Jefrison Sebut Sistem Proporsional Terbuka Dalam Pemilu 2024 Melahirkan DPR Kurang Profesional

- Penulis

Kamis, 8 Desember 2022 - 11:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jefrison Fernando, S. IP, Alumni Jurusan Ilmu Politik Undana Kupang (Foto: Dule Dubu/Savanaparadise.com)

Jefrison Fernando, S. IP, Alumni Jurusan Ilmu Politik Undana Kupang (Foto: Dule Dubu/Savanaparadise.com)

Menia,Savanaparadise.com,- Komisi Pemilhan Umum ( KPU) Kabupaten Sabu Raijua melakukan uji Publik terhadap penataan Dapil dan alokasi kursi DPRD dalam Pemilu serentak 2024.

Kegiatan yang berlangsung di Aula penginapan Manna, Kelurahan Mebba, kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu (07/12/2022) tersebut, dibuka pula ruang dialog bagi peserta untuk mengajukan berbagai macam pertanyaan, usul dan saran.

Menariknya, salah satu yang mewakili tokoh muda, Jefrison Fernando S. IP ketika dimintai komentarnya, malahan menyoroti soal penerapan sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Jefrison menyebutkan sistem proporsional terbuka dalam Pemilu 2024 akan menghasilkan anggota DPRD yang kurang profesional karena keterpilihan mereka ditentukan hanya semata-mata berdasarkan kuantitatif bukan berdasarkan kualitas.

Demi memenuhi kebutuhan calon anggota legislatif sebagai salah satu prasyarat untuk mengikuti Pemilu, kritik Jefrison, hampir setiap partai politik merekrut para calon legislatif ini tanpa dilihat latar belakangnya, apakah calon tersebut memiliki pengetahuan dalam hal legislasi, pengawasan dan anggaran.

Baca Juga :  Akademisi Koreksi Pernyataan Fraksi Golkar DPRD Ngada Terkait Pelantikan Sekda

Akan tetapi malah sebaliknya, yang direkrut hanya karena mereka itu memiliki uang dan basis massa sehingga terpilih, namun tidak bisa berbuat apa-apa ketika sudah duduk dilembaga DPRD.

Dulu seorang filsuf ilmu politik Plato pernah mengkritisi demokrasi perwakilan, bahwa suatu negara harus dipimpin oleh orang-orang yang pintar dan memiliki ilmu pengetahuan yang cukup .

“Maka dari itu kaderisasi dalam partai politik itu sangat penting”, tegas dia.

Sebagai bahan evaluasi,  Jefrison mengusulkan agar sistem proporsional terbuka dihilangkan dan kembali ke sistem proporsional tertutup, di mana partailah yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan kadernya yang pas dan layak duduk di lembaga DPR.

“Inilah akan menjadi motivasi bagi partai politik untuk melakukan kaderisasi yang baik terhadap kader-kader yang sudah lama berkiprah di partai”, tandas Jafrison

Baca Juga :  Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT Laporkan Kinerja 2025 ke Publik, Dorong Transparansi dan Kontrol Rakyat

Ia menambahkan sistem proporsional tertutup sudah pas karena mewakili 2 sistem rekrutmen politik yaitu rekrutmen politik murni dan rekrutmen politik merit sistem.

Dijelaskannya, rekrutmen politik murni karena rakyat akan memilih partai politik dan partai politik dan penentuan jumlah kursi tetap berpatokan pada jumlah suara dari pemilih atau rekrutmen yang mencakup hal kuantitatif

“Kenapa masuk rekrutmen politik murni disitu karena rakyat akan memilih partai politik dan penentuan jumlah kursi tetap berpatokan pada jumlah suara dari pemilih” ucapnya

Sementara rekrutmen politik merit sistem menurutnya akan tergambar ketika partai benar-benar menjalankan fungsi kaderisasi politik

“Rekrutmen politik Merit sistem ini didasarkan pada kualitas dan kemampuan seseorang sehingga melalui proporsional tertutup partai akan menjalankan fungsi kaderisasi politik dengan baik” jelasnya

Penulis: Dule Dubu

Berita Terkait

Meski Dipolemikan, Anton Doni Dihen Libatkan Sekda Ngada Defenitif dalam Pansel Job Fit di Flores Timur
Jangan Gaduh, Ahli Hukum Administrasi Negara Sarankan Gubernur Gugat PTUN Bupati Ngada
Akademisi Koreksi Pernyataan Fraksi Golkar DPRD Ngada Terkait Pelantikan Sekda
Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT Laporkan Kinerja 2025 ke Publik, Dorong Transparansi dan Kontrol Rakyat
Akademisi Apresiasi Laporan Kinerja Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT, Dorong Standar Baru Akuntabilitas Politik
Anggota Dewan di Ende Desak Pemerintah Perhatikan Pelayanan di Dukcapil dan Sektor Kesehatan
Fraksi PDIP DPRD Ende Pertanyakan Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024
Kolaborasi Antara Sang Mantan dan Bupati Aktif, Rencanakan Bangun Ende Bersama-sama
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 14 Maret 2026 - 15:15 WIB

Meski Dipolemikan, Anton Doni Dihen Libatkan Sekda Ngada Defenitif dalam Pansel Job Fit di Flores Timur

Senin, 9 Maret 2026 - 14:29 WIB

Jangan Gaduh, Ahli Hukum Administrasi Negara Sarankan Gubernur Gugat PTUN Bupati Ngada

Minggu, 8 Maret 2026 - 08:59 WIB

Akademisi Koreksi Pernyataan Fraksi Golkar DPRD Ngada Terkait Pelantikan Sekda

Selasa, 17 Februari 2026 - 10:47 WIB

Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT Laporkan Kinerja 2025 ke Publik, Dorong Transparansi dan Kontrol Rakyat

Selasa, 17 Februari 2026 - 09:48 WIB

Akademisi Apresiasi Laporan Kinerja Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT, Dorong Standar Baru Akuntabilitas Politik

Berita Terbaru