Catatan Agustinus Tetiro
Akhir pekan lalu, masih dalam hubungan dengan rencana penulisan esai ini, saya bertanya secara acak (random) kepada sepuluh rekan jurnalis dari berbagai media mainstream tentang Nusa Tenggara Timur (Apa satu kata paling tepat untuk melukiskan NTT?). Tiga orang mengatakan “kemiskinan”, tiga orang menyebutkan “perdagangan manusia dan kekerasan”, dan empat orang mengatakan “keindahan alam”. Saya juga meminta jawaban dari 3 jurnalis asal NTT melalui pesan WA, dan yang mengejutkan ketiganya mempunyai jawaban yang sama, “NTT salah urus selama ini!”. Pasti tidak cukup representatif, karena pertanyaan pun dibuat secara amatiran. Namun, saya percaya, ada secuil kebenaran di sana.
Nusa Tenggara Timur: Problem dan Catatan Ekonomi
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) (Ganewati, 2014) melukiskan NTT sebagai sebuah daerah tertinggal sebagai akibat dari disparitas pembangunan nasional. Indikasi ketertinggalan antara lain karena tingkat kesenjangan ekonomi sosial, tingkat kemiskinan yang tinggi, Indeks Pembangunan Manusia yang rendah, kesetaraan gender, ketimpangan dalam hal SDA dan SDM, birokrasi yang buruk, ketidakdewasaan berpolitik, tidak lancarnya transportasi dan infrastruktur. Juga, teknologi serta sarana dan prasarana pendukung lainnya yang masih terbatas.
Itu hasil penelitian LIPI tiga tahun lalu. Beberapa hal mungkin bisa direvisi. Saya sendiri harus mengakui, tidak mempunyai data penelitian terbaru tentang NTT. Namun, kita bisa menemukan catatan pertumbuhan ekonomi NTT pada kuartal I-2017 yang naik 4,98% dibandingkan kuartal I-2016 dan tercatata kontraksi sebesar 5,8% dibandingkan pertumbuhan ekonomi NTT pada kuartal IV-2016.
Secara tahunan, dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 7,38%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuan tertinggi dicapai komponen perubahan investori 322,07%.
Struktur ekonomi NTT kuartal I-2017 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama: pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 29,52%. Administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib 11,92% dan perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 11,20%. Dari sisi pengeluaran didominasi pengeluaran rumah tangga 77,73%.
Pada Februari 2017, jumlah angkatan kerja di NTT sebesar 2,50 juta orang atau naik sebanyak 57,7 ribu orang dibandingkan periode sama tahun lalu. Jumlah penduduk bekerja meningkat sebanyak 65,2 ribu orang. Jumlah pengangguran turun sebanyak 7,4 ribu orang. Jumlah pekerja di sektor pertanian naik 2,97% menjadi 41,6 ribu orang. Sektor jasa dan perdagangan turun masing-masing 0,58% dan 4,84%. (Data lengkap bisa dilihat di BPS NTT)
Menilik sejenak data singkat ekonomi NTT pada Januari-Maret 2017 di atas membuat kita belum bisa berbangga tentang kemandirian ekonomi Flobamora. Kita masih perlu berjuang lebih keras untuk membuka semakin banyak peluang kerja dan usaha.
LIPI memaparkan rendahnya realisasi investasi di NTT disebabkan empat hal utama. Pertama, terbatasnya ketersediaan infrastruktur prasarana darat, laut dan udara dan minimnya pasokan listrik dan air bersih. Kedua, kepemilikan tanah yang masih didominasi oleh tanah persekutuan adat mempersulit pemanfaatan lahan/tanah untuk pengembangan investasi. Ketiga, kurangnya promosi terhadap potensi daerah dan peluang investasi kepada investor. Keempat, pengurusan administrasi izin penanaman modal dan investasi yang terkesan sangat birokratif dan membutuhkan waktu yang lama dan cenderung dijumpai adanya pungutan liar.
Duet Daniel-Ignas
Saya memilih duet Daniel dan Ignas, karena menurut hemat saya, kedua figur ini saling melengkapi dalam upaya kita NTT untuk mengentaskan kemiskinan dengan membuka semakin banyak peluang kerja dan investasi di bumi Flobamora. Di sini, dengan sengaja, secara kreatif, saya menggunakan Konsep Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) seperti yang digagas Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). (Lihat penjelasan lengkap: Robert Endi Jaweng, Prisma, Vol 33, 2014, pp. 44-56).
