Polsek Amanatun Selatan Tak Berwenang Selidiki Kasus, Ansger Tampani: Warga Harus Rogoh Saku ke Soe

- Penulis

Selasa, 17 November 2026 - 19:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kupang, Savanaparadise.com, – Warga Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), harus mengeluarkan biaya sendiri untuk mengurus perkara hukum ke Polres TTS di Soe. Jarak yang jauh membuat pelayanan hukum semakin membebani masyarakat.

Kondisi ini terjadi sejak Polsek Amanatun Selatan tidak lagi memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor KEP/613/III/2021.

Polsek hanya menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), pencegahan, serta tindakan preventif. Sementara penanganan perkara dipusatkan di Polres TTS.

Wartawan NTTPedia.id, Ansger Tampani, menyayangkan kebijakan tersebut. Ia mengaku kerap menerima keluhan warga yang harus mengeluarkan biaya perjalanan ke Soe untuk mengurus perkara.

Biaya itu tidak hanya mencakup transportasi. Pelapor dan terlapor juga harus menyiapkan uang makan serta kebutuhan keluarga yang mendampingi. Saksi pun harus menanggung ongkos perjalanan ketika diminta memberikan keterangan.

“Untuk mengurus satu perkara, masyarakat harus menyiapkan biaya perjalanan ke Soe. Belum lagi biaya makan dan kebutuhan lainnya,” kata Ansger kepada media ini, Selasa (16/11/2026).

Menurut dia, kondisi tersebut membuat akses masyarakat terhadap pelayanan hukum semakin sulit. Warga yang tidak memiliki cukup uang bahkan berpotensi enggan melaporkan tindak pidana yang dialaminya.

Baca Juga :  Perkemi Kota Kupang Juara Umum Badung Cup 2026, Julie Laiskodat Bidik Prestasi Dunia

“Seharusnya diberikan pendekatan pelayanan bukan kesulitan pelayanan,” ujarnya.

Ansger mengakui, pelayanan kamtibmas di wilayah Polsek Amanatun Selatan sejauh ini berjalan baik. Fungsi pencegahan dan pemeliharaan keamanan juga dinilainya sudah terlaksana.

Namun, ia meminta persoalan akses penyelidikan perkara mendapat perhatian. Terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pelayanan kepolisian.

Ia berharap Polri mempertimbangkan kondisi geografis dan kemampuan ekonomi warga dalam memberikan pelayanan.

“Semoga semangat Polri bersama masyarakat benar-benar diwujudkan. Jangan sampai masyarakat kesulitan hanya karena jarak dan biaya untuk mencari keadilan,” tutupnya.*(N)

Berita Terkait

Perkemi Kota Kupang Juara Umum Badung Cup 2026, Julie Laiskodat Bidik Prestasi Dunia
Polemik Dugaan Asusila di Bijaepunu, Tokoh Masyarakat Serukan Jaga Keamanan antar Warga
PA GMNI NTT Desak Skema DAU dan DAK Berbasis Regim Maritim Lewat UU Provinsi Kepulauan
Resmi Dideklarasi, IMATTU Jakarta Jadi Rumah Bersama Mahasiswa TTU di Perantauan
Bank NTT Gandeng PT Intan Pariwara, Percepat Transformasi Digital Melalui Layanan Virtual Account
Dibangun Bersama Simon Petrus Kamlasi, Ester Meilany Siregar Kamlasi Resmikan PAUD di Pedalaman TTS
SPK  Tawarkan Model rumah ibadah Modular & mengajak gereja terlibat dalam pemberdayaan ekonomi umat. 
Gubernur NTT dan Bupati TTS Makan siang  bersama di Dapur Flobamorata SMKN 2 Soe
Berita ini 126 kali dibaca