Kupang, Savanaparadise.com,- Peluang pengembangan industri maritim di Nusa Tenggara Timur (NTT) semakin terbuka seiring langkah Pemerintah Provinsi NTT mendorong optimalisasi lima kapal milik daerah melalui kerja sama investasi dengan sektor swasta.
Langkah tersebut mendapat apresiasi dari Simon Petrus Kamlasi (SPK). Ia menilai keterlibatan investor dalam revitalisasi dan pengoperasian aset kapal pemerintah merupakan salah satu terobosan untuk menggerakkan ekonomi daerah, sekaligus membuka peluang pengembangan industri pendukung transportasi laut di NTT.
Menurut Simon, optimalisasi aset daerah tidak semestinya hanya berorientasi pada mengaktifkan kembali kapal yang belum produktif. Lebih jauh, kebijakan tersebut perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi membangun konektivitas ekonomi kepulauan, memperlancar distribusi barang, serta menciptakan aktivitas usaha baru.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Apresiasi itu disampaikan Simon menyusul audiensi bersama Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan Martadinata Tandun, perwakilan PT Sanlim Samudra Jaya, di Ruang Kerja Gubernur NTT, Selasa (3/11/2026).
Pertemuan yang turut dihadiri Kepala Dinas Perhubungan NTT, Frederik C. P. Koenunu, membahas rencana kerja sama revitalisasi dan optimalisasi lima kapal milik Pemprov NTT, yakni KMP Sasando, KMP Baswara Bahari 1, KMP Baswara Bahari 2, KMP Sirung, dan KMP Pulau Sabu.
” Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Gubernur NTT yang telah memberikan ruang bagi dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Ini merupakan pendekatan yang positif karena pemerintah tidak harus selalu mengandalkan APBD untuk mengoptimalkan aset yang dimiliki. Kolaborasi dengan sektor swasta dapat menjadi salah satu solusi, sepanjang memberikan manfaat nyata bagi pemerintah daerah dan masyarakat,” ujar Simon.
Dalam pandangannya, peluang kerja sama tersebut juga memiliki dimensi ekonomi yang lebih luas. Sebagai provinsi kepulauan, NTT membutuhkan sistem transportasi laut yang tidak hanya menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya, tetapi juga mampu mempertemukan pusat produksi dengan pasar.
Selama ini, setiap daerah di NTT memiliki potensi ekonomi yang berbeda, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan hingga pariwisata. Potensi tersebut dapat saling melengkapi apabila didukung jaringan transportasi dan distribusi antarpulau yang terintegrasi.
Karena itu, keberadaan armada kapal yang produktif dapat menjadi instrumen penting untuk memperlancar arus komoditas, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta memperluas jangkauan pasar bagi produk-produk lokal.
“Konektivitas bukan sekadar bagaimana kapal dapat berlayar dari satu pulau ke pulau lainnya. Yang lebih penting adalah bagaimana jalur pelayaran tersebut mampu mempertemukan pusat produksi dengan pasar, memperlancar distribusi barang, menekan biaya logistik, dan menciptakan aktivitas ekonomi baru bagi masyarakat,” jelasnya.
Peluang Industri Pendukung Perkapalan
Selain konektivitas dan distribusi perdagangan, Simon melihat peningkatan aktivitas transportasi laut juga dapat membuka peluang investasi pada industri pendukung perkapalan di NTT.
Semakin banyak kapal yang beroperasi, semakin besar pula kebutuhan terhadap layanan pemeliharaan dan perbaikan, mulai dari perawatan mesin, pemeriksaan lambung kapal, pengelasan, penyediaan suku cadang hingga fasilitas pengedokan atau docking.
Selama ini, sebagian kebutuhan perawatan dan perbaikan kapal masih harus dilayani fasilitas galangan di luar NTT. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya operasional dan memperpanjang waktu kapal tidak beroperasi karena harus menjalani perbaikan di luar daerah.
