Kupang, Savanaparadise.com,- Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena mengingatkan seluruh Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota se-NTT bahwa pemimpin daerah adalah pelayan dan abdi rakyat.
Hal ini disampaikan Gubernur dalam acara serah terima jabatan Walikota Kupang dan Para Bupati Se-Nusa Tenggara Timur dan Pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK dan Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota Se-NTT di Aula El Tari Kupang, Sabtu, (01/03/25).
Sebagai pelayan, tambah pria yang akrab disapa Melki ini, pemimpin daerah memikul tanggungjawab yang besar mewujudkan harapan dan cita-cita masyarakatnya.
Pemimpin daerah juga harus mampu menjadi pemimpin yang selalu mendengar dan melayani dan ini menjadi spirit serta penyemangat dalam setiap langkah dan keputusannya.
Ia harus berkomitmen untuk bekerja sepenuh hati dengan menempatkan kepentingan rakyat di atas segala-galanya.
“Ini adalah nilai yang harus kita pegang teguh. Tugas ini adalah amanah besar yang hanya bisa kita tunaikan dengan integritas tinggi dan rasa tanggung jawab yang tak terbantahkan,” ungkap Gubernur.
Dikesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan proficiat dan selamat kepada Walikota dan Wakil Walikota Kupang serta Bupati dan Wakil Bupati se-NTT yang telah dilantik pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Saya yakin, bahwa dengan komitmen dan integritas, maka kita akan mampu menghadapi tantangan pembangunan NTT bersama-sama,” ungkap Melki penuh optimis.
Gubernur Melki kembali mengingatkan Bupati dan Walikota akan pesan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Saat itu, Presiden Prabowo berpesan agar setiap pemimpin daerah harus menjadi pelayan dan abdi rakyat.
Presiden Prabowo juga menegaskan tugas utama pemimpin daerah adalah membela kepentingan rakyat dan meningkat kesejahteraan masyarakat.
Mengenai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD tahun anggaran 2025, menurut Gubernur Melki harus dipandang lebih dari sekedar penghematan anggaran.
Efisiensi anggaran ini, jelas dia, bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan tepat sasaran, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Oleh karenanya sebagai pemimpin daerah diwajibkan untuk menterjemahkan kebijakan ini dengan penuh tanggung jawab dan transparansi, menghindari pemborosan, dan memastikan pengelolaan anggaran tepat sasaran.
Gubernur Melki juga menegaskan, pengelolaan anggaran harus seefisien mungkin, tepat sasaran, dan bebas kebocoran.
Dikatakan dalam ruang fiskal terbatas, kita harus memprioritaskan program yang berdampak langsung pada masyarakat untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan NTT.
Efisiensi anggaran bukan hanya soal mengurangi angka, tetapi memaksimalkan hasil dari setiap program untuk menciptakan perubahan nyata dan berkelanjutan.
Maka dari itu, Fokus utama yang dilakukan adalah pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat, mengurangi ketimpangan sosial, dan mewujudkan NTT yang adil, makmur dan sejahtera melalui kerjasama yang solid.
“Kita akan menjadikan NTT sebagai contoh efisiensi dalam pengelolaan anggaran, membawa kita pada kemajuan dan kesejahteraan merata bagi seluruh masyarakat Flobamorata,” tegasnya.
Dijelaskan provinsi NTT memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, kelautan, peternakan, pariwisata, dan energi terbarukan yang perlu dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Tugas kita, kata Gubernur, adalah mengoptimalkan potensi ini untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan membuka ruang investasi, khususnya hilirisasi sumber daya alam non-tambang, untuk menciptakan lapangan kerja dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memicu industrialisasi.
“Saya sangat mengharapkan agar para Bupati/Walikota dapat menyusun RPJMD yang terintegrasi dan tersinkronisasi dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN, serta mengacu pada Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gilang Rakabuming Raka, serta Dasa Cita Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2025-2030”, harap Gubernur.
Gubernur juga berharap semua ini harus dijalankan dengan komitmen penuh, menjadi pedoman untuk langkah nyata setiap pemerintah daerah di NTT.
Ini juga sebagai satu kesatuan langkah antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sangat krusial untuk mengatasi tantangan NTT.
Sehingga kolaborasi, koordinasi, dan komunikasi yang solid antar tingkatan pemerintahan harus menjadi fondasi agar kebijakan dan program berjalan harmonis, memberi dampak positif yang maksimal bagi masyarakat.
“Kita juga menyaksikan Pelantikan 21 Ketua Tim Penggerak PKK dan Pengukuhan Ketua Pembina Posyandu Kabupaten/Kota se-NTT, yang menegaskan peran keluarga sebagai pilar utama dalam pembangunan”, terang Gubernur.
Ia menambahkan untuk mewujudkan NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan, kontribusi PKK yang terhubung dengan setiap keluarga di NTT sangat penting.
“Keluarga, sebagai motor kreatifitas lokal, memainkan peran strategis dalam pengembangan ekonomi, kesehatan, terutama dalam menanggulangi stunting, dan pendidikan,” ungkap Putra Ende tersebut.(M/CR/SP)
