Plt. Kadis PKO TTU Rencana Gunakan Dana Bos Untuk Biayai PTT Guru Yang Dirumahkan

- Penulis

Selasa, 18 Januari 2022 - 16:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Raymundus Aluman, Plt. Kadis PKO Kabupaten TTU (Foto : Yuven Abi/Savana paradise.com)

Raymundus Aluman, Plt. Kadis PKO Kabupaten TTU (Foto : Yuven Abi/Savana paradise.com)

Kefamenanu, Savanaparadise.com,- Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (PKO) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Raymundus Aluman berencana akan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membiayai para Pegawai Tidak Tetap (PTT) guru, yang sedang dirumahkan oleh Bupati TTU Drs. Djuandi David.

Rencana ini diutarakan oleh Raymundus, saat disambangi SP di ruang kerjanya, Selasa (18/01/2022)

Ia menuturkan, kebijakan ini dimaksudakan agar para PTT guru ini tetap menjalankan tugasnya seperti biasa, sehingga tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, ada banyak keluhan yang disampaikan oleh para kepala sekolah dan guru-guru terkait perumahan PTT ini, karena kondisi riil di setiap sekolah menunjukan bahwa jumlah PTT lebih banyak dari jumlah PNS.

Baca Juga :  Tahap Dua Tanggap Darurat; BPBD Ende Fokus Pemulihan Rumah Rusak, Trauma Healing, dan Kembalikan Pengungsi Ke Rumah

“Memang ada guru-guru yang merasa sangat kesulitan karena jumlah tenaga PTT di sekolah lebih banyak dari tenaga PNS. Ini tentu merupakan kesulitan kita tapi kita menanti proses yang sementara berjalan. Sesuai informasi yang saya dengar, pada awal bulan februari mendatang para PTT ini sudah akan mendapatkan SK sehingga mereka bisa dapat menjalankan tugas seperti biasa” ungkap Aluman.

Raymundus mengungkapkan, kepada para PTT guru yang rencana akan dibiayai melalui dana bos ini, akan diwajibkan untuk menandatangani surat pernyataan bahwa apabila dikemudian hari ada PTT baru yang ditempatkan di sekolah tersebut, maka yang bersangkutan harus bersedia untuk meninggalkan sekolah dimaksud.

“Jadi kita akan wajibkan para PTT yang rencana akan dibiayai dari dana bos untuk menandatangani pernyataan. Apabila besok lusa SK yang datang bukan dia maka yang bersangkutan hanya dibayar untuk saat ini, dan untuk selanjutnya akan dipakai guru yang mengantongi SK Bupati. Akan tetapi apabila yang bersangkutan mendapatkan SK Bupati, maka PTT tersebut akan tetap menjalankan tugas dengan sumber pembiayaan bukan lagi berasal dari dana bos tapi akan dibiayai oleh pemerintah daerah” kata Raymundus.

Baca Juga :  227 Sekolah di Ende Terima Bantuan BTT Tenda Untuk Ruang Kelas Darurat; 70 Sekolah Sudah Terealisasi

Raymundus berharap, para PTT yang sedang dirumahkan tetap bersabar menunggu, sampai dikeluarkan kebijakan-kebijakan yang direncanakan dilaksanakan.

“Kita akan mengkomunikasikan kebijakan yang rencana akan diterapkan dengan Bapak Bupati, dan jika disetujui maka pasti kita akan secepatnya mengeluarkan surat ke sekolah-sekolah agar segera melaksanakan kebijakan dimaksud, sehingga saya berpesan kepada para PTT guru yang sementara dirumahkan agar tetap bersabar menunggu keputusan yang akan dikeluarkan” tutupnya.

Penulis : Yuven Abi
Editor : Chen Rasi

Berita Terkait

Kerap Resahkan Warga, Lima Motor Balapan Liar dan Knalpot Brong di Ende Diamankan Polisi
Pemkab Ende Anggarkan Miliaran Rupiah Untuk Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Tahun 2026
Terpilih Jadi Ketua PMKRI Ende Periode 2026/2027, Maria Regina Tipa: Pemimpin Perempuan Jaga Keseimbangan
227 Sekolah di Ende Terima Bantuan BTT Tenda Untuk Ruang Kelas Darurat; 70 Sekolah Sudah Terealisasi
Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Ende Tahun 2026 Tercatat 63 Kasus; 5 Orang Meninggal Dunia
Bupati Badeoda Lantik Gabriel Dala Jadi Sekda Ende; Minta Benahi Birokrasi Berbelit-Belit
Kunjungi Ende, Wamen PU Instruksikan Percepatan Tanggap Darurat Infrastruktur Air Minum Perumda Tirta Kelimutu
Datangi Kantor DPRD dan Bupati Ende; Puluhan Kades Tergabung Dalam APDESI dan PPDI Sampaikan 8 Poin Tuntutan
Berita ini 15 kali dibaca