Ende, Savanaparadise.com,- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ende dari Fraksi Partai Demokrat, Mahmud Djegha, menyoroti lambatnya operasional puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kabupaten Ende.
Sorotan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna I Masa Persidangan I yang berlangsung di Gedung DPRD Ende pada Jumat (20/11/2026). Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Ende, Fransiskus Taso, tersebut beragendakan penyampaian nota keuangan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Ende, Dominikus Minggu Mere, Asisten Setda Ende, Staf Ahli Bupati, serta segenap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Ende.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Usai mengikuti sidang, pria yang akrab disapa Bento ini mengungkapkan kekecewaannya karena banyak bangunan fisik dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) maupun aglomerasi yang telah selesai dibangun beserta fasilitas pendukungnya, namun belum juga difungsikan.
Menurutnya, belum beroperasinya dapur-dapur MBG tersebut menghambat hak masyarakat untuk segera menikmati manfaat dari program strategis pemerintah pusat. Ia menilai semestinya bangunan yang sudah jadi dan fasilitas yang telah tersedia ini segera ditindaklanjuti dengan pemberian izin operasional.
Dengan begitu, kata dia, para penerima manfaat dari program MBG bisa langsung merasakan asas dan manfaatnya.
Menurutnya, masyarakat yang paling terdampak akibat belum beroperasinya SPPG ini adalah warga yang berada di wilayah kecamatan dan desa-desa di luar Kota Ende.
Karena itu, Ia mendesak agar dapur MBG yang telah rampung segera difungsikan secara baik, sehingga untuk akses pelayanan makanan bergizi gratis ini bisa tersebar tidak hanya diterima oleh pemanfaat di pusat kota saja melainkan kecamatan dan desa di luar kota juga ikut merasakan hal sama.
“Na, harapan kita ini sesegera mungkin. Apalagi anggaran makan bergizi gratis ini juga cukup besar. Sayang kalau kita tidak ambil. Harapan kita pemerintah harus proaktif untuk supaya bagaimana berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN)”, harapnya.
“Kita sangat mendukung berkaitan dengan program ini tetapi ini tidak akan berjalan apabila bangunan yang sudah dibangun secara menyeluruh, tersebar di beberapa kecamatan dan desa tidak di manfaatkan. Ini yang ruginya tentunya masyarakat kita”, tukasnya.
Sementara, Wakil Bupati Ende, Dominikus Minggu Mere menjelaskan bahwa kondisi riil di kabupaten Ende hingga saat ini, SPPG 3T yang sudah di bangun belum beroperasi untuk melayani anak-anak atau sasaran penerima manfaat yang berada di perifel (pinggiran) atau wilayah-wilayah terpencil di Kabupaten Ende.
“Kami sudah mengusulkan ke pihak badan gizi nasional ada kurang lebih 45 SPPG 3T yang saat ini secara riil sudah selesai di bangun dan seluruh fasilitas infrastruktur mauoun fasikitas lainnya sudah siap namun demikian hingga saat ini belum bisa beroperasi karena masih menunggu ijin operasional dari BGN”, Jelas Wakil Bupati Domi Mere.
Wakil Bupati mengatakan Pemerintah Kabupaten Ende juga telah mengusulkan atau menyampaikan permohonan atas nama anak-anak, para murid atau sasaran penerima manfaat yang berada di perifer-perifer yang mengharapkan untuk menikmati program makanan bergizi gratis ini
Harapan tersebut, tambah Wakil Bupati, terutama disampaikan anak-anak sekolah di perifer yang selalu menyampaikan keluhan bahwa hingga saat ini mereka belum menikmati program tersebut.
“Dan ini mohon kesedian bapak kepala badan gizi nasional untuk memperhatikan ini khusus SPPG 3T di wilayah Kabupaten Ende”, ujarnya.
Penulis : Mateus Bheri
Editor : Tim Redaksi










