Ende, Savanaparadise.com,- Komisi 1 DPRD Kabupaten Ende menggelar Rapat Kerja bersama Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Ende, Kamis, (29/10/26).
Dalam rapat tersebut, Komisi 1 DPRD Kabupaten Ende menyoroti rencana anggaran di Dinas PMD, baik untuk Pilkdaes serentak sekaligus rencana anggaran untuk Tim Penggerak PKK sebesar Rp. 500 Juta melalui Dinas PMD.
Sorotan itu datang dari, Anggota DPRD Ende, Nando Watu. Ia menyoroti rencana anggaran tim penggerak PKK sekitar Rp. 500 juta, biaya penetapan batas desa sebesar Rp. 910 juta, serta anggaran untuk masyarakat adat sekitar Rp. 180 juta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Nando meminta agar setiap alokasi anggaran disertai penjelasan mengenai tujuan, manfaat, dan indikator hasil yang ingin dicapai. Menurutnya, penjelasan tersebut penting agar anggota DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada fraksi maupun masyarakat.
“Saya juga melihat di sini dalam hubungan dengan kegiatan, mohon maaf, saya juga karena belum terlalu banyak paham, tapi setidaknya saya juga melihat di sini ternyata untuk anggaran PKK itu masuk nomenklaturnya lewat Dinas PMD. Karena itu kurang lebih Rp. 500 jutaan. Nah, ini indikator output-nya apa?” ujar Nando seperti yang dilansir dari media RakyatFlores.com.
Kesempatan yamg saman Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Ende, Anselmus Kaise memyoroti rencana anggaran untuk Pilkades serentak sebesar 3,9 M yang akan diikuti sebanyak 159 Desa yang tersebar di 19 Kecamatan.
Menurutnya, rencana anggaran mendekati 4 M tersebut butuh pertimbangan matang antara DPRD Ende dan Pemerintah meski semua orang menginginkan Pilkades berjalan tertib, aman, dan profesional.
Akan tetapi, kata Ansel Kaise, menyangkut penggunaan anggarannya paling tidak harus memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.
Karena itu, Dirinya meminta agar pemerintah perlu mengakaji ulang dan menghitung secara baik, profesional dan lebih rasional sehingga tidak dibully rakyat.
“Masa hanya untuk urus sebuah proses demokrasi, kita habiskan uang anggaran hampir 4 M. Ini angka yang sangat fantastis”, tegasnya.
“Efisiensi anggaran harus dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas demokrasi yang dihasilkan dalam Pilkades serentak ini”, tambah Politisi PSI ini.
Sementara, Anggota Komisi I DPRD Ende, Didimus Toki menilai rencana anggaran Rp. 3,9 miliar tersebut masih terlalu besar, meskipun saat ini baru sebatas rancangan.
Ia meminta Dinas PMD bersama TAPD meninjau kembali setiap komponen pembiayaan, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah. Jika terdapat pos anggaran yang masih bisa dihemat sehingga perlu dipertimbangkan kembali.
Kepala Dinas PMD Kabupaten Ende, Adrianus Yosafat Muda, menjelaskan bahwa alokasi Rp. 3,9 miliar merupakan rancangan anggaran untuk membiayai Pilkades serentak tahun 2027 di 159 desa. Ia menegaskan, perencanaan tersebut telah mempertimbangkan efisiensi, termasuk melalui perbandingan biaya pelaksanaan Pilkades di sejumlah kabupaten lain.
Adrianus mencontohkan Kabupaten Kupang yang mengalokasikan anggaran sekitar Rp. 1,7 miliar untuk pelaksanaan Pilkades di 30 desa. Sementara itu, Kabupaten Sikka mengalokasikan sekitar Rp. 4,5 miliar untuk pelaksanaan Pilkades serentak di 80 desa. Berdasarkan perbandingan tersebut, ia menilai rencana anggaran untuk 159 desa di Kabupaten Ende masih tergolong hemat.
“Kita ada 159 desa, dikasih Rp. 3,9 miliar sudah sangat hemat jika dibandingkan dengan kabupaten lain,” jelas Adrianus. Ia menambahkan, pihaknya telah berdiskusi dengan TAPD selama hampir tiga jam untuk membahas rencana anggaran tersebut, termasuk perhitungan harga perkiraan sendiri (HPS). Menurutnya, menekan anggaran hingga Rp. 2 miliar akan sangat sulit karena terdapat sejumlah kebutuhan wajib yang harus dibiayai melalui APBD.
Adrianus menjelaskan, salah satu komponen utama ialah honorarium panitia pilkades tingkat desa yang secara regulasi harus ditanggung melalui APBD. Dengan kebutuhan 11 orang panitia di setiap desa, jumlah personel yang harus dibiayai mencapai lebih dari seribu orang. Jika setiap panitia menerima honorarium Rp. 500 ribu, kebutuhan anggaran untuk honorarium saja diperkirakan mendekati Rp. 900 juta. Jumlah tersebut belum termasuk pengadaan surat suara, kotak suara, pembangunan tempat pemungutan suara (TPS), dan kebutuhan teknis lainnya.
“Kami sudah titip RKA di TAPD. Nanti pada saat pembahasan lebih dalam, kami bisa menyampaikan RKA yang mungkin sudah dipindahkan TAPD untuk didiskusikan dan ditampilkan di Badan Anggaran,” tutupnya.
Penulis : Mateus Bheri
Editor : Tim Redaksi
