Ende, Savanaparadise.com,- Sekretaris Gerakan Pencinta Suara Pancasila (GPSP), Marianus Yanto Woda mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ende untuk segera melakukan studi kelayakan sebelum memulangkan para pengungsi ke tempat tinggal mereka.
Pernyataan ini disampaikan Sekretaris GPSP setelah mengamati masih banyak pengungsi yang bertahan di tenda darurat meski masa tanggap darurat akan berakhir diantaranya pengungsi dari Dusun Nioniba.
Menurutnya; proses pemulangan pengungsi tidak boleh dilakukan secara asal-asalan, melainkan wajib melalui kajian mendalam untuk memastikan kelayakan sarana, prasarana, termasuk tempat tinggal pengungsi yang rumahnya mengalami rusak sedang dan berat akibat Gempa Bumi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai, kalau pemulangan pengungsi dilakukan secara asal-asalan (pengungsi komunal) tanpa melalui kajian mendalam dapat membahayakan keselamatan pengungsi apalagi di tengah Gempa susulan masih terjadi.
“Kita lihat para pengungsi hari ini masih tidur ditenda darurat, baik pengungsi terpusat maupun mandiri. Meski masa tanggap darurat tahap Dua akan berakhir pada 12 September 2026, BPBD Ende tidak boleh mengatakan bahwa meraka itu masih trauma dan takut sehingga tidak kembali ke rumah melainkan perlu ada studi kelayakan, apakah mereka tidak tinggal di rumah karena rumahnya betul-betul rusak dan tidak layak untuk ditempati”, kata pria yang akrab disapa Yanto ini melaui keterangan pers yang di terima media, Jumat (11/9/26).
Yanto menegaskan bahwa langkah BPBD yang hanya melakukan sosialisasi dan mengarahkan pengungsi kembali ke rumah tanpa didahului studi kelayakan merupakan kekeliruan besar yang melangkahi amanat peraturan perundang-undangan tentang penanganan pengungsi.
“Merujuk pada Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana, Pasal 19 huruf (a) secara tegas menyatakan bahwa pemulangan pengungsi harus meliputi studi kelayakan. BPBD jangan melompat langsung ke tahap sosialisasi tanpa kepastian kelayakan lokasi,” ujar mantan aktivis GMNJ ini.
Selain studi kelayakan, Yanto juga menyoroti lambannya pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Dirinya mengaku prihatin melihat pengungsi yang sudah memasuki tahap kedua masa tanggap darurat namun masih telantar di tenda darurat tanpa fasilitas yang memadai.
Ia mengatakan, BPBD Ende seharusnya lebih agresif untuk membangun Huntara bagi pengungsi yang rumahnya tidak layak untuk ditempati bukan memaksakan kehendak untuk pulangkan pengungsi tanpa menyiapkan fasilitas yang memadai termasuk Huntara.
Terbuka Soal Penggunaan Anggaran BTT
Dalam keterangan Pers, Yanto Woda juga mendesak Pemerintah Kabupaten Ende melalui BPBD untuk menyampaikan secara terbuka kepada publik terkait penggunaan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT). Hal ini dinilai penting sebagai perwujudan transparansi sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Meakipun demikian, dia mengapresiasi langkah BPBD Ende yang aktif menginformasikan kepada publik terkait data kerusakan sekaligus menyangkut soal penerimaan dan penyaluran logistik kepada masyarakat melalui media sosial.
Menurutnya, langkah progresif yang diambil BPBD Ende yang tidak menutup-nutupi soal data kerusakan dan lainnya kepada publik semestinya harus berani juga mempublikasikan penggunaan aanggran BTT termasuk 1,4 M yang sudah direalisasikan.
“Berdasarkan data yang kita dihimpun, Pemerintah Pusat melalui Presiden Prabowo Subianto telah menyalurkan dana BTT sebesar Rp 20 miliar ke rekening daerah. Ditambah lagi, Pemkab Ende juga mengalokasikan Rp 15 miliar untuk BTT (Rp5 miliar dari APBD Murni dan Rp10 miliar dari APBD Perubahan). BPBD Ende harus berani mempublikasikan anggaran BTT ini di media sosial. Sejauh mana perkembangannya, bagaimana penggunaannya, berapa yang sudah terpakai, dan diperuntukkan untuk apa saja”, ujar Yanto
“Publik juga ingin mengetahui sejauh mana penggunaan anggaran 1,4 M yang sudah direalisasikan untuk pemulihan infrastruktur dan operasional penyaluran logistik”, tambahnya.
Perlu diketahui, sebelumnya BPBD Kabupaten Ende merilis data dampak Gempa Bumi Utara Flores 7,7 SR. Berdasarkan data yang di rilis BPBD Ende pertanggal, 7 September 2026, dilaporkan bahwa sebanyak 11243 unit rumah penduduk yang mengalami kerusakan.
Kerusakan bangunan rumah milik warga terbagi dalam tiga kategori yakni, rumah rusak ringan sebanyak 7750 unit, rusak sedang 2065 unit, dan rusak berat sebanyak 1428 unit. Data tersebut di himpun BPBD Ende berdasarkan laporan kerusakan rumah penduduk yang tersebar di 21 kecamatan.
Dari data yang dilaporkan BPBD Ende jumlah pengungsi terpusat yang sudah dipulangkan ke rumah masing-masing dan melakukan pengungsian mandiri didepan teras dan halaman rumah sebanyak 5712 jiwa.
Penulis : Mateus Bheri
Editor : Tim Redaksi
