Kajari TTU : “Penyalahgunaan Aset Daerah Adalah Tindakan Korupsi”

- Penulis

Selasa, 30 November 2021 - 17:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penandatanganan MOU Pengamanan Aset Daerah oleh Bupati TTU Drs. Djuandi David dan Kajari TTU Roberth J. Lambila, SH.MH (Foto: Yuven Abi/Savanaparadise.com)

Penandatanganan MOU Pengamanan Aset Daerah oleh Bupati TTU Drs. Djuandi David dan Kajari TTU Roberth J. Lambila, SH.MH (Foto: Yuven Abi/Savanaparadise.com)

Kefamenanu, SavanaParadise.com,-Kepala Kejaksaan (Kajari) Timor Tengah Utara (TTU) Roberth J. Lambila, SH.MH dengan tegas mengatakan, penyalahgunaan aset mikik daerah adalah tindakan korupsi.

Hal ini disampaikan Roberth saat penandatanganan nota kesepakatan/ Memorandum Of Understanding (MOU) soal pengamanan aset milik pemerintah daerah Kabupaten TTU.

Penandatanganan MOU yang berlangsung di aula lantai 2 kantor Bupati TTU tersebut dilakukan antara Bupati TTU Drs. Djuandi David dan Kajari TTU Roberth J. Lambila, yang turut dihadiri wakil Bupati TTU Drs. Eusabius Binsasi, Kepala BKAD TTU Bonefasius Ola Kian beberapa pimpinan OPD Setda kabupaten TTU serta seluruh kepala seksi dan staf pada Kejaksaan Negeri TTU.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kajari TTU Roberth J. Lambila, SH. MH kepada wartawan mengungkapkan, tindakan penyalahgunaan aset daerah merupakan perbuatan melawan hukum, dan itu dikategorikan sebagai tindakan korupsi.

Dengan tegas Roberth mengatakan, akan menindak setiap oknum yang dengan sengaja menggunakan aset daerah untuk kepentingan pribadi.

“Saya tidak main-main. Saya akan bekerja secara profesional, menindak setiap oknum yang dengan sengaja merugikan negara dengan memanfaatkan aset daerah untuk kepentingan pribadi” tegas Roberth.

Baca Juga :  Sorot Rencana Anggaran PKK 500 Juta, Komisi 1 DPRD Ende: Outputnya Apa?

“Kami akan buka posko pengembalian aset daerah di kantor Kejaksaan, dan kepada setiap oknum yang merasa masih memegang aset milik daerah ini, supaya segera kembalikan melalui posko yang kami buat” terang Roberth.

“Bagi yang merasa canggung datang ke kejaksaan bisa langsung datang ke kantor bagian aset untuk kembalikan. Jika tidak maka saya akan bertindak keras dengan mengambil kembali secara paksa. Kalau memang aset daerah disalahgunakan, dan tidak ada itikad baik untuk kembalikan, kami bisa jemput sendiri di rumah atau bahkan jika ketemu di jalan sekalipun kami akan tarik” sambungnya.

Kajari Roberth mengungkapkan, pihaknya sementara melakukan inventarisasi aset milik daerah berupa tanah yang menjadi milik Pemda kabupaten TTU.

Menurutnya, pengamanan terhadap aset daerah ini penting, baik pengamanan fisik, pengamanan administrasi maupun pengamanan yuridis agar setiap orang jangan menggunakan aset milik daerah sesuka hati.

Baca Juga :  Masyarakat Cium Aroma Tidak Sedap Dari Kali Wolowona Ende; Ungkap Diduga Dari Buangan Limbah Cair Tahu Tempe

Sementara itu Bupati TTU Drs. Djuandi David mengungkapkan, penandatanganan MOU pengamanan aset ini dilakukan dengan maksud agar semua aset daerah kita bisa dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.

“Selama ini aset-aset kita tidak terkontrol dan dibawa oleh siapa saja sehingga jika tidak dilakukan pengamanan maka aset-aset tersebut akan hilang” ungkap David.

Bupati David menyampaikan terima kasih kepada pihak Kejari TTU karena bersedia membangun kesepakatan bersama soal pengamanan aset daerah.

Ia mengungkapkan aset-aset daerah yang perlu diamankan itu berupa tanah, rumah dinas, kendaraan baik roda dua maupun roda empat serta barang bergerak dan tidak bergerak lainnya yang menjadi milik Pemda.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pihak Kejari TTU karena bersedia membangun kesepakatan bersama soal pengamanan aset daerah ini dan berjanji akan secepatnya menyerahkan daftar inventaris aset daerah milik pemkab TTU kepada Kejari TTU dan juga akan menyampaikan list aset daerah yang hingga kini masih bermasalah agar segera ditangani.

Penulis : Yuven Abi
Editor : Chen Rasi

Berita Terkait

Jual di Atas HET, Para Mafia Minyak Tanah di Ende Diburu Satpol PP
Leonardo AR Waleng Nakhodai Pemuda Katolik Kota Kupang Hingga 2029
GPSP Desak KSOP dan PELNI Terbuka Soal Penyebab KM Lawit Tabrak Dermaga Ippi Ende
KM Lawit Tabrak Dermaga Ippi, KSOP dan PELNI Dapat Catatan Kritis Dari Dewan di Ende
KM Lawit Tabrak Dermaga, Kondisi Kapal Rusak dan Bocor
Sorot Rencana Anggaran PKK 500 Juta, Komisi 1 DPRD Ende: Outputnya Apa?
Bunda Julie Laiskodat Akan Dilantik Jadi Ketum PERKEMI NTT; Datangkan Pelatih Jepang untuk Nagoya 2027
Anggaran Pilkades Capai 3,9 M, Komisi 1 DPRD Ende Minta Dikaji Ulang
Berita ini 7 kali dibaca