Komisi III DPRD Ende Menduga Ada Konsiparasi Antara Pihak Manajemen BLUD Dengan Apotik Luar Soal Obat-obatan

- Penulis

Rabu, 16 Maret 2022 - 10:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suasana dialog antara Komisi III DPRD Kabupaten Ende dengan pihak RSUD Ende saat Sidak (Foto: Chen Rasi/Savanaparadise.com)

Suasana dialog antara Komisi III DPRD Kabupaten Ende dengan pihak RSUD Ende saat Sidak (Foto: Chen Rasi/Savanaparadise.com)

Ende, Savanaparadise.com,- Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Ende, Yani Kota, menduga adanya konspirasi antara pihak Manajemen Badan Usaha Layanan Umum Daerah (BLUD) Ende dengan Apotik-Apotik yang ada di luar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ende soal obat-obatan.

Yani Kota menyampaikan ini dalam dialog dengan pihak RSUD Ende saat pimpinan dan sejumlah Anggota Komisi III melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di RSUD Ende, pada Selasa (15/03/22).

“Banyak keluhan yang disampaikan oleh masyarakat ke DPRD Ende soal ketersedian obat-obatan di RSUD Ende yang terbatas sehingga keluarga pasien harus membeli obat-obatan yang ada di luar apotik rumah sakit”, ungkap Yani.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Karena itu, Yani Kota mendorong agar pihak RSUD Ende menyiapkan apotik di RSUD Ende untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Hal yang sama juga disoroti oleh anggota Komisi III DPRD Ende, Mahmud Djega. Ia juga menyoroti soal pelayanan yang kurang prima yang diberikan oleh Rumah Sakit Ende terhadap pasien. Dan itu sering di keluhkan masyarakat.

“Kami minta Ibu Direktris untuk memperhatikan ini. Tolong benahi ini secara baik”, tegas anggota DPRD Ende yang akrab disapa Bento ini.

Sementara, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Ende, Sabri Indra Dewa menuturkan, sebenarnya apa yang disampaikan teman-teman merupakan masukan bagi pihak rumah sakit untuk benahi manajemen pengelolaannya.

Baca Juga :  PMKRI Bantah Pernyataan Bupati Tentang Pendidikan dan Kesehatan di Ende Baik

Karena, tegas politisi PDI Perjuangan ini, tingginya penerimaan dalam BLUD ini bukan menjadi tujuan dari Komisi III tetapi bagaimana soal derajat kesehatan masyarakat, itu yang menjadi prioritas kita.

” Soal pelayanan yang belum prima yang disampaikan oleh teman-teman adalah fakta yang sekaligus menjadi masukan bagi Direktris RSUD Ende agar lebih baik kedepannya”, tukas Sabri.

“Untuk persoalan anggaran seperti yang disampaikan oleh pihak RSUD Ende, kita pasti suport itu. Dan Komisi III yang ada di Badan Anggaran (Banggar) berusaha meyakinkan teman-teman Banggar lainnya untuk mensuport soal anggaran”, tambahnya.

Intinya, lanjut Sabri, yang terpenting rumah sakit ini menjadi rumah sakit rujukan dan itu menjadi target kita bersama.

Sebab, kalau visi kita Ende sehat berarti kita tidak boleh berharap penerimaan dari BLUD ini yang terpenting. Tapi soal derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik yang harus kita prioritaskan.

“Perlu kita pikirkan bersama adalah kita mengurangi keluhan dari masyarakat soal pelayanan kesehatan di rumah sakit ini”, pungkasnya.

Menjawab segala masukan, saran, dan kritikan dari pimpinan Komisi III dan anggota, Direktris RSUD Ende, dr. Carolina M. Viany Sunti Sp. PK mengatakan pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengubah dan akan memberikan pelayanan yang prima.

Baca Juga :  Dinas PK Ende Berencana Akan Tempatkan Guru Ke Sekolah Negeri dan Swasta Secara Merata

“Pasti setiap kita ingin berubah. Jadi kami akan berusaha memberikan yang terbaik”, ujar dr. Viany.

Dijelaskan tentunya untuk mengubahnya kita membutuhkan waktu dan yang akan kita lakukan kedepannya adalah soal ketersedian tenaga dokter di rumah sakit ini biar pelayanan bisa berjalan dan tidak merujuk ke rumah sakit lain.

Berikutnya, kita akan melakukan identifikasi terkait soal keluhan masyarakat tentang pelayanan terlebih khusus soal sikap dan perilaku Nakes. Kita akan mencari tahu problemnya.

“Seandainya dalam perjalanan kita temukan seperti apa, nanti kita akan memanggil dan memberikan masukan”, kata dr. Viany.

Untuk diketahui, saat melakukan Sidak Pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Ende disambut oleh Direktris RSUD Ende, dr. Carolina M. Viany dan jajarannya yang membidangi masing bidang lalu melakukan dialog bersama.

Dalam dialog tersebut pihak RSUD Ende dihadapan pimpinan dan anggota Komisi III menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi rumah sakit seperti, ketersedian tenaga dokter spesialis. soal drainase di RSUD Ende, dan keterbatasan anggaran dalam peningkatan SDM Nakes.

Usai dialog, Pimpinan dan Angggota Komisi III bersama pihak RSUD Ende yang di pimpin dr. Viany menunjukan beberapa fasilitas kesehatan yang ada di rumah sakit seperti alat cuci darah, ruangan laboratorium, dan ruangan IGD.

Penulis: Chen Rasi

Editor: Yuven Abi

Berita Terkait

Dua Dusun di Ende Hidup Tanpa Listrik, Immer Pakpahan Sebut Sudah Ada Dalam Roadmap dan Tunggu Anggaran
Gubernur NTT Tunggu Hasil Inspektorat, Polemik Pelantikan Sekda Ngada Bisa Berujung Sanksi
Nasib Warga Dua Dusun di Likanaka Ende Hidup Tanpa Listrik
Pengamat Politik UNWIRA :Bupati Ngada punya wewenang angkat Sekda sesuai UU Pemda, Namun harus penuhi prosedur sistem merit UU ASN.
Darius Beda Daton : Kewenangan pengangkatan Sekda Ngada ada pada Bupati, Gubernur hanya Koordinasi 
Dukung program MBG di NTT,UMKM S.W Supplier Panen Raya hasil Pertanian di Kab.Kupang
Polemik Sekda, Sam Haning Minta Yos Rasi Jangan Sulut Emosi Gubernur vs Bupati Ngada
Digugat Rp4,2 Miliar, Bupati TTU dan Dinas Kesehatan Terseret Kasus Pengadaan Vaksin
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 12 Maret 2026 - 12:39 WIB

Dua Dusun di Ende Hidup Tanpa Listrik, Immer Pakpahan Sebut Sudah Ada Dalam Roadmap dan Tunggu Anggaran

Kamis, 12 Maret 2026 - 07:42 WIB

Gubernur NTT Tunggu Hasil Inspektorat, Polemik Pelantikan Sekda Ngada Bisa Berujung Sanksi

Rabu, 11 Maret 2026 - 21:48 WIB

Nasib Warga Dua Dusun di Likanaka Ende Hidup Tanpa Listrik

Rabu, 11 Maret 2026 - 12:02 WIB

Pengamat Politik UNWIRA :Bupati Ngada punya wewenang angkat Sekda sesuai UU Pemda, Namun harus penuhi prosedur sistem merit UU ASN.

Rabu, 11 Maret 2026 - 09:54 WIB

Darius Beda Daton : Kewenangan pengangkatan Sekda Ngada ada pada Bupati, Gubernur hanya Koordinasi 

Berita Terbaru