Daniel yang seorang bankir dan pernah memimpin Bank NTT sangat menguasai seluk-beluk gambaran ekonomi, kekuatan bisnis, dan peluang investasi di NTT. Daniel bukan bankir tanpa prestasi. Secara pribadi, Daniel beberapa kali mengantongi predikat penghargaan sebagai CEO dan pemimpin perusahaan terbaik dari berbagai lembaga dan media ekonomi-bisnis tingkat nasional dan regional Asean/Asia.
Saya sendiri hanya mengikuti perkembangan Daniel dari media massa. Tidak bisa dipungkiri, Bank NTT di bawah kepemimpinan Daniel telah menggairahkan penyaluran kredit di daerah Flobamora, terutama untuk sektor usaha kecil dan mikro (UMKM) di sana. Sebelumnya, Daniel tercatat telah menghidupkan penyaluran kredit untuk UMKM di Solo, Jawa Tengah, ketika masih memimpin Bank Bukopin Cabang Solo. Sebuah lintasan sejarah dalam kehidupan Daniel yang membuatnya bekerjasama begitu intens dengan Walikota Solo saat itu, Joko Widodo, yang kini menjadi presiden RI.
Harus diakui, Bank NTT berkembang signifikan di bawah pimpinan Daniel. Pada masa Daniel, Bank NTT naik kelas untuk berbagai kategori. Sampai-sampai beberapa wacana yang berkaitan langsung dengan pasar modalpun didengungkan dari Kupang. BPD Bank DKI pun pernah berniat mengakuisisi Bank NTT menyusul makin prospektifnya masa depan Bank NTT. Bank NTT pernah berniat mengemisi surat utang berupa obligasi hingga berencana melakukan penawaran perdana saham (initial public offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia untuk meningkatkan likuiditas dan menambah penerapan tata kelola yang baik (good corporate governance/GCG).
Keunggulan pada level yang sama dengan cakupan kerja yang berbeda ada pada pribadi Ignas Iryanto. Ignas seorang pakar dan praktisi tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR). Saya menduga, karena sedikit banyak saya mengenal beliau, Ignas menyukai pekerjaan yang menantang dengan tone utama pada: kemanusiaan universal.
Menarik untuk menyimak riwayat biografis Ignas. Menekuni ilmu pendidikan yang sangat teknis di bidang laser dan serat optik hingga ke Jerman sekaligus mempunyai dedikasi yang sangat besar pada kerja-kerja sosial. Ignas, bersama filosof dan sosiolog Ignas Kleden, pernah bekerjasama di The Go East Institute, CEIA, dan
forum-forum lain untuk pengembangan Indonesia Timur, terutama NTT.
Ignas pernah sangat aktif di PADMA Indonesia dalam advokasi pembebasan Tibo cs di Palu. Serta, berbagai pembelaan hak asasi manusia (HAM) lainnya yang meliputi perdagangan orang, pekerja di bawah umur, perbudakan, dan lain-lain. Suatu panggilan jiwa yang kiranya akan sangat membantu menyelesaikan berbagai masalah sejenis di bumi Flobamora.
Saat ini, Ignas bertekun dalam kerja-kerja sosial pengembangan UMKM, pendidikan, dan lain sebagainya dalam rangka CSR perusahaan. Ignas akan menjadi pemimpin yang memahami kerja-kerja perusahan sektor energi, terutama untuk pemenuhan listrik di NTT.
Ignas mempunyai keterampilan lain yang kiranya akan sangat dibutuhkan oleh NTT adalah pengalamannya dalam menjalin kerjasama usaha pemerintah dan swasta (public private partnership/PPP). Keterampilan ini bertindih tepat dengan kebutuhan pembangunan NTT saat ini: menjembatani masuknya investor, pasokan APBN dari pusat, dan manfaat sebesar-besarnya untuk daerah dan masyarakatnya.
Birokrasi dan Politik 
Mungkin anda bisa bertanya ada kekosongan lain yang tidak bisa depenuhi oleh Daniel dan Ignas yakni minimnya pengalaman mereka dalam birokrasi dan politik praktis?
Saya juga, karena keterbatasan pengetahuan, tidak mempunyai jawaban yang serius dan ilmiah. Saya ingin menjawab kegelisahan ini dengan anekdot.
Di beberapa kota di NTT, kalau kita mengurus surat-surat administasi berbelit-belit, orang mengatakan, “Paling birokrasi sudah!”. Lalu, kalau ada orang yang suka memutar-balikan fakta kebijakan publik, orang akan berkomentar, “Dia mau politi(k) dengan kau tuh!”
Jadi, singkat saja, jika kerinduan kita adalah agar NTT tidak lagi salah urus, maka jawabannya adalah GCG. Tentu, dua figur yang sudah kita sebutkan di atas, Daniel Tagu Dedo-Ignas Iryanto, adalah jawaban.(gustiadisite.wordpress.com)
Jakarta, 19 Juni 2017
