Pemprov NTT Serahkan SK 1.443  ASN PPP3, Diharapkan Bisa Atasi Ketimpangan Guru

- Penulis

Senin, 8 Juli 2024 - 10:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kupang, Savanaparadise.com,-  Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyerahkan Surat Keputusan Pengangkatan 1443 ASN PPPK tahun 2023. Penyerahan itu dilakukan usai pelaksanaan upacara di alun-alun kantor Gubenur NTT,  Senin 8 Juli 2024.

Penyerahan SK tersebut dilakukan oleh Sekda NTT, Kosmas Lana. Hadir juga para pejabat Pratama lingkup Pemerintah Provinsi NTT. kepada wartawan  Cosmas  mengatakan pengangkatan ASN guru PPPK dikarenakan adanya kebutuhan guru bagi sekolah SMA dan SMK.

Kebutuhan ini, kata Kosmas, karena adanya ketimpangan perbandingan atau rasio guru di beberapa sekolah yang ada di kabupaten. Analisa rasio kebutuhan tersebut seperti guru terhadap siswa, siswa terhadap ruang kelas baru. Bisa saja ada yang sudah ideal dan tidak ideal.

“Tidak semua sekolah memiliki kecukupan guru atau tenaga pengajar atau tenaga pendidik. Itu kita akui. Contoh, di pusat-pusat kota kabupaten, jumlah guru relatif melebih dari pada idealnya,” kata Kosmas.

Dikatakan Kosmas, kekurangan guru di sekolah-sekolah yang ada di kabupaten juga disebabkan adanya aturan yang mengharuskan guru perempuan mengikuti suami.

Hal ini mengakibatkan ketidakcukupan perhitungan rasio antara guru di kabupaten dan guru di kecamatan hingga desa.

Baca Juga :  Simon Petrus Kamlasi Apresiasi Gubernur NTT, Optimistis Industri Perkapalan NTT Bisa Berkembang

“Jadi ada semacam penumpukan di kabupaten. Ini karena aturan kepegawaian istri ikut suami.

Dirinya berharap, PPPK yang sudah diserahkan SK pengangkatan dan penempatan bisa mencukupi ketimpangan yang ada di kecamatan.

Diakuinya bahwa, guru ASN PPPK yang menerima SK pengangkatan akan dilakukan evaluasi pada tahun ke 4 -5. Dalam evaluasi ini, mereka bisa diperpanjang dan bisa juga tidak diperpanjang sesuai aturan.

Selain itu, Guru ASN PPPK ini akan menerima hak dan kewajiban mengikuti aturan ASN PPPK.

“Yang belum ada ketentuan atau penetapan ASN guru PPPK yakni hak pensiun. Ini belum ada ketentuan,” tutupnya.(SP)

Berita Terkait

HIMAPOL Undana Diskusikan Peran Mahasiswa dalam Mengawal Persoalan Publik
Disdikbud NTT Imbau Orang Tua Siswa Siapkan Dokumen SPMB 2027/2028 Sejak Dini
HUT ke-15, DPW NasDem NTT Teguhkan Komitmen Restorasi melalui Karya Nyata
Simon Petrus Kamlasi Apresiasi Gubernur NTT, Optimistis Industri Perkapalan NTT Bisa Berkembang
Bunda Julie Laiskodat Akan Dilantik Jadi Ketum PERKEMI NTT; Datangkan Pelatih Jepang untuk Nagoya 2027
227 Sekolah di Ende Terima Bantuan BTT Tenda Untuk Ruang Kelas Darurat; 70 Sekolah Sudah Terealisasi
Safari Politik Jokowi ke NTT Dikritik Akademisi: Rakyat Butuh Solusi, Bukan Manuver Politik
Mindriyati Astiningsih Laka Lena Ajak Orang Tua Perkuat Perlindungan Anak Lewat Parenting dan Literasi Digital
Berita ini 6 kali dibaca