FP2ST dan Elemen Mahasiswa Sumba Desak Pemerintah Cabut IUP Tambang Di Sumba

- Penulis

Minggu, 2 Maret 2014 - 19:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kupang, Savanaparadise.com,- Forum Peduli Pembangunan Sumba Timur (FP2ST) bersama Organisasi ekstra Universiter asal Sumba Meminta Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dan Sumba Timur untuk menghentikan serta mencabut Ijin tambang yang sementara beroperasi di dua kabupaten tersebut. Salah satunya adalah PT. Fathi Rosources yang saat ini melakukan Kegiatan eksplrorasi tambang emas di Kawasan Taman Nasional Manupeu Tanadaru.

” Ada beberapa kebijakan yang salah soal tambang. Misalnya PT . Fathi Resources Status ekplorasi tapi kelihatannya sudah ada eksploitasi. Untuk itu kami mengajak teman- teman untuk menyamakan persepsi untuk melihat soal tambang yang beroperasi di sumba,” ujar Koordinator FP2ST, Dedy Febryanto Holo, Dalam diskusi bersama Element mahasiswa Tolak Tambang, Minggu, 02/03/14, di kupang.

Adapun elemen organisasi yang terlibat adalah Himpunan Mahasiswa asal Umbu Ratu Nggay (Hipmur), Ikatan Pelajar Mahasiswa Savana Asal Lewa (Ipmasal), Ikatan Pelajar Mahasiswa Asal Sumba Timur (Ipmastim), Forum Komunikasi Pelajar Mahasiswa Asal Tabundung (Fokus Permata), dan beberapa organisasi pergerakan mahasiswa asal Pulau Sumba.

Dikatakan Febryanto, FP2ST bersama element Mahasiswa Tolak Tambang meminta pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten Sumba Timur dan Sumba Tengah untuk menyelesaikan status tambang emas di wilayah Sumba karena telah merusak lingkungan. Untuk itu kata Febryanto, FP2ST meminta pemerintah untuk segera mencabut IUP tambang emas.

Ketua Fokus Permata, marthen K Mbaha, dalam diskusi tersebut mengatakan harus ada aksi nyata berbasis data. disisi lain katanya, Kita perlu mewaspadai kepentingan kepentingan politik di tahun politik terkait Aksi tolak tambang. Aksi tersebut katanya harus bisa melakukan penekanan kepada para pemilik kebijakan untuk menyudahi pertambangan di Sumba.

Ketua Ipmasal, Shemar Umbu Ridi, mengatakan isu tambang yang berkembang ada di dua kabupaten yakni Sumba timur dan Sumba Tengah. Sekarang kita harus tetapkan langkah untuk untuk menolak tambang untuk kesejahteraan masyarakat.

Ketua Hipmur, Nico umbu wulang, dalam kesempatannya mengatakan perjuangan menolak tambang emas sudah diseruhkan sejak tahun 2010. Dikatakannya Harus ada kesadaran kolektif soal dampak dari eksploitasi tambang. Bahkan dari perjuangan kita soal tolak tambang masih di anggap politis oleh kelompok birokrasi di sumba.

Baca Juga :  Akan Berubah Jadi PT Perseroda, Bank NTT Pertegas Peran sebagai Motor Ekonomi Daerah

” Perjuangan tolak tambang belum tuntas karena belum ada keputusan hukum soal diberhentikannya pertambangan di sumba. Kita punya kans untuk berjuang dan Kita harus melakukan penyadaran kepada masyarakat terkait dampak dari tambang.

Menurutnya Perjuangan tolak tambang selama ini terkesan sendiri- sendiri tanpa ada dukungan dari teman teman legislatif. Bahkan katanya Pergerakan tolak tambang di anggap negatif. Kita sudah berjuang dengan segala pengobanan tapi belum ada hasilnya secarah hukum bahwa sudah ada penghentian terhadap kegiatan tambang.

” Para kepala daerah juga telah melakukan pembodohan terhadap masyarakat bahwa tambang mensejahterakan masyrakat.Harus ada strategi untuk menolak tambang secara bersama. Pulau Sumba sudah sangat kecil nah kalau di tambang lagi, apa sudah yang terjadi “, ujarnya.(SP)

Berita Terkait

Jangan Gaduh, Ahli Hukum Administrasi Negara Sarankan Gubernur Gugat PTUN Bupati Ngada
Akademisi Koreksi Pernyataan Fraksi Golkar DPRD Ngada Terkait Pelantikan Sekda
Panas! Bupati Ngada Abaikan Penunjukan Gubernur, Watu Ngebu Tetap Dilantik Jadi Sekda
Akan Berubah Jadi PT Perseroda, Bank NTT Pertegas Peran sebagai Motor Ekonomi Daerah
VBL Sebut Energi Hidrogen adalah Masa Depan NTT, Saatnya Kita Bangkit
Perdes Masih Draf Uji Coba, Warga Suku Boti Mengaku Merugi Ratusan Juta
Akademisi Apresiasi Laporan Kinerja Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT, Dorong Standar Baru Akuntabilitas Politik
Drama Pergub 33: Kadis Sulastri Balik Arah, Minta Maaf ke DPRD dan Nelayan
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 9 Maret 2026 - 14:29 WIB

Jangan Gaduh, Ahli Hukum Administrasi Negara Sarankan Gubernur Gugat PTUN Bupati Ngada

Minggu, 8 Maret 2026 - 08:59 WIB

Akademisi Koreksi Pernyataan Fraksi Golkar DPRD Ngada Terkait Pelantikan Sekda

Sabtu, 7 Maret 2026 - 09:48 WIB

Panas! Bupati Ngada Abaikan Penunjukan Gubernur, Watu Ngebu Tetap Dilantik Jadi Sekda

Rabu, 4 Maret 2026 - 13:04 WIB

Akan Berubah Jadi PT Perseroda, Bank NTT Pertegas Peran sebagai Motor Ekonomi Daerah

Sabtu, 21 Februari 2026 - 15:08 WIB

VBL Sebut Energi Hidrogen adalah Masa Depan NTT, Saatnya Kita Bangkit

Berita Terbaru