Debat Perdana Soal TPPO, Andre Garu Tawarkan Solusi, Johni Asadoma Langsung Sepakat

- Penulis

Kamis, 24 Oktober 2024 - 09:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kupang,Savanaparadise.com-Materi soal pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sangat seksi dan menantang.

Betapa tidak, NTT merupakan lahan empuk bagi para mafia TPPO dan sudah memakan ratusan korban jiwa.

Pasangan calon Gubernur NTT nomor urut tiga memiliki kepedualian yang tinggi terhadap masalah tersebut, dengan menawarkan solusi antisipatif.

“Langkah transformatif paslon nomor urut tiga untuk menangani TPPO yang selalu berulang dari tahun ke tahun, khususnya perempuan dan anak sebagai korbang yakni pembentukan satgas TPPO,” ujar Andre Garu, dalam debat calon Gubernur dan wakil Gubernur NTT di Milenium Balroom, Rabu (23/10/2024)

Selain pembentukan satuan tugas (satgas) TPPO, kata Andre, perlu adanya peningkatan sumber daya manusian melalui pelatihan ketrampilan.

“Saya bayangkan seluruh kabupaten kota dibangun BLK yang kualified. BLK ada banyak tapi hanya napsu membangun bahkan tidak ada sertifikasi yang dikeluarkan,” ujar Andre Garu.

Baca Juga :  Fraksi Golkar DPRD Ende Ungkap Masih Ada Warga Terdampak Membutuhkan Bantuan dan Perhatian Pemerintah

Calon wakil gubernur NTT nomor urut 2, Johni Asadoma, yang diberi kesempatan mengomentari pernyataan Paslon nomor urut tiga soal penanganan TPPO, menyepakati ide dan gagasan paslon nomor urut 3 Andre Garu.

“Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh cawagub nomor tiga, Bahwa kuncinya adalah kolaborasi. Kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, tokoh masyarakat, tokoh adat kepala desa untuk semuanya bergerak dari desa, karena Tindak Pidana Perdagangan Orang berawal dari desa, karena itu konsentrasi harus kita pusatkan di desa,” ujar Johni Asadoma.***

Berita Terkait

Fraksi Golkar DPRD Ende Ungkap Masih Ada Warga Terdampak Membutuhkan Bantuan dan Perhatian Pemerintah
Safari Politik Jokowi ke NTT Dikritik Akademisi: Rakyat Butuh Solusi, Bukan Manuver Politik
Kesbangpolda Ende Gelar Bimtek Pengelolaan Keuangan Bagi Partai Politik
Meski Dipolemikan, Anton Doni Dihen Libatkan Sekda Ngada Defenitif dalam Pansel Job Fit di Flores Timur
Jangan Gaduh, Ahli Hukum Administrasi Negara Sarankan Gubernur Gugat PTUN Bupati Ngada
Akademisi Koreksi Pernyataan Fraksi Golkar DPRD Ngada Terkait Pelantikan Sekda
Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT Laporkan Kinerja 2025 ke Publik, Dorong Transparansi dan Kontrol Rakyat
Akademisi Apresiasi Laporan Kinerja Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT, Dorong Standar Baru Akuntabilitas Politik
Berita ini 5 kali dibaca