Kupang, Savanaparadise.com,- Hari ini Rabu, 19/11, PLN Wilayah NTT memenuhi undangan Komisi IV DPRD NTT guna memberikan klarifikasi terkait pemadaman yang sudah sangat meresah masyarakat NTT. rapat dengar pendapat dilangsungkan di ruang kelimutu dihadiri oleh unsur pimpinan DPRD NTT, Anwar Pua Geno, Gabriel Beribina, Alex Ofong serta Nelson Matara,Jajaran komisi IV, Alex Ena serta manager PLN Wilayah NTT, Richard Saufkaur.
Ketua Komisi IV , Alex ena dalam paparannya mengatakan pemadaman listrik sudah sangat meresahkan masyarakat. PLN merupakan BUMN yang memonopoli usaha kelistrikan di negara ini. Semestinya kata Alex Ena, PLN harus maksimal dalam menjalankan Bisnis kelistrikan.
Alex Ena mengatakan sebagai wakil rakyat, dirinya mendapat informasi bahwa pemadaman selalu terjadi pada setiap bulan Desember setiap tahun. Tapi anehnya kata alex PLN selalu memberikan penjelasan yang klasik dari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“ Mengapa selalu padam pada bulan Desember setiap tahun, oelh karena itu Komisi IV berinisiatif untuk meminta penjelasan PLN kepada masyarakat. Tidak ada urusan struktural disini tapi karena PLN ada di Ntt maka komisi memanggil untuk mendapatkan penjelasan,” ujarnya.
Banyak kerugian yang luar biasa yang dialami oleh masyarakat terkait pemadaman listrik. Alex ena Kuatir sampe masyarakat mengambil langka sendiri karena sudah sangat marah dengan Pemadaman listrik .
“ PLN harus objektif memberikan alasan riill kepada masyarakat sehingga kita bisa tahu apa yang dihadapi PLN,” tambahnya.
Penjelasan hari ini dari PLN, kata Alex, akan dikongkritkan dengan memberikan rekomendasi rekomendasi kepada PLN. “ Apa persoalan yang sebenarnya yang dihadapi oleh PLN,” jelasnya.
Anggota DPRD NTT lainnya, Wisnton Rondo mengatakan tiap tanggal 18 setiap bulan selalu mendapat sms untuk membayar iuran listrik tapi dalam waktu yang bersamaan listrik juga padam. Sms tersebut kata Winston Ini sangat menyakitkan hati.
“ Banyak keluhan pelanggan dari seluruh NTT, terkait pemadaman. Sebaiknya PLN diaudit saja oleh lembaga yang berwenang,” kecamnya.
Hingga berita ini diturunkan, DPRD NTT masih meminta penjelasan dari PLN. (SP)
