Tokoh Masyarakat SBD Minta Pelantikan Bupati Terpilih Dibatalkan

- Jurnalis

Kamis, 19 September 2013 - 22:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kupang, Savanaparadise.com,– selain menyerahkan berkas hasil perhitungan ulang yang di lakukan oleh Polres Sumba Barat, Sejumlah tokoh masyarakat yang turut serta dalam rombongan Calon Wakil Bupati Sumba Barat Daya, Daud Umbu Moto, meminta kepada Gubernur NTT, Frans Leburaya, agar pelantikan terhadap Bupati dan Wakil Bupati terpilih dibatalkan karena ada fakta baru terkait hasil jumlah perolehan suara.

Baca Juga :  Gandeng Grab, Siloam Hadirkan Layanan Pengantaran Gratis Obat

Selain tiu juga, tokoh masyarakat tersebut meminta Menteri Dalam Negeri serta Menteri Hukum Dan Ham melalui gubernur NTT, Frans Lebu Raya untuk tidak menindak lanjuti penetapan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya terkait kemenangan pasangan calon yang merujuk pada kepustusan Mahkamah Konstitusi tanggal 29 agustus lalu.

“Putusan MK tersebut adalah cacat hukum dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat Sumba Barat Daya” ujar Yakobus Ngongo Bulu, salah satu tokoh masyarakat,kepada Gubernur NTT, Frans Leburaya, Kamis, 19/09, di ruang rapat Gubernur.

Yakobus Ngongo Bulu sebagai tokoh masyarakat mengatakan bahwa kedatangan mereka untuk Mencari keadilan seperti yang pernah di bawah ke MK, tetapi MK mempersalahkan KPU selaku pelaksana pemilu kada, dan dinilai sebagai pihak yang saling melempar tanggungjawab.

Baca Juga :  Angin Kencang dan Gelombang Tinggi Pelayaran Fery Di sejumlah Rute Terhenti

Sementara itu Frans Lebu Raya selaku Gubernur NTT dalam tanggapannya mengatakan, persoalan ini akan diproses sesuai aturan yang berlaku serta pernyataan sikap yang diberikan tersebut akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri agar segera ditindak lanjuti.

Lebu Raya meminta agar masyarakat sumba barat daya tetap menjaga suasana sehingga tetap aman dan damai seperti saat ini.(JN/SP)

Berita Terkait

Yusinta Nenobahan dan Kuasa Hukum Penuhi Undangan Sinode GMIT Untuk Jernihkan Persoalan Dengan Pendeta Nelson
Kuasa Hukum Yusinta Nenobahan Kecam Pihak Penyebar Data Pribadi Klien
Kasat Korwil Banser NTT Desak Polri Tangkap Pelaku Penganiayaan Banser di Tenggarang 
Difitnah di Kompasiana, Yusinta Bantah Semua Tuduhan Palsu dan Siapkan Langkah Hukum
Tak Hanya Nelayan PPI Oeba, Nelayan Tenau Juga Ikut Geruduk Kantor Gubernur NTT
Drama Pergub 33: Kadis Sulastri Balik Arah, Minta Maaf ke DPRD dan Nelayan
Rapat Dinas DKP Gagal Total,Nelayan dan Pelapak PPI Oeba Ogah Hadir
DPRD NTT Bantah Intervensi Kenaikan Tarif, Komisi II “Sidang” Kadis DKP Soal Polemik Pergub
Berita ini 1 kali dibaca