Dua Bulan PTT Dirumahkan, Paul Efi Nilai Pemkab TTU Sengaja Telantarkan Peserta Didik Dan Abaikan Kesehatan Masyarakat

- Penulis

Jumat, 11 Februari 2022 - 11:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Paulinus Efi, Ketua fraksi Partai Nasdem DPRD TTU (Foto : Yuven Abi/Savanaparadise.com)

Paulinus Efi, Ketua fraksi Partai Nasdem DPRD TTU (Foto : Yuven Abi/Savanaparadise.com)

Kefamenanu, Savanaparadise.com,- Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Nusa Tenggara Timur, Paulinus Efi geram dengan proses seleksi pegawai tidak tetap (PTT) di lingkungan pemerintah Kabupaten TTU yang dinilainya sangat lamban.

Menurut Paul Efi, Pemda TTU seolah tak peduli dengan pendidikan dan kesehatan di daerah ini.

Ia mengungkapkan, hal ini berdampak buruk pada efektivitas kegiatan pembelajaran di sekolah dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di kabupaten TTU jadi amburadul.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya melihat bahwa proses seleksi PTT kali ini sangat lamban dan terkesan pemerintah TTU sangat tidak peduli dengan nasib pendidikan. Bagaimana mungkin sudah dua bulan peserta didik ke sekolah namun karena kurangnya tenaga guru maka proses belajar mengajar tidak bisa berjalan maksimal. Selain itu nasib para guru yang hari ini dirumahkan juga menjadi tidak jelas”, tegasnya.

Baca Juga :  13 Petugas Sensus Alami Muntah-Muntah Hingga Dilarikan ke RSUD Ende Saat Ikut Pelatihan

Paulinus pun mengatakan bahwa salah satu faktor yang menghambat aktivitas belajar mengajar di sekolah adalah jumlah guru yang berstatus ASN sangat terbatas sehingga apabila proses seleksi PTT berjalan lamban seperti sekarang ini akan merugikan banyak pihak.

“Jumlah guru ASN tiap sekolah masih terbatas. Bagaimana bisa mengajar dengan efektif di sekolah yang jumlah rombongan belajarnya (rombel) sangat banyak, padahal beberapa saat lagi anak-anak harus persiapan ujian akhir. saya kira ini tidak bisa dibiarkan berlarut hanya karena SK bupati tak kunjung datang”, tegasnya.

Oleh karena itu, legislator asal daerah pemilihan (Dapil) IV ini secara tegas meminta agar pemerintah TTU segera mengambil langkah dan solusi konkret untuk mengatasi persoalan – persoalan pendidikan dan kesehatan di TTU. Ia mengatakan bahwa evaluasi PTT seharusnya dilakukan di akhir tahun sehingga tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

“Saya lebih menaruh perhatian pada pendidikan dan kesehatan karena sangat fatal kalau terus dibiarkan terus seperti ini. Saran saya Pemda (Pemerintah daerah, red) segera ambil sikap untuk mengisi atau mengefektifkan proses belajar mengajar di sekolah. Silahkan proses seleksi terus berjalan namun prinsipnya anak didik dan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh dikorbankan”, katanya.

Baca Juga :  Kasus Pencabulan di Ende Marak Terjadi; Terdata Tahun 2026 Sebanyak 9 Kasus

“Hal yang tidak kalah penting juga pada kesehatan. Pustu dan puskesmas hari ini kosong karena ketiadaan tenaga medis. Bagaimana kita menekan kasus DBD yang hari ini angkanya terus meningkat ?”, tanya Paulinus.

Paulinus berharap, Pemkab TTU benar-benar harus transparan dan profesional, dengan tidak mengikutsertakan sentimen politik dalam proses perekrutan PTT ini.

“Ada begitu banyak guru dan tenaga kesehatan yang sudah mengabdi bertahun-tahun, dan khusus untuk guru ada yang sudah bersertigikasi. Semoga pemda benar-benar arif dan bijaksana serta transparan dan profesional dalam perekrutan PTT di kabupaten TTU ini” pungkas Paulinus.

Penulis : Yuven Abi
Editor : Chen Rasi

Berita Terkait

Polsek Wolowaru Ende Beri Edukasi Untuk Siswa di SDK Wolondopo 1; Cegah Perundungan di Sekolah
Pol PP Tanggapi Bantahan Dari Kuasa Hukum Pemilik Kos; Stafnya Siap Jadi Saksi di Polisi
Anggota Dewan di Ende Prihatin Atas Dugaan Kasus Prostitusi Online; Libatkan Perempuan dan Anak
LPA NTT Menduga Ada Eksploitasi Anak dan Perempuan Dibalik Praktek Prostitusi Online di Ende
Pemerhati Perempuan dan Anak di Ende Dampingi, Saat Korban Laporkan Mucikari dan Pemilik Kos ke Polisi
Kuasa Hukum Bantah Kliennya Terima Komisi dan Adanya Praktek Prostitusi Online di Kos Kosan Milik Kliennya
Perkumpulan Peduli Kasih Dorong Agar Kasus Prostitusi Online di Ende Diserahkan ke Polisi
Mucikari dan Pemilik Kos Dapat Komisi Dari Praktek Prostitusi Online di Ende
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 21 Juli 2026 - 21:41 WIB

Polsek Wolowaru Ende Beri Edukasi Untuk Siswa di SDK Wolondopo 1; Cegah Perundungan di Sekolah

Selasa, 21 Juli 2026 - 07:18 WIB

Pol PP Tanggapi Bantahan Dari Kuasa Hukum Pemilik Kos; Stafnya Siap Jadi Saksi di Polisi

Senin, 20 Juli 2026 - 18:58 WIB

Anggota Dewan di Ende Prihatin Atas Dugaan Kasus Prostitusi Online; Libatkan Perempuan dan Anak

Sabtu, 18 Juli 2026 - 11:50 WIB

LPA NTT Menduga Ada Eksploitasi Anak dan Perempuan Dibalik Praktek Prostitusi Online di Ende

Jumat, 17 Juli 2026 - 23:21 WIB

Kuasa Hukum Bantah Kliennya Terima Komisi dan Adanya Praktek Prostitusi Online di Kos Kosan Milik Kliennya

Berita Terbaru