Kupang, Savanaparadise.com,- Politisi PDI Perjuangan (PDIP) NTT, Nelson Matara, meminta Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, segera mengambil langkah komunikasi politik dengan pemerintah pusat guna mencari solusi atas nasib 9.000 ASN P3K.
“Karena begini, Gubernur ini kan jabatan politik. Dia salah satunya adalah tim pemenangan Prabowo-Gibran. Itu artinya dengan pendekatan politik, dia bisa lakukan itu. Kita serahkan kepada Pak Gubernur,” kata Nelson Matara yang juga anggota DPRD NTT kepada wartawan, Senin, 02/03/2026).
Pernyataan Nelson merujuk pada pernyataan Melki Laka Lena saat kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT tahun 2024 lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sekarang kita tunggu Pak Gubernur punya telepon. Tidak apa-apa. Karena dalam debat beliau mengatakan punya banyak teman di Jakarta,” ujar Nelson.
Ia menegaskan bahwa janji politik yang pernah disampaikan saat kampanye perlu direalisasikan.
“Yang dulu Pak Gubernur janji politik kepada rakyat, beliau bilang akan telepon. Ya kami tunggu itu telepon Pak Gubernur,” jelasnya.
Ketika ditanya siapa yang harus dihubungi, Nelson mengatakan sesuai pernyataan saat kampanye, Melki Laka Lena mengklaim memiliki jaringan di pusat, termasuk Presiden Prabowo Subianto.
Untuk itu Nelson meminta jaringan tersebut dimanfaatkan guna menyelamatkan 9.000 P3K yang terancam dirumahkan akibat pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
“Kan Pak Gubernur punya teman-teman di Jakarta, termasuk Presiden. Karena beliau Ketua Tim Pemenangan. Nah, itu,” katanya.
Menurut Nelson, persoalan ini bukan semata-mata tidak adanya uang di daerah, melainkan adanya pembatasan regulasi.
“Uang di daerah itu ada. Tapi dibatasi oleh undang-undang. Belanja pegawai hanya 30 persen. Itu yang disampaikan Pak Gubernur secara terbuka,” ujarnya.
Meski demikian, Nelson menegaskan masyarakat kini menunggu langkah konkret dari Gubernur NTT agar 9.000 formasi P3K tidak terkatung-katung.
Ia menambahkan DPRD siap berdiskusi bersama pemerintah daerah apabila ada format lain yang ditawarkan untuk pembiayaan P3K tersebut.
“Kalau ada skema alternatif yang sesuai aturan, DPRD siap duduk bersama. Tapi inisiatif tetap ada pada eksekutif,” kata Nelson.
