Ende, Savanaparadise.com,- Puluhan massa aksi yang terdiri dari, PMKRI, IMM Ende dan Warga Ndao kembali melakukan aksi demonstrasi di kantor Bupati Ende, Rabu, (08/4/26).
Aksi demonstrasi ini dilakukan Aktivis Mahasiswa dan Warga Ndao buntut dari kebijakan Bupati Ende akan melakukan penertiban terhadap lapak para pedagang di Ndao yang masuk dalam kawasan Sempadan Pantai.
Massa aksi menilai penertiban yang akan dilakukan tersebut terkesan dilakukan secara sepihak oleh Pemkab Ende tanpa mempertimbangkan nasib warga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai bentuk penolakan dan dua kali melakukam aksi Bupati dan Wakil Bupati tidak berada di kantor massa aksi melakukan aksi pembakaran ban persis di halaman kantor Bupati Ende sebagai simbol perjuangan mereka.
Merespons aksi bakar ban oleh pendemo, personil Sat Pol PP Ende yang sedang berjaga-jaga menghampiri kobaran api dan berusaha memadamkannya.
Aksi dari personil Sat Pol PP tersebut dihalangi oleh massa aksi. Bentrok antara keduanya pun tak dapat dihindarkan. Meski sempat bentrok, massa aksi tetap nekat melakukan aksi bakar ban.
Dalam orasi massa aksi mengkritik kebijakan penertiban tanpa memberikan solusi dan keberpihakan pada warga. Mereka sempat menyentil bahwa kehadiran Bupati tak boleh hanya memikirkan keindahan kota melainkan harus memikirkan nasib warga yang berusaha keras membiayai pendidikan anaknya.
Massa aksi kemudian meminta Bupati lebih memikirkan soal kondisi infrastruktur jalan yang ada di pelosok desa yang hingga kini dalam kondisi rusak dan butuh penanganan ketimbang getol soal keindahan kota.
Terpantau, selain aktivis mahasiswa dan warga, tampak pula anak-anak dengan berseragam sekolah turut serta dalam aksi tersebut dengan membawa spanduk-spanduk bahkan salah satu perwakilan pelajar sempat berorasi menyampaikan jeritan hati mereka.
Massa aksi juga sempat masuk ke kantor Bupati untuk memastikan apakah benar bahwa Bupati dan Wakil Bupati benar-benar tidak berada di kantor sesuai informasi yang mereka terima. Bahkan, massa aksi sempat mendatangi rumah jabatan Bupati Ende untuk memastikan kebenaran tersebut.
Presidium Gerakan Kemasyarakatan (Germas) PMKRI Ende, Longginus Kota Setu saat di wawancara media mengatakan bahwa melahirkan sebuah kebijakan itu harus lebih urgensi.
Menurutnya, masih banyak hal yang lebih urgensi yang membutuhkan sentuhan tangan Bupati semisalnya soal infrastruktur jalan yang ada di pelosok desa yang belum tersentuh secara baik ketimbang soal keindahan kota.
“Kita juga perlu melakukan pendekatan secara kemanusian ke masyarakat. Cuman itu, masyarakat jarang bertemu Bupati”, ungkap Longhinus.
Karena itu, tambah dia, PMKRI menilai Bupati takut bertemu dengan warga yang ingin menyampaikan aspirasi terkait persoalan tersebut.
“Kalau kita berbicara soal demokrasi, dari rakyat untuk rakyat hari ini kehilangan makna”, kata Longginus.
Penulis : Mateus Bheri
Editor : Tim Redaksi
