Kupang, Savanaparadise.com,- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pemprov NTT dan DPRD NTT, kamis, 04/05 diruang sidang paripurna DPRD NTT.
Sidang paripurna dengan agenda tunggal penyerahan LHP sempat diwarnai ketegangan karena aksi saling interupsi oleh sebagian anggota DPRD NTT.
Ketegangan bermula dari ketua Fraksi Hanura, Jimmy Sianto meminta untuk berbicara. Dalam kesempatannya, Jimmy malah menyoroti soal proyek siluman yang menjadi isu hangat di kalangan DPRD NTT.
Karena berbicara diluar agenda sidang, anggota fraksi Golkar, Alfridus Bria Seran langsung menimpali sambil bersuara keras. “ tidak ada siluman disini”, teriaknya. Jimmy terus berbicara tanpa menghiraukan teriakan Alfridus Bria Seran.
Ketua Fraksi Nasdem, Army Konay lalu menginterupsi Jimmy dan diterima oleh Pimpinan Sidang, Anwar Pua Geno. Army berpendapat bahwa sidang harus fokus dengan Agenda Tunggal Penyerahan LHP BPK.
Terkait proyek siluman, Konay menjelaskan soal proyek siluman sudah ada panitia hak angket yang sudah digagas oleh Fraksi Nasdem.
Senada dengan Conay, anggota fraksi Nasdem, Welem Kalle malah mempertanyakan pembiaran saling interupsi dari anggota oleh Anwar Pua Geno.
Menurutnya Anwar tidak tegas dalam mengelolah agenda persidangan karena diluar konteks.
“ kalau mau tegas mestinya dari awal untuk tidak membiarkan anggota berbicara diluar agenda. Ketika fraksi Nasdem berbicara baru di potong-potong,” kecamnya.
Pantauan Savanaparadise.com, situasi sidang memang sempat tidak terkendali karenaAnwar Pua seolah olah melakukan pembiaran ketika sesama anggota saling menginterupsi padahal diluar agenda sidang.
Gubernur NTT, Frans Leburaya yang hadir pada kesempatan itu hanya bisa diam dan menunjukkan ekspresi keheranan. Tampak sesekali Leburaya berbisik dengan ketua BPK perwakilan NTT, Khabid Zainuri .
Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTT, Khabid Zainuri saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), mengatakan bahwa LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2014, pemerintah daerah NTT mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). (SP)
