsidair 1 tahun 4 bulan kurungan.

Selain itu, AKBP Fajar juga diwajibkan membayar restitusi sebesar Rp359.162.000 sesuai hasil penilaian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Rinciannya, anak korban I.S. sebesar Rp34.645.000, anak korban M.A.N. sebesar Rp159.416.000, dan anak korban W.A.F sebesar Rp165.101.000.

Baca Juga :  Kader Partai Diduga Dipukul Ketua DPRD: Begini Respons DPC Hanura Ende

Barang bukti berupa pakaian, handphone, laptop, serta rekaman video dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang-barang milik korban dikembalikan.

Hal-hal yang Memberatkan AKBP Fajar

AKBP Fajar tidak mengakui perbuatannya dan tidak menunjukkan penyesalan. Perbuatan AKBP Fajar menimbulkan trauma mendalam bagi anak korban, serta kasus ini menjadi viral di media sosial, menimbulkan keresahan masyarakat luas.

“Sebagai aparat penegak hukum, terdakwa seharusnya menjadi teladan, namun justru mencoreng nama baik institusi,” jelas JPU Arwin Adinata saat membaca tuntutan.

Menurutnya, perbuatan terdakwa merusak citra Polri dan bangsa di mata internasional, serta tidak mendukung program pemerintah dalam perlindungan anak sehingga tidak ada hal yang meringankan terdakwa AKBP Fajar.

Baca Juga :  Diduga Pukul Anggota Dewan Dari Fraksi Hanura; Ketua DPRD Ende Dipoliskan

Komitmen Penegakan Hukum

Kejati NTT menegaskan komitmennya dalam menegakkan hukum secara tegas, memberikan perlindungan kepada anak, dan memastikan keadilan bagi korban.

“Negara tidak boleh kalah melawan kejahatan seksual terhadap anak. Tuntutan ini menjadi bukti nyata bahwa Kejaksaan berkomitmen melindungi masa depan generasi penerus bangsa,” tegas JPU dalam persidangan.

Sidang ditunda pada hari Senin tanggal 29 September 2025 dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledoo’i) dari penasehat hukum terdakwa.

Berita Terkait

Usai Geledah Kantor Dinas PK Ende, Jaksa Periksa Saksi-Saksi dan Dokumen Elektronik
Kader Partai Diduga Dipukul Ketua DPRD: Begini Respons DPC Hanura Ende
Diduga Pukul Anggota Dewan Dari Fraksi Hanura; Ketua DPRD Ende Dipoliskan
Jaksa Geledah Dokumen di Kantor PK Ende; Bupati: Kalau Ada Hambatan Begini Kita Harus Bersihkan Dulu
Breaking News, Kejari Ende Geledah Dokumen di Kantor Dinas P dan K
Perkumpulan Peduli Kasih Prihatin Atas Kasus Pencabulan Anak Di Bawah Umur Oleh Tiga Pria di Ende
Kasus Pencabulan di Ende Marak Terjadi; Terdata Tahun 2026 Sebanyak 9 Kasus
Tiga Pria di Ende Diduga Cabuli Anak di Bawah Umur, Kini Diamankan Polisi
Berita ini 19 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 3 September 2026 - 19:21 WIB

Usai Geledah Kantor Dinas PK Ende, Jaksa Periksa Saksi-Saksi dan Dokumen Elektronik

Kamis, 3 September 2026 - 09:38 WIB

Kader Partai Diduga Dipukul Ketua DPRD: Begini Respons DPC Hanura Ende

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 17:52 WIB

Jaksa Geledah Dokumen di Kantor PK Ende; Bupati: Kalau Ada Hambatan Begini Kita Harus Bersihkan Dulu

Rabu, 12 Agustus 2026 - 12:22 WIB

Breaking News, Kejari Ende Geledah Dokumen di Kantor Dinas P dan K

Jumat, 12 Juni 2026 - 22:37 WIB

Perkumpulan Peduli Kasih Prihatin Atas Kasus Pencabulan Anak Di Bawah Umur Oleh Tiga Pria di Ende

Berita Terbaru