Terlapor Mangkir, Polda NTT Siapkan Langkah Paksa dalam Kasus Siswi Kupang

- Penulis

Rabu, 18 November 2026 - 18:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kupang, NTTPedia.id,– Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) terus mendalami kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang siswi di Kota Kupang.

Perkara dengan Laporan Polisi nomor STTLP/B/272/VII/2026/SPKT/POLDA ini memasuki agenda pemeriksaan ulang terhadap terlapor yang masih berstatus saksi pada Jumat (20/11/2026) pekan ini.

Perkembangan penanganan kasus tersebut disampaikan Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT, Kombes Pol. Dr. Nova Irone Surentu, S.H., M.H., melalui penyidik Earil Galuh Riwu, S.H., di Kupang, Rabu (18/11/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Earil menjelaskan bahwa penyidik sebelumnya telah melayangkan surat panggilan sejak Selasa pekan lalu untuk jadwal pemeriksaan pada Jumat kemarin. Namun, terlapor berhalangan hadir memenuhi panggilan perdana tersebut.

Melalui penasihat hukumnya, Bildad Thonak, pihak terlapor telah menyampaikan konfirmasi resmi dan memohon penundaan jadwal pemeriksaan hingga Jumat pekan ini pukul 13.00 WITA.

“Penundaan pemeriksaan ini bukan karena hambatan dari pihak penyidik, melainkan atas permintaan terlapor melalui penasihat hukumnya. Yang bersangkutan meminta waktu karena masih mendampingi istrinya yang sedang sakit dalam kondisi hamil tujuh menuju delapan bulan,” ujar Earil.

Baca Juga :  Kerap Resahkan Warga, Lima Motor Balapan Liar dan Knalpot Brong di Ende Diamankan Polisi

Penyidik turut mengungkapkan bahwa istri terlapor sebelumnya juga sempat meminta penundaan pemeriksaan karena menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Tentara. Setelah keluar dari rumah sakit, yang bersangkutan bersikap kooperatif dan telah menjalani pemeriksaan di hadapan penyidik.

Menghadapi jadwal pemeriksaan ulang pada Jumat mendatang, Ditres PPA dan PPO Polda NTT menegaskan akan bertindak sesuai prosedur hukum jika terlapor kembali mangkir tanpa alasan yang sah.

“Jika pada hari Jumat ini pukul satu siang yang bersangkutan tidak hadir, penyidik akan menerbitkan administrasi pemanggilan kedua sebagai saksi. Apabila panggilan kedua tetap tidak diindahkan, kami akan melakukan upaya paksa untuk membawa saksi,” tegasnya.

Setelah seluruh rangkaian pemeriksaan saksi rampung, penyidik akan segera menyusun berkas untuk mengajukan disposisi gelar perkara kepada Dirres PPA dan PPO Polda NTT. Tahapan gelar perkara ini nantinya menentukan arah status hukum perkara, termasuk penetapan tersangka.

Pihak kepolisian memastikan pengusutan kasus ini berjalan profesional, objektif, dan tidak tebang pilih di tengah penanganan berbagai perkara lainnya. Penyidik juga telah berkoordinasi dengan penasihat hukum korban serta memastikan keberadaan terlapor tetap terpantau karena yang bersangkutan masih aktif bekerja di Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II NTT.

Baca Juga :  Kecam Dugaan Asusila Bupati Kupang, Mahasiswa: "Copot Predator Seksual"

Menanggapi progres tersebut, kuasa hukum korban, Rusydi Saleh Maga, S.H., mengapresiasi kinerja dan profesionalisme penyidik Ditres PPA dan PPO Polda NTT. Ia berharap seluruh tahapan hukum berjalan objektif dan transparan sesuai aturan yang berlaku.

“Kami mengapresiasi profesionalisme penyidik Ditres PPA dan PPO Polda NTT yang terus bekerja mendalami perkara ini. Kami berharap proses penanganannya berjalan secara serius dan tuntas sehingga korban mendapatkan kepastian hukum serta keadilan,” ujar Rusydi, Rabu (18/11/2026).

Menurutnya, kepentingan serta hak-hak korban harus menjadi prioritas utama dalam setiap proses hukum. Ia berharap pengungkapan perkara berdasarkan alat bukti dan fakta hukum tidak berlarut-larut agar korban dan keluarganya segera memperoleh keadilan.

“Kami mempercayakan penanganan perkara ini kepada penyidik. Namun, kami juga berharap prosesnya tidak berhenti pada pemeriksaan semata. Kasus ini harus dituntaskan sesuai mekanisme hukum agar keadilan bagi korban benar-benar terwujud,” tutupnya.**

Berita Terkait

Rumah Jabatan, Tawaran Kerja, dan Uang Rp3 Juta: Dugaan Relasi Kuasa dalam Kasus Bupati Kupang
Dugaan Pengeroyokan di Kayu Putih, Kuasa Hukum Apresiasi Respons Penyidik
Kecam Dugaan Asusila Bupati Kupang, Mahasiswa: “Copot Predator Seksual”
Kerap Resahkan Warga, Lima Motor Balapan Liar dan Knalpot Brong di Ende Diamankan Polisi
Polres Ende Serahkan Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pembuatan 25 Unit Kapal Tangkap Ikan ke Jaksa
Usai Geledah Kantor Dinas PK Ende, Jaksa Periksa Saksi-Saksi dan Dokumen Elektronik
Kader Partai Diduga Dipukul Ketua DPRD: Begini Respons DPC Hanura Ende
Diduga Pukul Anggota Dewan Dari Fraksi Hanura; Ketua DPRD Ende Dipoliskan
Berita ini 16 kali dibaca