Jakarta, Savanaparadise.com,- Sekitar 250 orang yang terdiri dari tokoh masyarakat asal Sumba Barat Daya, Pemuda Sumba Se-Jabodetabek, dan LSM PADMA, melakukan aksi damai di Kantor Depdagri, Jl. Merdeka Utara No.7, Jakarta Pusat (9/1). Dalam pernyataan sikapnya, mereka menyatakan mendukung dan mendorong Mendagri Gamawan Fauzi untuk segera mengeluarkan Surat Keputusan dan melantik Markus Dairo Talu, SH dan Drs. Ndara Tanggu Kaha (MDT-DT), sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya (SBD), periode 2013-1018.
Para tokoh masyarakat Sumba Barat Daya ini, juga menyatakan mendukung penuh DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya untuk menggelar Sidang Paripurna Istimewa dengan agenda pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu atas nama Markus Dairo Talu, SH dan Drs. Ndara Tanggu Kaha.
Sedangkan, untuk mengamankan pelaksanaan pelantikan tersebut, para tokoh masyarakat mendesak Polri dan TNI untuk berperan aktif dalam menciptakan situasi yang kondusif, agar acara pelantikan tersebut bisa berjalan dengan lancar, tertib, dan aman.
Para pendemo juga menghimbau agar masyarakat Sumba Barat Daya di mana pun, khususnya di Sumba Barat Daya, agar tetap menjaga semangat kekeluarga dan persaudaraan. “Dalam Pemilukada lalu, kita mungkin memiliki pilihan politik yang berbeda. Namun kami menghimbau semua masyarakat Sumba Barat Daya agar tetap bersatu dan bersahabat, sebab hanya dengan itulah kita bisa membangun Sumba Barat Daya yang lebih maju ke depan,” tegas mereka dalam pernyataan sikap yang diterima wartwan di Kupang.
Aksi damai itu dilakukan sehubungan belum dilantiknya pasangan Markus D Talu dan Ndara Tanggu Kaha sebagai bupati dan wakil bupati Sumba Barat Daya periode 2013-2018. Padahal dalam rapat pleno KPUD Sumba Barat Daya pada 10 Agustus 2013 telah menetapkan pasangan Markus D Talu dan Ndara Tanggu Kaha sebagai pemenang pada Pemilukada Sumba Barat Daya yang berlangsung pada 5 Agustus 2013.
Keputusan KPUD Sumba Barat Daya itu sempat digugat oleh pasangan Kornelis Kodi Mete dan Daud Lende Umbu Moto di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, namun melalui keputusan nomor 103/PHPU.D-IX/2013 ikut menguatkan keputusan KPUD Sumba Barat Daya yang memenangkan Markus D Talu dan Ndara Tanggu Kaha. Dijelaskan, pada tanggal 29 November 2013, pasangan Markus D Talu dan Ndara Tanggu Kaha, juga memenangkan gugatan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyebabkan anggota KPUD SBD, yakni Marianus Lota Bili dan Octavianus Radjahdan serta ketua Panwaslu SBD Moses Gheda Bokol dipecat dari jabatan mereka.
Namun dengan dalih masih ada masalah administrasi dan sengketa hukum yang belum selesai, Gubenur NTT Frans Lebu Raya enggan mengusulkan Markus D Talu, SH dan Drs. Ndara Tanggu Kaha ke Mendagri untuk dilantik sebagai bupati dan wakil bupati terpilih. Sejauh ini, tulis para pendemo, Mendagri sudah tiga kali menyurati Gubernur NTT Frans Lebu Raya untuk segera mengusulkan calon bupati terpilih untuk segera dilantik menjadi bupati SBD.
Pada kesempatan yang lain, Mendagri juga menegaskan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi sudah bersifat final dan mengikat, sehingga yang akan dilantik Mendagri sebagai Bupati SBD periode 2013-2018 adalah pasangan Markus D Talu dan Ndara Tanggu Kaha.
“Makanya, dalam aksi damai kali ini, kami mendorong Mendagri agar tidak ragu-ragu mengeluarkan surat keputusan dan melantik MDT-DT sebab secara hukum mereka sudah sangat layak untuk segera dilantik,” tegas Gollu Wolla, kepala desa Matapiau, Kecamatan Wewewa Timur, SBD. “Kami masyarakat butuh pemimpin yang pasti agar kami bisa bekerja, mengolah alam dengan tenang. Oleh karena itu MDT-DT harus segera dilantik. Dia pilihan rakyat,” timpal Tote Kalumbang, tokoh masyarakat dari Laura, SBD.
“Dari sisi hukum, tidak ada sedikitpun hambatan bagi pelantikan MDT-DT. Jadi, kami mohon Mendagri untuk melantik pasangan MDT-DT. Rakyat harus segera mendapat pelayanan,” kata Gabriel dari PADMA Indonesia.
Gabriel mengatakan, “Kami minta Mendagri untuk tidak menunda lagi pelantikan SBD. Kami melihat Gubernur sedang membangkang, maka Mendagri harus bersikap tegasnya”.
Gollu Wolla dalam pertemuan dengan Kemendagri mengatakan, “Kami mengayuh langkah ke sini untuk mengadu. Sebab kami seperti anak ayam kehilangan induk. Sampai sekarang RAPBD SBD belum dibahas. Bagaimana nasib kami sebagai rakyat. Kami menjamin SBD akan aman-aman saja. Kami juga menyesalkan para pendemo yang menghancurkan mobil kapolres. Kami membawa suara rakyat SBD semata. Sampai sekarang kami bingung harus mengadu ke mana? Kalau tidak di sini, apakah kami harus ke Timor Leste,” ujarnya bertanya.
Salah satu pejabat di Dirjen Otda Kemendagri Syarif Badri, pada kesempatan iitu dengan tegas mengatakan bahwa dalam waktu dekat Mendagri akan kembali menyurati Gubernur NTT agar segera mengusulkan nama bupati dan wakil bupati SBD. Dan jika dalam waktu tujuh hari sejak surat tersebut diterima gubernur NTT dan gubernur belum membeeri jawaban, maka Mendagri akan mengambil tindakan tegas. “Mendagri sudah satu kali mengirim surat kepada gubernur NTT untuk maksud tersebut, karena belum ada jawaban, maka Mendagri segera menyurati lagi,” tegas Syarif Badri.
Setelah menerima perwakilan tokoh masyarakat, Simon Saimima dari Biro Penerangan Mendagri mendatangi para pengunjuk rasa yang berada di halaman Depdagri untuk mendengarkan pernyataan sikap mereka sekaligus menerima secara simbolis penyataan sikap tersebut.Terpisah, bupati terpilih SBD Markus Dairo Talu,mengatakan, pihaknya akan tetap mengikuti proses yang ada sambil berhadap gubernur NTT bersikap negarawan untuk mengusulkan MDT – DT menjadi bupati dan wakil bupati Sumba Barat Daya periode 2013 – 2018.
“Dari 29 buah persyaratan administratif untuk dilantik sebagai bupati dan wakil bupati, hanya surat rekomendasi gubernur yang kurang. Saya tidak tahu apa alasan Gubernur tidak mengeluarkan surat rekomendasi itu. Dan saya berharap Gubernur bersikap negarawan,” tegas Markus.
Markus juga meminta masyarakat Sumba Barat Daya untuk bersabar dan tidak terpancing untuk melakukan tindakan-tindakan anarkistis yang bisa merugikan SBD sendiri.(REN)
