Investasi di NTT Terkendala Status Lahan

- Jurnalis

Jumat, 28 Juni 2013 - 13:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kupang, Savanaparadise.com,- Iklim investasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga kini belum kondusif yang berdampak pada lambannya kemajuan pembangunan di seluruh NTT, lantaran status lahan yang tidak pasti.

Itu pasalnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Mari Elka Pangestu bakal membentuk tim penyediaan lahan yang melibatkan berbagai departemen terkait diantaranya Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian serta Badan Pertanahan Nasional dan departemen terkait lainnya unuk memberikan rasa kepastian bagi investor dalam melakukan investasi di NTT.

Menperaktif Mari Elka Pangestu mengatakan itu dalam forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KADIN di aula Rumah Jabatan Gubernur NTT, Kamis (27/6/2013). Selain soal status lahan, ia juga menyebutkan, layanan proses perijinan untuk investasi yang lamban dan berbelit-belit juga menjadi faktor penghambat tumbuhnya iklim investasi di NTT. Semua pihak itu, kata dia juga harus turun langsung ke lapangan untuk melihat lebih dekat denyut nadi iklim investasi yang masih lamban di NTT.

Baca Juga :  Senator Ibrahim Medah Bagi Bibit Ubi Ungu Untuk Warga Sonkiko

Dikatakanya, Pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dilakukan dengan pendekatan terobosan (breackthtrough) dan bukan Business As Usual.

“MP3EI dimaksud untuk mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berimbang, berkeadilan, dan berkelanjutan,” katanya.

Mari mengemukakan, terhadap konsepsi logistik dan koneksifitas nasional, melalui MP3EI Indonesia bertekad untuk segera mungkin memanfaatkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan Sea Line of Communication Selat Malaka sebagai aset dan akses keunggulan alamiah logistik global untuk mempercepat dan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas terutama bagi masyarakat di luar Pulau Jawa.

Saat ini kondisi perekonomian Indonesia tumbuh dengan laju diatas 6 persen secara berkesinambungan dan merupakan negara G20 dengan pertumbuhan terpesat ke-2. Kehadiran MP3EI diharapkan mampu membawa Indonesia pada kondisi masa depan sebagai negara maju dalam wujud kekuatan 10 besar dunia tahun 2030. “Kita targetkan pada 2025 PDB perkapita dapat serta dengan negara berpenghasilan perkapita sebesar U$$ 16,180 dengan PDB berkisar pada U$$ 4,5 triliun,”kata Mari.

Baca Juga :  Ratusan Buruh Perhotelan Dapat Sumbangan Sembako dari Polda NTT

Disebutkannya, dengan bertumbuhnya ekonomi nasional maka kemiskinan dan pengangguran terus berkurang sehingga kesejahteraan masyarakat akan terus meningkat. Dalam MP3EI telah diterapkan delapan program utama dan 22 kegiatan ekonomi. Selain itu, ditetapkan enam koridor ekonomi sebagai pusat pertumbuhan yang harapkan dapat mendorong perkembangan ekonomi di seluruh wilayah Nusantara.

Nusa Tenggara Timur (NTT) termasuk kedalam Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara (KE bali-NT) yang memiliki tiga sektor ekonomi utama. Diantaranya pariwisata, peternakan dan perikanan ditambah dua sektor ekonomi non utama yaitu tambang mineral dan pertanian.

Dijelaskan, investor sektor rill dan infrastruktur provinsi NTT merupakan yang terendah di Koridor Ekonomi Bali-NT yaitu 28 proyek dengan nilai investasi Rp 17,735 miliar dari total 118 proyek Koridor Ekonoimi Bali-NT dengan nilai investasi Rp 204,299 miliar. Sehingga peluang provinsi NTT dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia memerlukan breakthrough komitmen dunia usaha untuk meningkatkan investasi sektor riil di provinsi NTT.(SP)

Berita Terkait

Yusinta Nenobahan dan Kuasa Hukum Penuhi Undangan Sinode GMIT Untuk Jernihkan Persoalan Dengan Pendeta Nelson
Kuasa Hukum Yusinta Nenobahan Kecam Pihak Penyebar Data Pribadi Klien
Kasat Korwil Banser NTT Desak Polri Tangkap Pelaku Penganiayaan Banser di Tenggarang 
Difitnah di Kompasiana, Yusinta Bantah Semua Tuduhan Palsu dan Siapkan Langkah Hukum
Tak Hanya Nelayan PPI Oeba, Nelayan Tenau Juga Ikut Geruduk Kantor Gubernur NTT
Drama Pergub 33: Kadis Sulastri Balik Arah, Minta Maaf ke DPRD dan Nelayan
Rapat Dinas DKP Gagal Total,Nelayan dan Pelapak PPI Oeba Ogah Hadir
DPRD NTT Bantah Intervensi Kenaikan Tarif, Komisi II “Sidang” Kadis DKP Soal Polemik Pergub
Berita ini 2 kali dibaca