Ende, Savanaparadise.com,- Semenjak di Launchingnya Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Ende, banyak polemik muncul ditengah Masyarakat.
Munculnya polemik ini dilatarbelakangi karena data penerima BST bagi warga di Kabupaten tidak terferivikasi secara baik.
Pasalnya, data BST yang dikirim oleh Kantor PT Pos dan Bank, list nama-nama penerima BST tidak hanya KK yang betul-betul terdampak Covid-19 yang sudah pindah ke daerah lain ataupun yang sudah meninggal namanya tetap terdaftar didalam sebagai penerima BST.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kejanggalan-kejanggalan yang terjadi inilah menuntut puluhan Ibu-ibu dari dua kelurahan yang berbeda, yaitu Kelurahan Mautapaga dan Kelurahan Roworena Kabupaten Ende-NTT nekad demo dikantor Dinas Sosial Kabupaten Ende, Pada Selasa, (12/5).
Aksi Demo didominasi oleh Ibu-ibu ini ingin mempersolkan tentang mengapa mereka yang sudah meninggal masih terdata sebagai penerima BST.
Sedangkan mereka yang masih hidup tidak terdata sebagai penerima Bantuan Sosial Tunai (BST), padahal mereka juga sama terdampak Covid-19.
Ungkapan kekecewaan ini disampaikan Jenap Nga’a disela-sela aksi demo itu berlangsung.
“Kedatangan kami hari ini mau menanyakan tentang data penerima BTS, mengapa mereka yang meninggal masih terdata dan terdaftar dalam penerima BST” Ungkapnya.
Ia mengatakan pihaknya juga pernah menyetorkan data itu ke RT dan Kelurahan tapi, kenapa yang muncul bukan nama kami, padahal sudah sekian lama kami tinggal dikelurahan Roworena.
Ia juga mempertanyakan dimana rasa keadilan kita sebagai sesama anak bangsa?
“Jangan pilih kasih dong dalam memberikan bantuan, kan kita juga sama masyarakat yang terdampak Covid-19,” katanya.
Hal senada juga disampaikan Yufenta Mei RT 34, RW 17 Kelurahan Mautapaga kepada media ini, Ia mengatakan bahwa tujuan kehadiran kami hanya mau minta keadilan dari Pemerintah Kabupaten Ende.
Ia menilai data warga penerima BTS semuanya fiktif dan tidak benar, karenanya kami datang kesini untuk minta klarifikasi dari Dinas Sosial Ende.
“Data penerima BTS itu semuanya fiktif, tidak akurat, makanya hari ini kami semua ini datang untuk meminta klarifikasi dari dinas” tuturnya.
Bahkan Yufenta pernah mengadukan hal tersebut ke RT, namun sampai di Ketua RT, Ketua RT mengarahkan kami untuk bertemu dengan Pemerintah Kelurahan.
” Terus kami ke kantor kelurahan untuk mempertanyakan nasib kami kepada Pemerintah Kelurahan, bahkan Pemerintah Kelurahan menyuruh kami untuk bertemu langsung dengan Kadis Dinsos, dan hari kami datang kesini,” Jelasnya.
Karena tidak direspon oleh Kadis Sosial, puluhan pendemo ini, akhirnya menuju ke Kantor DPRD Ende untuk menyalurkan aspirasi mereka dihadapan Wakil Rakyat.
Mereka kemudian disambut oleh beberapa Anggota Dewan yang juga disaksikan oleh rekan-rekan media lainnya.
Setelah mendengar keluhan dari warga, Ketua Komisi II DPRD Ende, Yulius Cesar Nonga selaku pimpinan rapat, sebelum memulai rapat, Ia memintah agar pihak sekretariat DPRD Ende untuk menghadirkan pejabat dari Dinas Sosial agar bersama-sama untuk mendengarkan keluhan warga.
Yulius Cesar Nonga juga memberikan garansi kepada pendemo bahwa sebagai wakil rakyat tentunya akan melanjutkan aspirasi dari Ibu-ibu semua kepada Pemerintah.
“Kita sebagai wakil rakyat akan melanjutkan aspirasi dari Ibu-ibu semua kepada Pemerintah”, Katanya.
Yulius menambahkan, DPR akan bersama-sama masyarakat dengan masyarakat dan memastikan bahwa aspirasi masyarakat harus terjawab.
Vinsen Sangu selaku Ketua Komisi III juga mengatakan bahwa Komisi tiga juga baru-baru ini menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan beberapa Dinas dan salah satu adalah Dinas Sosial.
Sebagai mitra kerja kami meminta kepada Dinsos untuk betul-betul melakukan Verifikasi dan validasi data penerima Bansos agar tidak terjadi riak-riak yang tidak kita inginkan, seperti hari ini”, Katanya
Vinsen menambahkan, karena itu kita mendorong agar Dinsos segera memperbaharui lagi data-data agar Bansos ini tepat sasaran. Sebab, bukan hanya pedagang sayur, sopir, ojek, yang kita prioritaskan tapi mereka yang menyandang status sosial lainnya (difabel) juga perlu kita perhatikan.
Vinsen mengatakan DPRD mendesak agar pemerintah juga mengakomodir mereka-mereka ini dsn segera memperbaiki kembali data-data salah, agar tidak terjadi riak-riak lagi dikemudian hari
Vinsen juga mengingatkan agar Pemerintah ditingkat bawah tidak boleh sebagai pajangan sturuktur birokrasi semata. Semestinya mereka lebih berkontribusi banyak untuk masyarakat.
Anggota DPRD lainnya, Don Bosko Rega mengatakan data merupakan hal yang krusial dan perlukan diperhatikan secara seksama, agar tidak menimbulkan konflik sosial baru ditengah masyarakat.
Sehingga perlu ada perhatian serius dari Pemerintah, dan terimakasih buat Ibu-ibu semua yang sudah mengingatkan kami sebagai wakil rakyat, nanti aspirasi Ibu-ibu akan kami teruskan ke Pemerintah.
Berdasarkan pantuan media SP, hingga hearing usai antara pendemo dengan anggota DPRD Ende, pihak Dinas Sosial tidak hadir, baru sesudahnya ada kabar bahwa pihak Dinsos ada rapat mendadak dengan Bupati Ende.
Penulis: Chen Rasi
