Kupang, Savanaparadise.com,- Kedatangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke Nusa Tenggara Timur (NTT) menuai kritikan dari kalangan akademisi. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat.
Safari politik Jokowi dinilai memunculkan pertanyaan tentang prioritas seorang mantan kepala negara menggunakan pengaruhnya untuk membantu pemerintahan menghadapi persoalan bangsa atau mengonsolidasikan kekuatan politik.
Sejumlah akademisi di NTT menilai hak politik Jokowi sebagai warga negara tetap harus dihormati. Namun, sebagai mantan presiden yang memimpin Indonesia selama dua periode, publik juga menaruh ekspektasi lebih besar agar pengaruh dan pengalamannya diarahkan untuk memperkuat stabilitas nasional, menjaga kesinambungan pembangunan, dan membantu pemerintah menghadapi tantangan ekonomi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Akademisi dan Pengamat Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Eusebius Separera Niron, mengatakan kunjungan Jokowi ke NTT semestinya menjadi momentum mengevaluasi warisan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun selama pemerintahannya.
Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukan terletak pada banyaknya bendungan, jalan, maupun proyek infrastruktur yang diresmikan, melainkan pada dampaknya terhadap produktivitas pertanian, penguatan ekonomi lokal, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengingatkan agar berbagai PSN yang telah menyerap anggaran negara dalam jumlah besar tidak berhenti sebagai monumen pembangunan. Pemerintahan saat ini perlu memastikan adanya kesinambungan kebijakan sehingga bendungan, jalan, dan kawasan pangan benar-benar terintegrasi dengan program-program baru seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Eusebius juga menyinggung falsafah Jawa “Lengser Keprabon, Madeg Pandhita”, yakni seorang pemimpin yang telah selesai menjalankan kekuasaan semestinya bertransformasi menjadi negarawan yang menghadirkan keteladanan moral, bukan tetap larut dalam politik praktis.
Menurutnya, sejarah tidak akan menilai seorang pemimpin dari banyaknya proyek yang dibangun, melainkan dari sejauh mana pembangunan tersebut mampu mengubah struktur ekonomi, mengurangi kemiskinan, memperluas keadilan sosial, serta bagaimana ia menempatkan diri setelah tidak lagi memegang kekuasaan.
Pandangan serupa disampaikan Akademisi dan Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Kupang, Amir S. Kiwang. Menurutnya, secara sosiologis safari politik seorang mantan presiden memang merupakan hak yang dijamin dalam sistem demokrasi. Namun, di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat, aktivitas politik elite tidak pernah lepas dari penilaian publik.
Amir mengatakan, sebagian masyarakat dapat memaknai safari politik sebagai tanda bahwa elite lebih sibuk mengonsolidasikan kekuatan politik dibanding menunjukkan perhatian terhadap persoalan ekonomi yang dihadapi rakyat. Di sisi lain, kelompok masyarakat lain mungkin menganggapnya sebagai aktivitas politik yang wajar selama tidak mengganggu jalannya pemerintahan.
“Yang menentukan bukan hanya tindakan itu sendiri, tetapi bagaimana tindakan tersebut dimaknai oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, seorang mantan presiden tidak hanya membawa hak politik sebagai warga negara, tetapi juga memikul tanggung jawab moral yang lebih besar karena masih menjadi simbol negara. Dalam pandangannya, batas antara hak berpolitik dan peran sebagai negarawan tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kepantasan di mata publik.
Semakin aktif seorang mantan presiden berada dalam politik partisan, kata Amir, semakin besar pula kemungkinan masyarakat memandangnya sebagai representasi kepentingan partai, bukan lagi simbol pemersatu bangsa. Karena itu, legacy seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh capaian ketika berkuasa, tetapi juga oleh sikap dan pilihan politiknya setelah meninggalkan jabatan.
Sementara itu, Akademisi dan Pengamat Politik Universitas Nusa Cendana Kupang, Yonatan H. Lopo, menilai posisi Jokowi saat ini harus dipisahkan dalam dua kapasitas, yakni sebagai mantan presiden atau negarawan dan sebagai tokoh politik yang berasosiasi kuat dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Menurut Yonatan, jika melihat konteks dan agenda kunjungannya, kehadiran Jokowi di NTT lebih tepat dibaca sebagai bagian dari konsolidasi politik PSI daripada menjalankan peran sebagai negarawan.
” Bagi PSI tentu kehadiran Jokowi penting karena mereka belum memiliki figur lain yang lebih kuat untuk dijual kepada publik,” katanya.
Namun, Yonatan mengingatkan bahwa pengalaman Pemilu 2024 menunjukkan popularitas Jokowi tidak otomatis mampu mengangkat suara PSI hingga lolos ke parlemen. Karena itu, efektivitas safari politik tersebut terhadap kekuatan elektoral partai masih harus dibuktikan.
Di sisi lain, ia menilai masyarakat NTT kemungkinan hanya akan melihat kunjungan itu sebagai nostalgia terhadap pembangunan infrastruktur pada era pemerintahan Jokowi. Sementara terhadap persoalan ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat saat ini, dampaknya dinilai belum akan terasa.
Yonatan menegaskan sebagai mantan presiden yang masih memiliki pengaruh politik besar, Jokowi sesungguhnya mempunyai kapasitas untuk membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi berbagai tantangan nasional.
” Apakah Jokowi punya kemampuan membantu pemerintah? Sangat bisa. Dia punya pengalaman, pengaruh politik, dan instrumen yang kuat. Persoalannya adalah apakah pengaruh itu digunakan untuk membantu pemerintah atau lebih diarahkan pada konsolidasi politik. Itu yang akan dinilai publik,” ujarnya.
Ia juga menilai perjalanan politik Jokowi berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya. Jika banyak tokoh lebih dahulu membangun partai politik sebelum mencapai kursi presiden, Jokowi justru menempuh jalur sebaliknya. Setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai presiden, ia mulai membangun basis politik melalui PSI.
” Karena itu, sulit memisahkan safari politik Jokowi kali ini dari agenda penguatan PSI menuju Pemilu 2029,” tegasnya.
Dari berbagai pandangan tersebut, muncul satu benang merah bahwa yang dipersoalkan para akademisi bukanlah hak politik Jokowi sebagai mantan presiden. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana pengaruh politik yang masih dimilikinya digunakan di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit.
Di saat masyarakat berharap hadirnya gagasan, solusi, dan dukungan terhadap pemerintahan untuk mengatasi persoalan ekonomi, safari politik yang lebih kuat dikaitkan dengan konsolidasi partai berpotensi memunculkan persepsi bahwa agenda politik lebih menonjol dibanding kepentingan publik.
Ia mengatakan semakin besar pengaruh yang dimiliki seorang mantan kepala negara, semakin besar pula ekspektasi publik agar pengaruh tersebut digunakan untuk memperkuat kepentingan bangsa, menjaga kesinambungan pembangunan, serta menjadi teladan sebagai negarawan setelah meninggalkan kekuasaan. (SP)
