Gubernur Lantik Sili Tupen Jadi Sekda Sikka

- Penulis

Senin, 23 Juli 2012 - 09:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sikka, Savanaparadise.com, Pejabat birokrat diharapkan dapat menjadi contoh serta panutan yang baik bagi masyarakat dan lingkungan kerjanya. Seorang Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Ketua Tim Anggaran Eksekutif Pemerintah Daerah diharapakan dapat mengambil kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, profesional dan netral dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hal tersebut dikatakan Gubernur Nusa tenggara Timur (NTT), Drs. Frans Lebu Raya saat melantik dr. Valens Sili Tupen, menjadi Sekda Kabupaten Sikka di Maumere Sabtu (21/7) lalu.

Gubernur Lebu Raya menambahkan, hal-hal yang perlu diperhatikan seorang Sekda adalah pertama, proses penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus tepat pada waktunya, kedua, perencanaan anggaran harus berpihak kepada rakyat dimana belanja publik harus lebih besar dari belaja aparatur, ketiga, perlu adanya sinkronisasi, harmonisasi program dan kegiatan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, keempat, pelaksanaan anggaran yang taat asas, transparansi dan akuntabel dan  kelima, perhatian yang sungguh terhadap kelancaran panyaluran dan pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sejak tahun 2012 ini disalurkan melalui APBD Provinsi NTT.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menyadari peran Sekda dan menjaga netralitas serta untuk menumbuhkan wawasan kebangsaan antara daerh kabupaten/kota, maka dalam rapat kerja gubernur dengan para bupati/walikota di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) beberapa waktu lalu telah disepakati suatu hal penting yakni kebijakan perpindahan antar kabupaten/kota di wilayah NTT. “Jadi orang dari Sikka bisa jadi Sekda di tempat lain. Contohnya, orang Ende bisa jadi Sekda di Rote,” ujar Gubernur Lebu Raya, memberi contoh.

Kepada Sekda baru, Gubernur Lebu Raya mengingatkan, agar senantiasa membantu tugas-tugas bupati selaku pembina kepegawaian daerah terutama dalam upaya memberikan pemahaman sekaligus pengawasan kepada semua PNS serta para pejabat struktural untuk tidak menyalahgunakan fasilitas yang diberikan untuk kepentingan pribadi atau keluarga.

Berita Terkait

GPSP Desak KSOP dan PELNI Terbuka Soal Penyebab KM Lawit Tabrak Dermaga Ippi Ende
KM Lawit Tabrak Dermaga Ippi, KSOP dan PELNI Dapat Catatan Kritis Dari Dewan di Ende
KM Lawit Tabrak Dermaga, Kondisi Kapal Rusak dan Bocor
Sorot Rencana Anggaran PKK 500 Juta, Komisi 1 DPRD Ende: Outputnya Apa?
Anggaran Pilkades Capai 3,9 M, Komisi 1 DPRD Ende Minta Dikaji Ulang
DLH Ende Akan Beri Sanksi Jika Ditemukan Limbah Pabrik Tempe Tahu Cemari Lingkungan Air dan Udara
Surat Sakti Kepsek Kuburkan Mimpi Guru Honor di Ende Untuk Jadi P3K; 16 Tahun Mengabdi Sia-Sia
Limbah Tahu Tempe Picu Aroma Tidak Sedap, Anggota DPRD Ende Minta Izin Usaha Dicabut

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 12:20 WIB

GPSP Desak KSOP dan PELNI Terbuka Soal Penyebab KM Lawit Tabrak Dermaga Ippi Ende

Minggu, 1 November 2026 - 09:07 WIB

KM Lawit Tabrak Dermaga Ippi, KSOP dan PELNI Dapat Catatan Kritis Dari Dewan di Ende

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 16:34 WIB

KM Lawit Tabrak Dermaga, Kondisi Kapal Rusak dan Bocor

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 14:59 WIB

Sorot Rencana Anggaran PKK 500 Juta, Komisi 1 DPRD Ende: Outputnya Apa?

Jumat, 30 Oktober 2026 - 15:58 WIB

DLH Ende Akan Beri Sanksi Jika Ditemukan Limbah Pabrik Tempe Tahu Cemari Lingkungan Air dan Udara

Berita Terbaru

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas IV Ende, melalui Penata Layanan Operasional, Muhamad Ramadhan dan Plt. Kepala Cabang PELNI Ende, Haikal M. Djibran saat memberikan keterangan pers kepada sejumlah awak media (Foto; Mateus Bheri/SP)

Ende

KM Lawit Tabrak Dermaga, Kondisi Kapal Rusak dan Bocor

Sabtu, 31 Okt 2026 - 16:34 WIB