Masyarakat Kota Kupang Keluhkan Program BPJS

- Jurnalis

Kamis, 7 Agustus 2014 - 20:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kupang, Savanaparadise.com,- Sejumlah masyarakat di Kelurahan Sikumana mengeluhkan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diluncurkan oleh pemerintah pusat bagi masyarakat tak mampu.

Warga Sikumana, Robison Neno dan Irene jean koso mengatakan program tersebut pemerintah mewajibkan iuran kepada peserta BPJS. Mereka menilai program tersebut sangat tidak memihak kepada rakyat kecil. Meskipun iuran sebesar Rp 25,500 ribu per orang yang harus dikeluarkan setiap bulannya.

Baca Juga :  Dirut BRI Jadi CEO Terpopuler di Medsos, BRI Raih Tiga Penghargaan Jambore PR Indonesia

“ Ketika masyarakat mendapatkan kartu jaminan kesehata gratis BPJS lalu di berobat kepuskesmas masih ada yang harus di pungut biaya samapai Rp.700.000 atau Rp. 800.000 hingga Rp.1.000.000,” ujar mereka, Kamis, 07/08/14.
Robinson mengatakan Program BPJS sangat merugikan masyarakat yang berpenghasilan pas-pasan. Dimana kebutuhan masyarakat selama ini bukan hanya untuk kesehatan saja, tapi masih banyak keperluan lainnya, seperti biaya sekolah, sandang pangan, papan, dan lainnya.

Mereka yang mendapatkan kartu jaminan gratis BPJS harus membayar iuran bulanan dengan jumlah yang sudah ditetapkan. Selain itu, pembuatan kartu BPJS juga dinilai sangat rumit.

Baca Juga :  Memberi Makna Indonesia, Simak Sederet Capaian BRI Terus Tebarkan Social Values

Sementara itu Lurah Sikumana, Daniel Mone , kepada wartawan membenarkan keluhan warganya. Bagi dia jaminan BPJS ini sangatlah memberatkan masyarakat kecil seperti yang di sampaikan beberapa warga sikumana.

“ Kalau tetap ada iuran bulanan, sama saja masyarakat tidak boleh sakit,” tandas Daniel.

Daniel berpendapat, Kalau iuran dibebankan kepada masyarakat sama saja seperti program kesehatan yang berbayar, bukan gratis. Tentunya ini menjadi beban tersendiri dan terkesan program ini tidak memihak masyarakat kecil.(Shemar)

Berita Terkait

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Pesisir, BRI Gandeng Pemerintah Fasilitasi 1.200 UMKM NTT untuk Naik Kelas
223 Kopdeskel di Ende Belum Terbit NIB, Punya NPWP Ada 202
Bupati Badeoda Launching Kopdes Merah Putih Pertama di Ende
Bank NTT dan Pemkab Manggarai Timur Nyalakan Harapan Lewat Program Listrik Gratis
Dukung Realisasi Program 3 Juta Rumah dan Asta Cita Pemerintah, BRI Akselerasi Penyaluran KPR FLPP
BRI Perkuat Inklusi Keuangan Lewat 1 Juta AgenBRILink, Catat Transaksi Rp1.145,22 Triliun
25 Ribu Pengunjung Padati Halal Indo 2025, BRI Hadirkan Solusi Finansial Digital
Konsisten Berdayakan UMKM Antar BRI Raih Penghargaan Pilar Sosial Katadata ESG Index Awards 2025
Berita ini 2 kali dibaca