ΦEnde, Savanaparadise.com,- Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Cipayung Plus, terdiri dari PMKRI, GMNI, IMM,dan BEM Universitas Flores melakukan demo Damai di Kantor DPRD dan Bupati Ende pada, Kamis, (4/9/25)
Dalam demo damai tersebut, puluhan massa aksi; ini berorasi di sepanjang jalan Eltari menuju Kantor DPRD dan Kantor Bupati dengan mengangkat isu nasional maupun isu daerah.
Adapun isu nasional yang di soroti adalah, menghentikan sementara pemberian MBG, Rancangan Undang-undang Perampasan Aset yang belum kunjung di sah kan, keputusan atas RAPBN tahun 2026 senilai 99 triliun, pencabutan SK kementrian ESDM tentang penetapan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi, pelarangan siaran langsung saat aksi demostrasi, soal pendidikan gratis, dan tunjangan gaji DPR.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sedangkan isu daerah yang diangkat adalah,; infrastruktur jalan, masalah sampah, kasus TPPO, dan inisiatif pemerintah untuk menjadi pasar senggol sebagai tempat penjualan daging Babi.
Sesampainya di Kantor DPRD Ende, massa aksi disambut pimpinan dan anggota DPR.. Massa aksi kemudian berorasi dan membacakan tuntutan yang disampaikan koordinator aksi, Ketua PMKRI Cabang Ende, Marselinus Erlan Le’u, lalu menyerahkan pernyataan sikap tersebut kepada Ketua DPRD Ende, Fransiskus Taso agar ditindaklanjuti tuntutan tersebut.
Ketua DPRD Ende Fery Taso dihadapan massa aksi mengharapakan DPRD Ende secara kelembagaan siap menerima kritikan dan evaluasi dari masyarakat.
Ia juga mengajak massa aksi untuk memantau semua tuntutan yang disampaikan dan mengawalnya baik tuntutan yang ditujukan kepada anggota DPRD RI dan juga di internal DPRD Ende.
“Kami juga sangat mengharapkan kami siap dievaluasi, kami siap dikritisi. Dalam perjalanan kedepan, mari kita memantau semua hal-hal yang sudlah disampaikan tadi untuk kita bersama mengkawal. Baik untuk DPR RI dan di internal kita. Kami juga berterima kasih kepada saudara-saudara kita dari TNI Polri, Pol PP, dan kita semua yang telah menjaga keamanan ini dengan baik”, ujar Fery Taso.
Massa aksi kemudian melanjutkan aksi ke kantor Bupati Ende. Sesampai di Kantor Bupati massa aksi disambut baik oleh Bupati dan Wakil Bupati bersama jajarannya. Dihadapan Bupati dan Wakil Bupati massa aksi kemudian menyampaikan beberapa tuntutan termasuk meminta sikap Bupati Ende terkait persoalan Geothermal. Mereka juga mengkritisi pemerintah soal penyerapan anggaran tahun 2025 terendah kedua dari terakhir se-Indonesia.
Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda sebelum menjawab tuntutan massa aksi mengaku gembira atas kehadiran massa aksi. Ia lalu menegaskan bahwa selama di kepemimpinan mereka berdua akan mengedepankan soal transparansi dan akuntabilitas.
“Jadi semua kondisi yang ada di kabupaten Ende akan disampaikan ke publik. Kita tidak bicara omong kosong tapi kita bicara kondisi riil yang ada di Kabupaten Ende hari ini. Kalau kita bicara soal pembangunan kenapa Ende kabupaten tertua kalah dengan kabupaten Ngada dan Nagekeo, itu karena politik anggaran kita dikuasi oligarki”, kata Bupati.
Berkaitan dengan rendahnya penyerapan anggaran, Bupati menjelaskan saat ini pihaknya baru menerbitkan Peraturan Bupati (Perbub) hasil efisiensi untuk diterapkan
“Jadi sebelum kita ada Perbub maka semua kegiatan paket kita itu dilakukan dengan manual. Nah yang tercatat itu hanya sedikit yang terinput ke sistem. Jadi memang tercatat bahwa Ende terendah. Khususnya seluruh paket pekerjaan di dinas PK dan Dinkes. Itu hampir 60 M”, jelas Bupati
Bupati memastikan penyerapan anggaran berjalan seperti apa yang sudah direncanakan.
Selanjutnya mengenai isu Geothermal, Bupati mengatakan saat ini dirinya masih menunggu hasil kajian. “Saya ada dua sisi bahwa Geothermal harus bisa bermanfaat bagi masyarakat, bagi kita semua”,tambah Bupati.
Bupati mengaku sumbangan dari perusahan sampai hari ini sayangnya belum.banyak membantu. Hal tersebut menurut Bupati nampak dari akses jalan yang masih buruk.
“Saya sudah minta Gubernur untuk evaluasi. Karena pemerintah pusat sudah menyerahkan kepada Gubernur untuk menangani perusahan proyek Geothermal yang ada di Flores.
“Dan saya sependapat dengan Bapak Uskup bahwa kalau ini lebih banyak masalahnya, ya kenapa diteruskan. Kita tidak punya kewenangan cabut karena itu pemerintah pusat tapi kita sampaikan bahwa itu tidak bermanfaat buat kita. Posisi kita hanya sampai disitu. Kalau kita bilang tidak boleh, itu kita tidak kewenangan, itu kewenangan pemerintah pusat”, tandasnya (Mateus Bheri/CR)