Situasi ini sekaligus memperlihatkan adanya peluang pasar bagi pengembangan industri jasa perkapalan di NTT. Salah satu alternatif yang dapat dikaji adalah pembangunan fasilitas floating dock atau dok apung untuk melayani pemeriksaan, pemeliharaan, dan perbaikan bagian bawah lambung kapal.
Floating dock merupakan fasilitas pengedokan terapung yang dapat mengangkat kapal dari permukaan air sehingga bagian bawah kapal dapat diperiksa dan diperbaiki. Dengan spesifikasi dan dukungan teknis yang sesuai, fasilitas ini juga dapat dirancang untuk dipindahkan atau ditempatkan pada lokasi pelayanan tertentu.
“Kalau ke depan jumlah kapal yang beroperasi di NTT semakin banyak, baik kapal penyeberangan, kapal wisata, maupun kapal niaga, tentu akan muncul kebutuhan pemeliharaan dan perbaikan yang semakin besar. Ini peluang industri yang harus mulai kita pikirkan,” ungkap Simon.
Meski demikian, pengembangan floating dock membutuhkan kajian kelayakan yang matang. Beberapa aspek yang harus diperhitungkan antara lain ukuran dan bobot kapal yang akan dilayani, kapasitas angkat dok, kondisi perairan, lokasi penempatan, fasilitas pendukung, serta kepastian volume pekerjaan.
Apabila kebutuhan pasar dan kelayakan investasinya terus meningkat, pengembangan fasilitas tersebut dapat menjadi tahap awal menuju pembangunan galangan kapal permanen di NTT. Fasilitas itu nantinya berpotensi melayani pemeliharaan, perbaikan, hingga pembangunan kapal sesuai kapasitas industri yang dikembangkan.
Membangun Ekosistem Industri dan Lapangan Kerja
Simon menilai pengembangan industri perkapalan tidak boleh hanya dilihat dari keberadaan fasilitas docking atau jumlah kapal yang beroperasi. Peluang ekonominya justru terletak pada terbentuknya ekosistem usaha yang melibatkan berbagai sektor pendukung.
Di dalam industri perkapalan terdapat kebutuhan tenaga teknik permesinan, pengelasan, konstruksi baja, kelistrikan kapal, sistem perpipaan, pengecatan industri, hingga pemeriksaan dan pengujian teknis.
Kebutuhan tersebut dapat membuka ruang bagi tumbuhnya perusahaan jasa teknik, bengkel permesinan, penyedia suku cadang, serta usaha pendukung lainnya. Pada saat bersamaan, pengembangan industri ini berpotensi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kebutuhan tenaga kerja terampil di daerah.
Peluang tersebut juga dapat dihubungkan dengan lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan teknik di NTT. Dengan demikian, kebutuhan tenaga kerja industri maritim secara bertahap dapat dipenuhi melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia lokal.
“Kita perlu melihat sektor perkapalan sebagai sebuah ekosistem industri. Ada kapal yang beroperasi, ada kebutuhan perawatan, ada tenaga kerja, ada penyedia suku cadang, ada bengkel teknik, dan ada fasilitas docking. Kalau seluruh mata rantai ini bisa berkembang di NTT, nilai ekonomi yang dihasilkan tidak semuanya mengalir keluar daerah,” kata Simon.
Dalam jangka panjang, pengembangan layanan pemeliharaan dan perbaikan kapal berpeluang mendorong terbentuknya marine maintenance hub atau pusat pelayanan teknis perkapalan di NTT.
Fasilitas tersebut tidak hanya dapat melayani armada milik pemerintah daerah, tetapi juga kapal-kapal komersial yang beroperasi di wilayah NTT dan kawasan kepulauan sekitarnya, sepanjang didukung kapasitas fasilitas dan kebutuhan pasar.
Keberadaan pusat pelayanan teknis di dalam daerah juga berpotensi mengurangi waktu kapal tidak beroperasi atau vessel downtime. Dampaknya bukan hanya pada efisiensi biaya perusahaan pelayaran, tetapi juga terhadap keandalan pelayanan transportasi laut dan distribusi logistik.
