Ende, Savanaparadise.com,- Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ende melakukan demonstrasi di depan Kantor Bupati Ende.
Demostrasi itu dilakukan demi mempertanyakan sikap Pemerintah Daerah (Pemda) Ende, dalam hali ini Bupati Ende soal keberadaan proyek pembangunan Geothermal (panas bumi) yang berada di wilayah Kabupaten Ende.
“Hari ini kami mau menyampaikan kegelisahan dan kecemasan yang dialami masyarakat terkait keberadaan proyek pembangunan Geothermal, baik yang saat ini berdampak langsung ataupun kamu-kamu ini. Karena kami melihat, ini dampaknya berkelanjutan”, ujar Ketua PMKRI Cabang Ende, Marselinus Erlan Le’u, Senin, (17/3/25).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain dari sisi ekologis, Erlan Le’u menegaskan keberadaan proyek Geothermal telah melanggar HAM karena telah mengabaikan hak warga Negara yang dijamin oleh undang-undang.
Oleh karena itu dengan tegas dia mengatakan PMKRI menolak proyek pembangunan Geothermal di wilayah Kabupaten Ende.
“Maksud kedatangan kami juga, untuk meminta pernyataan sikap dari Pemda Ende, apakah menolak atau menerima keberadaan proyek Geothermal yang ada di wilayah Kabupaten Ende ini”, ucap Erlan Le’u.
“Kita juga mendesak Mentri ESDM melalui Pemda Ende untuk mencabut SK penetapan Pulau Flores sebagai Pulau panas bumi”, sambungnya.
Terpantau, PMKRI menggelar aksi demonstrasi dengan melakukan long marc dari Marga menuju di Kantor Bupati Ende. Sepanjang jalan mereka berorasi menolak proyek pembangunan Geothermal.
Sampai di Kantor Bupati, mereka tidak menemui Bupati karena Bupati tidak berada ditempat. Hingga berita ini diturunkan, tim media ini belum
bisa mewawancarai Bupati Ende.
Sebelumnya, Uskup Agung Ende, Mgr. Paulus Budi Kleden, SVD menolak proyek pembangunan Geothermal di wilayah Keuskupan Agung Ende. Sikap menolak itu kembali dilontarkan Uskup Agung Ende saat menerima utusan dari Kementrian ESDM -EBTKE dan PT PLN, Sabtu, (15/3/25).
Pertemuan tersebut bertujuan, membicarakan keberadaan proyek Geothermal di wilayah KAE. Dalam pertemuan itu, perwakilan Kementrian ESDM -EBTKE dan PT. PLN memaparkan beberapa poin dan merespon terkait dengan program-program Pemerintah yang berhubungan dengan Geothermal dan kondisi sistem kelistrikan yang ada di Pulau Flores serta pembangkit listrik yang sedang dikembangkan.
Namun, melalu Viklaris Jendral KAE, RD. Fredirikus Dhedu menegaskan bahwa sikap gereja telah disampaikan kembali melalui Surat Gembala Tahun Yubileum 2025 dan Surat Gembala Prapaskah 2025 yaitu menolak proyek pembangunan Geothermal di wilayah KAE.
Dijelaskan, penolakan ini lahir dari Empat aspek, sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Karena wilayah KAE terdiri dari gunung dan bukit, serta menyusahkan lahan yang terbatas untuk pemukiman dan pertanian warga.
Disebutkan, dari aspek mata pencarian, hampir 80 persen umat KAE adalah Petani. Usaha pertanian di KAE sangatlah tergantung pada curah hujan sehingga sumber air tanah tidak banyak dan berujung pada kerusakan serta kelangkaan air. Berikutnya, dari aspek budaya, pertanian membentuk kebudayaan dan tradisi umat di wilayah KAE melalui struktur sosial dan ritus-ritus tradisional. (CR/SP).
