Geruduk DPRD NTT, PSK Minta Walikota Urus Air Minum Ketimbang Air Mani

- Jurnalis

Senin, 10 Desember 2018 - 18:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

FPR ketika melakukan demonstrasi di kantor DPRD NTT/Foto Nyongki Malelak

Kupang, Savanaparadise.com,- Puluhan Wanita Pekerja Seksual KOmersial (PSK) Lokalisasi karang dempel Tenau Kupang mendatangi kantor DPRD NTT, Senin, 10/12/18. Kedatangan para PSK ini akibat kebijakan Walikota Kupang mengeluarkan pengumuman bahwa Lokalisasi Karang Dempel akan ditutup tanggal 1 Januari 2019.

Puluhan PSK ini tak hanya datang sendiri. Mereka didampingi oleh bebrapa organisasi mahasiswa yang tergabung Front Perjuangan Rakyat (FPR) NTT.

Koordinator FPR,  Ino Naitio mengatakan penutupan Karang Dempel harus dikaji ulang. Hal itu kata dia bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut dia penutupan lokalisasi karang dempel bukan merupakan sebuah hal yang urgen bagi masyarakat kota Kupang.

Baca Juga :  Delapan Kabupaten Bermasalah Soal NIK Invalid

“ Masih banyak hal yang harus diurus oleh pemerintah Kota Kupang untuk kesejahteraan rakyat. hari ini kita memperingati HAM, tapi sayangnya Hak dari PSK diabaikan”, ujar Ino.

Ia meminta pemerintah kota kupang untuk lebih konsen mengurus program kerja yang lebih menyentuh kepentingan masyarakat ketimbang menyasar warga dempel.

“Kami minta pemerintah urus dulu air minum, jangan sibuk dengan air mani”, tegas Ino.

Ino meminta Jefri Riwu Kore tidak berlindung dengan alasan penutupan KD merupakan perintah pemerintah pusat. Bagi dia alasan itu tidak berbasis perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Baca Juga :  DPD I Golkar NTT Umumkan Bacalon Bupati dan Wabup di 9 Kabupaten

Dia menilai pemerintah terlalu ego dan memaksakan kehendak hanya karena alasan kebijakan pemerintah pusat.

Dia meminta pemerintah Kota Kupang membatalkan rencana penutupan KD karena menurutnya akan menimbulkan berbagai masalah sosial.

“Kita harus bersyukur dengan adanya KD, para PSK bisa dikumpulkan sehingga bisa terkontrol”, pungkasnya.

Di tempat yang sama, Koordinator OPSI, Adelia menyayangkan sikap pemerintah yang mengesampingkan Hak para penjual jasa.

“Hari ini hari HAM, kami pekerja seks juga punya hak, kembalikan Hak kami”, pinta Adelia. Dia mengatakan pihaknya terpaksa bekerja menjual jasa untuk menghidupi keluarga.

“Kami terpaksa ‘nakal’ untuk makan, bukan untuk kaya, jika pemerintah menutup lokasi kerja kami lebih baik bunuh kami”, ungkapnya (SP

Berita Terkait

Kasat Korwil Banser NTT Desak Polri Tangkap Pelaku Penganiayaan Banser di Tenggarang 
Difitnah di Kompasiana, Yusinta Bantah Semua Tuduhan Palsu dan Siapkan Langkah Hukum
Tak Hanya Nelayan PPI Oeba, Nelayan Tenau Juga Ikut Geruduk Kantor Gubernur NTT
Drama Pergub 33: Kadis Sulastri Balik Arah, Minta Maaf ke DPRD dan Nelayan
Rapat Dinas DKP Gagal Total,Nelayan dan Pelapak PPI Oeba Ogah Hadir
DPRD NTT Bantah Intervensi Kenaikan Tarif, Komisi II “Sidang” Kadis DKP Soal Polemik Pergub
Miris, Kadis Perikanan Undang Rapat Nelayan dan Pelapak PPI Oeba Hanya Lewat WhatsApp
Nelayan dan Pelapak PPI Oeba Minta Melki Lakalena Jangan Bikin Susah Sesama Ana Oeba 
Berita ini 698 kali dibaca