Optimalisasi Lima Kapal dan Peluang Investasi Swasta
Dalam rencana kerja sama yang dibahas bersama Gubernur Melki Laka Lena, PT Sanlim Samudra Jaya diharapkan dapat mengambil bagian dalam revitalisasi dan optimalisasi lima kapal milik Pemprov NTT.
Masing-masing kapal direncanakan memiliki fungsi pelayanan yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan wilayah.
KMP Sasando diarahkan untuk mendukung pelayanan penyeberangan Kupang–Pulau Semau. Sementara itu, KMP Baswara Bahari 1 dan KMP Baswara Bahari 2 direncanakan untuk pengembangan wisata bahari di kawasan Labuan Bajo dan Alor.
Adapun KMP Sirung dan KMP Pulau Sabu direncanakan menjalani revitalisasi agar kembali mendukung kebutuhan transportasi dan konektivitas antarpulau.
Dari sisi ekonomi, pengoperasian kelima kapal tersebut diharapkan dapat memperkuat layanan transportasi laut sekaligus membuka peluang pengembangan kegiatan perdagangan, distribusi barang, dan pariwisata bahari.
Dalam pembahasan bersama Gubernur, rencana investasi tersebut mendapat respons positif untuk ditindaklanjuti melalui penyusunan perjanjian kerja sama sesuai ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, rencana tersebut masih memerlukan pembahasan teknis, kajian kelayakan, serta penyelesaian aspek administratif sebelum dituangkan dalam perjanjian yang mengikat para pihak.
Pemerintah Provinsi NTT tetap memiliki tanggung jawab memastikan setiap bentuk kerja sama memenuhi prinsip pengelolaan aset daerah yang baik, kepastian hukum, standar keselamatan pelayaran, serta perlindungan kepentingan pelayanan publik.
Selain keterlibatan investor, terbuka pula peluang partisipasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk Bank NTT dan Jamkrida NTT, sesuai kapasitas dan kewenangan masing-masing dalam mendukung pengembangan kegiatan usaha tersebut.
Mendorong NTT Menjadi Kekuatan Ekonomi Maritim
Simon berpandangan, pengembangan transportasi laut perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi NTT secara menyeluruh.
Dengan karakteristik wilayah kepulauan, kebutuhan terhadap transportasi laut akan terus berkaitan dengan distribusi logistik, perdagangan komoditas, mobilitas masyarakat, pariwisata, hingga pengembangan industri jasa maritim.
Karena itu, investasi pada sektor transportasi laut seharusnya tidak berhenti pada revitalisasi armada. Pemerintah daerah juga perlu mulai memetakan peluang investasi pada infrastruktur pelabuhan, fasilitas pemeliharaan kapal, industri komponen, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja.
Kolaborasi pemerintah dan swasta menjadi salah satu instrumen penting untuk mengembangkan potensi tersebut. Pemerintah berperan menyiapkan arah kebijakan, kepastian regulasi, dan pengelolaan aset, sementara dunia usaha dapat mengambil bagian melalui investasi, teknologi, manajemen operasional, dan pengembangan kegiatan ekonomi.
“Saya melihat semangat Pemerintah Provinsi NTT untuk mengoptimalkan aset daerah sebagai langkah yang patut kita dukung bersama. Harapannya, kerja sama ini bukan hanya membuat kapal-kapal kembali produktif, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan konektivitas, perdagangan antarpulau, pariwisata bahari, dan industri pendukung perkapalan di NTT,” ujarnya.
Menurut Simon, NTT memiliki peluang untuk membangun kemampuan industri maritim sendiri secara bertahap dengan menjadikan pertumbuhan kebutuhan transportasi laut sebagai penggerak awal.
“Kita ingin NTT tidak hanya menjadi daerah yang menggunakan jasa transportasi laut, tetapi secara bertahap juga mampu membangun kemampuan industri untuk mendukung, merawat, dan mengembangkan armada perkapalannya sendiri. Dengan demikian, konektivitas laut bukan hanya menghubungkan pulau-pulau, tetapi juga membuka lapangan kerja, menumbuhkan industri, dan menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat NTT,” pungkas Simon. (Tim/SP)
