UMP NTT 2027 Ditetapkan Rp2,6 Juta, Berlaku untuk Pekerja dengan Masa Kerja di Bawah Setahun

- Penulis

Jumat, 20 November 2026 - 11:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kupang, Savanaparadise.com,- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp2.602.441. Angka ini naik 5,97 persen atau Rp146.543 dari UMP 2026 sebesar Rp2.455.498.

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, penetapan tersebut merupakan hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi bersama unsur pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, akademisi, dan organisasi perangkat daerah terkait.

UMP 2027 ditetapkan menggunakan nilai alfa 0,7 dari rentang 0,5 hingga 1 sebagaimana diatur dalam formula pengupahan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dari rentang 0,5 sampai 1, disepakati nilai alfa 0,7. Dengan begitu, kenaikan UMP mencapai 5,97 persen,” kata Melki dalam konferensi pers di Kantor Gubernur NTT, Jumat, (20/11/2026).

Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur NTT Nomor 421/Kep/HK/2026 tertanggal 19 November 2026 tentang Penetapan UMP NTT Tahun 2027.

Melki menegaskan, UMP menjadi batas minimum upah yang wajib dipatuhi setiap pemberi kerja, baik pemerintah maupun swasta, di wilayah NTT.

Ketentuan ini terutama melindungi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Sementara itu, perusahaan yang telah memberikan upah di atas ketentuan UMP tidak boleh menurunkannya.

“Yang sudah menetapkan upah di atas Rp2.602.441, jangan lagi diturunkan. Itu sudah menjadi hak pekerja,” tegasnya.

UMP tersebut berlaku mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2027.

Pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten dan Dewan Pengupahan juga akan melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Direktur Utama PT Kawasan Industri Bolok (KIB), Toni Angtariksa Dima, mengatakan pengawasan diperlukan untuk memastikan perusahaan mematuhi ketentuan pengupahan, termasuk aturan jam kerja.

Ia mengakui masih ditemukan perusahaan yang mempekerjakan pekerja melebihi delapan jam sehari.

“Kami sudah bersepakat dengan serikat pekerja dan serikat buruh untuk melakukan monitoring dan pengawasan. Jika ditemukan pekerja yang bekerja lebih dari delapan jam sehari, perusahaan harus membayar upah lembur,” katanya.

Ketua DPD Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi NTT, Stanis Tefa, mengingatkan perusahaan agar mematuhi ketentuan jam kerja dan keputusan gubernur tentang UMP.

Menurut dia, ketentuan waktu kerja normal adalah 40 jam dalam seminggu. Untuk perusahaan dengan enam hari kerja, waktu kerja maksimal tujuh jam sehari. Sementara perusahaan dengan lima hari kerja menerapkan delapan jam sehari.

Stanis mengatakan, dalam pembahasan Dewan Pengupahan, pihak serikat pekerja telah memberikan peringatan kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) agar memastikan keputusan tersebut dijalankan.

“Kami sudah memberikan penegasan kepada Apindo untuk melaksanakan apa yang ditetapkan Dewan Pengupahan dan diputuskan gubernur,” ujarnya.

Menanggapi pertanyaan mengenai kenaikan harga kebutuhan pokok yang dinilai lebih tinggi dibandingkan kenaikan UMP, Melki mengakui penetapan upah belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ideal pekerja.

Namun, pemerintah harus mempertimbangkan kemampuan perusahaan yang beroperasi di NTT.

Menurut dia, kenaikan upah perlu memperhitungkan kondisi seluruh perusahaan, bukan hanya perusahaan yang memiliki kemampuan finansial lebih besar.

“Tidak bisa satu atau dua perusahaan yang merasa mampu membuat perusahaan lain harus mengikuti. Kita juga tahu banyak perusahaan di NTT sedang berjuang untuk bertahan,” katanya.

Melki menyebut kenaikan 5,97 persen merupakan angka kompromi yang disepakati melalui musyawarah antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

Karena itu, pemerintah akan berupaya mengendalikan kenaikan harga kebutuhan pokok agar daya beli pekerja tetap terjaga.

Ia mengatakan, Pemprov NTT akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bea Cukai, dan sejumlah lembaga terkait untuk memantau pergerakan harga serta mengendalikan inflasi.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah menggelar operasi pasar murah.

“Tugas kami dari pemerintah sekarang adalah mengendalikan harga-harga. Kami akan memantau pergerakan harga kebutuhan pokok dan menjalankan operasi pasar murah agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” kata Melki.*(N)

Berita Terkait

YNS Volly Cup 1 Sukses, Bank NTT Juara, Masyarakat Apresiasi Komitmen Yusinta Nenobahan
Mentri Nino Pereira Bertemu Gubernur NTT, Bahas Peluang Bisnis Dan Investasi Ke Timor Leste
Tutup Kejurda NTT, Gubernur Melki Katakan Drag Bike Picu Pertumbuhan Ekonomi Disektor UMKM
Mentri Wihaji Ungkap Prevalensi Stunting Di NTT Masih Tinggi
1.380 Orang CPNS Formasi 2024 Lingkup Pemprov NTT Resmi Terima SK Pengangkatan
Pemprov NTT Teken MoU Bersama Organisasi dan Institusi Soal Penanganan Stunting
Mentri Kebudayaan Fadli Zon Kunker Ke NTT Dan Disambut Gubernur Melki Laka Lena
Gubernur Melki Laka Lena Ingin Majukan Ekonomi Lokal Lewat Pariwisata
Berita ini 18 kali dibaca