Dua Bulan PTT Dirumahkan, Paul Efi Nilai Pemkab TTU Sengaja Telantarkan Peserta Didik Dan Abaikan Kesehatan Masyarakat

- Penulis

Jumat, 11 Februari 2022 - 11:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Paulinus Efi, Ketua fraksi Partai Nasdem DPRD TTU (Foto : Yuven Abi/Savanaparadise.com)

Paulinus Efi, Ketua fraksi Partai Nasdem DPRD TTU (Foto : Yuven Abi/Savanaparadise.com)

Kefamenanu, Savanaparadise.com,- Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Nusa Tenggara Timur, Paulinus Efi geram dengan proses seleksi pegawai tidak tetap (PTT) di lingkungan pemerintah Kabupaten TTU yang dinilainya sangat lamban.

Menurut Paul Efi, Pemda TTU seolah tak peduli dengan pendidikan dan kesehatan di daerah ini.

Ia mengungkapkan, hal ini berdampak buruk pada efektivitas kegiatan pembelajaran di sekolah dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di kabupaten TTU jadi amburadul.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya melihat bahwa proses seleksi PTT kali ini sangat lamban dan terkesan pemerintah TTU sangat tidak peduli dengan nasib pendidikan. Bagaimana mungkin sudah dua bulan peserta didik ke sekolah namun karena kurangnya tenaga guru maka proses belajar mengajar tidak bisa berjalan maksimal. Selain itu nasib para guru yang hari ini dirumahkan juga menjadi tidak jelas”, tegasnya.

Baca Juga :  Terima 7 M Dari Dana Banpres, Dinas PK Ende Gunakan Untuk Pengadaan Tenda Darurat di 227 Sekolah 

Paulinus pun mengatakan bahwa salah satu faktor yang menghambat aktivitas belajar mengajar di sekolah adalah jumlah guru yang berstatus ASN sangat terbatas sehingga apabila proses seleksi PTT berjalan lamban seperti sekarang ini akan merugikan banyak pihak.

“Jumlah guru ASN tiap sekolah masih terbatas. Bagaimana bisa mengajar dengan efektif di sekolah yang jumlah rombongan belajarnya (rombel) sangat banyak, padahal beberapa saat lagi anak-anak harus persiapan ujian akhir. saya kira ini tidak bisa dibiarkan berlarut hanya karena SK bupati tak kunjung datang”, tegasnya.

Oleh karena itu, legislator asal daerah pemilihan (Dapil) IV ini secara tegas meminta agar pemerintah TTU segera mengambil langkah dan solusi konkret untuk mengatasi persoalan – persoalan pendidikan dan kesehatan di TTU. Ia mengatakan bahwa evaluasi PTT seharusnya dilakukan di akhir tahun sehingga tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

“Saya lebih menaruh perhatian pada pendidikan dan kesehatan karena sangat fatal kalau terus dibiarkan terus seperti ini. Saran saya Pemda (Pemerintah daerah, red) segera ambil sikap untuk mengisi atau mengefektifkan proses belajar mengajar di sekolah. Silahkan proses seleksi terus berjalan namun prinsipnya anak didik dan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh dikorbankan”, katanya.

Baca Juga :  Kunjungi Ende, Wamen PU Instruksikan Percepatan Tanggap Darurat Infrastruktur Air Minum Perumda Tirta Kelimutu

“Hal yang tidak kalah penting juga pada kesehatan. Pustu dan puskesmas hari ini kosong karena ketiadaan tenaga medis. Bagaimana kita menekan kasus DBD yang hari ini angkanya terus meningkat ?”, tanya Paulinus.

Paulinus berharap, Pemkab TTU benar-benar harus transparan dan profesional, dengan tidak mengikutsertakan sentimen politik dalam proses perekrutan PTT ini.

“Ada begitu banyak guru dan tenaga kesehatan yang sudah mengabdi bertahun-tahun, dan khusus untuk guru ada yang sudah bersertigikasi. Semoga pemda benar-benar arif dan bijaksana serta transparan dan profesional dalam perekrutan PTT di kabupaten TTU ini” pungkas Paulinus.

Penulis : Yuven Abi
Editor : Chen Rasi

Berita Terkait

227 Sekolah di Ende Terima Bantuan BTT Tenda Untuk Ruang Kelas Darurat; 70 Sekolah Sudah Terealisasi
Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Ende Tahun 2026 Tercatat 63 Kasus; 5 Orang Meninggal Dunia
Bupati Badeoda Lantik Gabriel Dala Jadi Sekda Ende; Minta Benahi Birokrasi Berbelit-Belit
Kunjungi Ende, Wamen PU Instruksikan Percepatan Tanggap Darurat Infrastruktur Air Minum Perumda Tirta Kelimutu
Datangi Kantor DPRD dan Bupati Ende; Puluhan Kades Tergabung Dalam APDESI dan PPDI Sampaikan 8 Poin Tuntutan
Sempat Dikabarkan Batal Dibagikan ke KPM; 54 Ton Beras Rawan Pangan di Ende Disalurkan Secara Manual
754 Ton Beras Rawan Pangan Di Ende Gagal Salur, Ansel Kaise : Pemkab Segera Koordinasi Dengan Bapanas
Ratusan Unit Kendaraan Dinas Milik Pemkab Ende Tunggak Pajak
Berita ini 13 kali dibaca