Pembangunan Monumen Pancasila di Protes Anggota DPRD NTT

- Penulis

Rabu, 14 Juni 2017 - 17:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Fredy Mui

Kupang, Savanaparadise.com, Pembangunan Monumen Pancasila mendapat penolakan. salah satu anggota DPRD NTT, Komisi II DPRD NTT dari Fraksi NasDem, Inosensius Fredy Mui menilai pembangunan tersebut hanya membuang-buang anggaran.

“Untuk merajut keberagaman tidak bisa hanya dengan membangun tugu atau monumen. Yang bisa kita lakukan dengan baik adalah berupaya merajutnya dari kelompok ke kelompok, sekolah di setiap tingkatan, kampus ke kampus atau dari basis ke basis. Sementara monumen tidak bicara apa-apa,” Kata Fredy, Rabu, 14/05 di Kupang.

Monumen itu kata dia tidak memberi dampak manfaat dan tidak berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat NTT.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

, pembangunan monumen tersebut akan menghabiskan anggaran yang cukup besar, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh penggagas pembangunan yakni Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yaitu mencapai Rp35 miliar,” jelasnya.

Menurut Fredy, tidak ada korelasi yang cukup signifikan antara pembangunan monumen Pancasila dengan upaya merajut keberagaman akibat kondisi intolerasi dan radikalisme yang terjadi belakangan ini yang dianggap berpotensi mengganggu relasi antaranak bangsa di Indonesia.

Baca Juga :  VBL Sebut Energi Hidrogen adalah Masa Depan NTT, Saatnya Kita Bangkit

“Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan begitu besar, belum lagi setelah dibangun nanti akan membutuhkan biaya perawatan yang mahal. Daripada dana yang besar itu dihabiskan untuk bangun monumen, sebaiknya digunakan oleh tim untuk melakukan sosialisasi ke elemen-elemen masyarakat guna merajut kebersamaan,” katanya.

Dengan begitu, lanjut dia, akan lebih mengena atau tepat sasaran. Seperti yang pernah dilakukan sebelumnya yaitu penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) atau Eka Prasetya Pancakarsa sebagai panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara.

“Hal ini bila dilakulan akan lebih tetap guna dan tepat sasaran ketimbang membangun monumen. Kita ambil contoh, monumen G 30 S PKI yang dibangun di Lubang Buaya tidak mengubah apapun,” tandasnya.

Baca Juga :  Panas! Bupati Ngada Abaikan Penunjukan Gubernur, Watu Ngebu Tetap Dilantik Jadi Sekda

Dia menambahkan, persoalan yang paling mendasar di NTT adalah masalah kemiskinan, kesenjangan antara yang kaya dan miskin, soal disparitas. Terkait keberagaman, menurutnya, sebenarnya bukan masalah bagi masyarakat NTT yang sudah sangat toleran.

Ketua FPK, Pius Rengka mengatakan, FPK memandang penting bahwa komitmen menjaga dan mengamalkan Pancasila dari berbagai elemen masyarakat setempat itu dipertegas pula dengan adanya pembangunan Monumen Pancasila.

“Untuk itu kita berharap niat membangun monumen Pancasila ini medapat dukungan dari DPRD NTT maupun berbagai pihak sehingga bisa terealisasi,” katanya.

Anggota FPK, Theodorus Widodo yang juga menyumbangkan lahannya seluas 5 Ha untuk pembangunan monumen itu mengatakan, dana yang dibutuhkan untuk pembangunan Monumen Pancasila itu diperkirakan mencapai Rp35 miliar.

Monumen Pancasila akan dibangun dengan ketinggian 30 meter dan lokasi pembangunan berada pada sebuah bukit arah menuju Pelabuhan Bolok, di Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang.(SP)

Berita Terkait

Jangan Gaduh, Ahli Hukum Administrasi Negara Sarankan Gubernur Gugat PTUN Bupati Ngada
Akademisi Koreksi Pernyataan Fraksi Golkar DPRD Ngada Terkait Pelantikan Sekda
Panas! Bupati Ngada Abaikan Penunjukan Gubernur, Watu Ngebu Tetap Dilantik Jadi Sekda
Akan Berubah Jadi PT Perseroda, Bank NTT Pertegas Peran sebagai Motor Ekonomi Daerah
VBL Sebut Energi Hidrogen adalah Masa Depan NTT, Saatnya Kita Bangkit
Perdes Masih Draf Uji Coba, Warga Suku Boti Mengaku Merugi Ratusan Juta
Akademisi Apresiasi Laporan Kinerja Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT, Dorong Standar Baru Akuntabilitas Politik
Drama Pergub 33: Kadis Sulastri Balik Arah, Minta Maaf ke DPRD dan Nelayan
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 9 Maret 2026 - 14:29 WIB

Jangan Gaduh, Ahli Hukum Administrasi Negara Sarankan Gubernur Gugat PTUN Bupati Ngada

Minggu, 8 Maret 2026 - 08:59 WIB

Akademisi Koreksi Pernyataan Fraksi Golkar DPRD Ngada Terkait Pelantikan Sekda

Sabtu, 7 Maret 2026 - 09:48 WIB

Panas! Bupati Ngada Abaikan Penunjukan Gubernur, Watu Ngebu Tetap Dilantik Jadi Sekda

Rabu, 4 Maret 2026 - 13:04 WIB

Akan Berubah Jadi PT Perseroda, Bank NTT Pertegas Peran sebagai Motor Ekonomi Daerah

Sabtu, 21 Februari 2026 - 15:08 WIB

VBL Sebut Energi Hidrogen adalah Masa Depan NTT, Saatnya Kita Bangkit

Berita Terbaru